Aksi Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Presiden Buruh: Persoalan Utama Investasi adalah Korupsi, Kok Hak Buruh Yang Dikebiri

Aksi Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Presiden Buruh: Persoalan Utama Investasi adalah Korupsi, Kok Hak Buruh Yang Dikebiri.
Aksi Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Presiden Buruh: Persoalan Utama Investasi adalah Korupsi, Kok Hak Buruh Yang Dikebiri.

Buruh menegaskan, persoalan utama investasi selama ini adalah korupsi. Bukan hanya investasi, di banyak sector, korupsi menjadi salah satu biang masalah yang menghambat.

Karena itu, agak aneh ketika dalam pembahasan Omnibus Law, hak-hak buruh dikebiri. Hal itu ditegaskan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR Senayan, Senin (20/01/2020).




Presiden KSPI, Said Iqbal menyampaikan, pertama-tama, pemerintah harus serius dan konsisten mengatasi hambatan utama investasi itu, yakni korupsi. Jangan malah membiarkannya dengan membuat solusi yang malah mengorbankan buruh.

“Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi,” ujar Said Iqbal.

Untuk menyatakan penolakan atas omnibus law dan juga kenaikan iuran BPJS Kesehatan, buruh dari KSPI menggeruduk Gedung DPR.




Tidak hanya di Jakarta, gerakan penolakan juga dilakukan serentak di berbagai provinsi lain di Indonesia. Seperti di Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo.

Said Iqbal yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menegaskan, pada dasarnya kaum buruh setuju dengan investasi. Namun demikian, kaum buruh dipastikan akan melakukan perlawanan, jika demi investasi kesejahteraan dan masa depan kaum buruh dikorbankan.

Said Iqbal khawatir, keberadaan omnibus law cipta lapangan kerja akan merugikan kaum buruh. Hal ini jika dalam praktiknya nanti, omnibus law menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsoursing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA), menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.




Bahkan, Iqbal mengatakan, menurut World Economic Forum, dua hambatan utama investor enggan datang ke Indonesia adalah masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. “Jadi jangan menyasar masalah ketenagakerjaan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Harian KSPI Muhamad Rusdi mengatakan, masuknya investasi asing disertai dengan pemberian berbagai insentif adalah strategi pemerintah Jokowi di periode pertama. Ini terlihat dengan adanya 16 paket kebijakan ekonomi hingga terbitnya PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah.

“Hasilnya, kebijakan tersebut dinilai gagal menggaet investasi sesuai target. Pertanyaannya mengapa strategi yang gagal tersebut akan diulangi kembali?,” kata Rusdi.




Kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78 tahun 2015 itu  untuk menahan laju kenaikan upah minimum, telah berdampak pada turunnya daya beli buruh dan masyarakat. Selain itu juga berdampak pada stagnannya angka konsumsi rumah tangga.

Menurunnya daya beli, katanya, juga terjadi akibat dicabutnya berbagai macam subsidi. Seperti kenaikan BBM, listrik, gas, hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Itulah sebabnya, kami juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat,” ujarnya.




Upah yang dibatasi dan pencabutan subsidi membuat turunnya daya beli buruh formal dan informal yang diperkirakan mencapai 130 juta jiwa penduduk Indonesia. Sehingga, kaum pekerja yang jumlahnya ratusan juta itu tidak bisa menyerap atau membeli produk hasil industri, UKM, dan jualan kaki lima. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pun terhambat.

“Kalau daya beli meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Dan ketika konsumsi meningkat, maka hal itu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Untuk itu, KSPI meminta agar Negara berpihak dan melindungi kaum buruh dan rakyat kecil yang lain. Negara tidak boleh abai. Apalagi justru lebih kuat keberpihakannya kepada para pengusaha hitam yang cenderung semena-mena.




Dengan mendatangi DPR RI dan DPRD di berbagai provinsi di Indonesia, KSPI mendesak para wakil rakyat agar berpihak kepada rakyat. “Dengan menolak regulasi atau kebijakan yang berpotensi merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia,” tegasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan