Aksi Marah-Marahnya Dikecam, Rakyat Papua Desak Mensos Risma Minta Maaf, Kalau Enggak, Segera Diganti Saja

Aksi Marah-Marahnya Dikecam, Rakyat Papua Desak Mensos Risma Minta Maaf, Kalau Enggak, Segera Diganti Saja

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
13
0
Aksi Marah-Marahnya Dikecam, Rakyat Papua Desak Mensos Risma Minta Maaf, Kalau Enggak, Segera Diganti Saja. - Foto: Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma, saat marah-marah kepada para Aparat Sipil Negara (ASN) Kementerian Sosial (Kemensos) di Balai Wyata Guna, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 13 Juli 2021.(Net)Aksi Marah-Marahnya Dikecam, Rakyat Papua Desak Mensos Risma Minta Maaf, Kalau Enggak, Segera Diganti Saja. - Foto: Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma, saat marah-marah kepada para Aparat Sipil Negara (ASN) Kementerian Sosial (Kemensos) di Balai Wyata Guna, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 13 Juli 2021.(Net)

Masyarakat Papua mengecam aksi marak-marah yang diperlihatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma, dengan menyinggung isu rasialisme dan diskriminasi kepada Orang Asli Papua (OAP). 

Menteri yang berasal dari PDIP itu pun didesak segera minta maaf kepada Rakyat Papua. 

Koordinator Anti Rasisme PapuaItuKita, Michael Himan menyatakan, Rakyat Papua beserta Mahasiswa Papua Se-Indonesia Anti Rasisme, mengutuk keras pernyataan Mensos Risma itu. 

“Kami mengutuk keras pernyataan seorang Tokoh Publik yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharani yang melontarkan ucapan yang rasis dan  diskriminatif terhadap rakyat Papua,” tutur Michael Himan, dalam siaran persnya, Kamis (15/07/2021). 

Michael menegaskan, pernyataan Mensos Risma itu, terjadi pada Selasa 13 Juli 2021, saat Risma melakukan aksi marah-marah terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemensos, yang bertugas di Balai Wyata Guna, Kota Bandung, Jawa Barat. 

Mensos Risma mengeluarkan  pernyataan marah, “Saya gak bisa pecat orang, tapi saya bisa pindahin ke Papua’. ‘Dengar saya enggak main-main, gak ada yang susah buat saya pindahkan ke Papua. Silakan, tolonglah, tolonglah kondisi ini berat.” 

Menurut Michael Himan, pernyataan “saya pindahin ke Papua” adalah pernyataan provokatif, rasis dan diskriminatif bagi Rakyat Papua. 

“Dan Papua bukan tempat pembuangan manusia yang kurang berkompeten. Pernyataan tersebut terkesan merendahkan orang Papua dan meresahkan masyarakat Papua,” tegas Michael. 

Oleh karenanya, Michael Himan dan kawan-kawannya meminta Mensos Risma untuk meminta maaf memberi klarifikasi terkait pernyataannya itu. 

“Jika Mensos tidak mau meminta maaf  dan melakukan klarifikasi secara langsung, maka kami akan menempuh langkah-langkah sesuai konstitusi dan perundang-undangan, supaya ke depannya tidak terulang lagi,” ujarnya. 

Michael melanjutkan, siapa pun tidak boleh melakukan ujaran provokatif, rasis dan diskriminasi. 

“Seperti yang kita ketahui, Rakyat Papua selalu menjadi korban rasisme dan diskriminasi secara sistematis. Baik itu dilakukan oleh Penyelenggara Negara maupun Masyarakat Indonesia,” ujarnya. 

Bahkan, kata dia, beberapa media yang selalu merendahkan Masyarakat Papua. Namun penegakan hukum terkait tindakan rasis dan diskriminasi terhadap Masyarakat Papua tidak pernah diselesaikan tuntas. 

“Sehingga ucapan  Mensos yang rasis dan diskriminatif terhadap Rakyat Papua selalu mengalami pengulangan. Maka  Mensos  harus meminta maaf kepada Masyarakat Papua secara terbuka,” lanjut Michael. 

Dia juga mengingatkan, Pejabat Publik Pemerintah Indonesia bukan hanya sekali ini menyudutkan Orang Papua dengan pernyataan rasis dan diskriminatif. 

Pernyataan Mensos Tri Rismaharani seperti “penyakit yang menular” dalam tubuh Pejabat Publik Pemerintah Indonesia. 

“Sikap rasialis dan diskriminatif itu masih eksis  dan tumbuh subur, mempunyai mind-set berpikir bahwa Masyarakat  Papua itu primitif, bodoh, miskin, ,dan hal-hal negatif lainya yang sudah terinstitusionalisasi,” sebutnya. 

Selanjutnya atas  Pernyataan Menteri Sosial, dikatakan Michael Himan, jelas provokatif  dan berlawanan dengan kewajibannya sebagai Pejabat Publik. 

Sebagai Pejabat Publik, kata dia, Mensos Risma seharusnya tidak boleh membuat ucapan yang rasis, diskriminatif. Seolah-olah ASN di Papua  tidak menjalankan Tugas  Pelayanan Terhadap Rakyat Papua. Seolah-olah, Masyarakat Papua terkesan tidak baik atau rendah. 

“Permintaan maaf dari Mensos sangat penting bagi Masyarakat Papua. Supaya tidak menimbulkan masalah baru. Dan, kami tidak menginginkan masalah ini merembet ke Papua,” imbuhnya. 

Sebab, lanjut Michael, persoalan awal, bermula dari pertikaian semacam ini  terkait dengan masalah diskriminasi rasial terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya Tahun 2019 lalu, antara Mahasiswa Papua dan Aparat Kepolisian. 

Michael mengingatkan, pernyataan yang dikeluarkan oleh Mensos tersebut, dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Mengandung Rasisme. 

Rasisme merupakan penghinaan manusia atas dasar suku, agama, ras, dan sebagai bentuk kejahatan. 

Rasisme merupakan keyakinan seseorang lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lain. 

“Dalam kasus ini, perkataan Menteri Sosial  seakan mengidentifikasi Papua adalah tempat pembuangan orang-orang bodoh,” ujarnya. 

Oleh karena itu, PapuaItuKita beserta Mahasiswa Papua Se- Indonesia Anti Rasisme menyampaikan, pertama, mengutuk keras pernyataan dari seorang Tokoh Publik yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharani yang melontarkan bahasa bernada rasis dan  diskriminatif terhadap Orang Papua. 

Dua, memohon kepada Presiden Republik Indonesia  Ir Joko Widodo agar segera mengambil langkah dan tindakan tegas atas pernyataan diskriminasi rasial yang dilontarkan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharani. 

Ketiga, mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharani segera meminta maaf kepada Rakyat Papua. 

Senada dengan Michael, Senator asal Papua Barat, Mamberob Yosephus Rumakiek menyampaikan, sebagai Pejabat Publik, seharusnya Mensos Tri Rismaharini itu tahu etika komunikasi. 

 Pejabat Publik mestinya membangun budaya komunikasi yang setara, agar menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. 

“Jangan menyinggung atau merendahkan Papua. Karena Orang Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Pejabat publik jangan berpikir atau berpandangan rasis. Jangan diskriminatif terhadap etnis atau daerah tertentu, karena berpotensi menimbulkan konflik di akar rumput,” tutur Mamberob Yosephus Rumakiek, kepada wartawan, Kamis (15/07/2021). 

.Oleh karena itu, menurut Senator asal Papua Barat ini, Presiden sebagai boss-nya para Menteri, harus memberikan teguran keras kepada para anak buahnya yang asal-asalan menyampaikan pernyataan, bahkan yang bersengaja menyinggung isu rasialisme dan diskriminatif. 

“Presiden harus tegur Mensos dan memberikan pembinaan terkait pengetahuan pejabat akan kekayaan etnis di Indonesia,” ujar Mamberob. 

Mamberob malah mempertanyakan Pejabat Publik sekelas Mensos Tri Rismaharini yang tidak memiliki wawasan Kebangsaan Indonesia, dan tidak memahami nilai-nilai Pancasila dan Gotong Royong. 

Padahal, dalam banyak kesempatan, Negara Indonesia, dan terutama Presiden meminta untuk menjaga Nasionalisme Indonesia, menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 

“Bukan soal kinerjanya seorang Mensos, ini soal wawasan kebangsaan dan Nasionalismenya seorang Mensos. Kalau masih berpikir rasis, sebaiknya segera saja diganti,” desak Mamberob. 

Untuk itu, Rakyat Papua, khususnya Papua Barat, lanjut Mamberob Rumakiek, terlebih dahulu mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meminta maaf kepada seluruh Rakyat Papua. 

“Mensos harus meminta maaf kepada Rakyat Papua atas pernyataannya. Mensos hasurnya memperhatikan persoalan Rakyat Papua yang seolah diremehkan oleh Si Mensos itu sendiri, seperti persoalan Pengungsi Nduga dan Hitadipa,” tandas Mamberob Rumakiek. 

Menteri Sosial Tri Rismaharini disebut telah melakukan aksi rasialisme dan diskriminatif terhadap Rakyat Papua. 

Hal itu ketika Mensos Risma menegur pimpinan dan staf di BRSPDSN Wyata Guna, Kota Bandung. Video Mensos Risma sedang marah-marah itu pun sudah viral di berbagai media sosial. 

Mensos Risma saat itu menilai mereka tak siap bertugas di dapur umum serta menyediakan organ tunggal untuknya. 

“Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua,” kata Mensos Risma mengancam. 

Ancamannya itu pun diulangi lagi beberapa saat berikutnya. “Saya enggak bisa pecat orang kalau enggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka,” lanjut Mensos Risma. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Raden Harry Hikmat menyebut istilah ‘Pergi ke Papua’ yang dilontarkan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma sebagai bentuk lecutan motivasi agar aparatur sipil negara (ASN) lebih peduli di masa gawat darurat pandemi. 

Menurut Harry, ungkapan itu merupakan upaya meningkatkan empati pegawai terhadap kondisi terkini masyarakat, agar pegawai mampu bekerja dengan hati, harus keluar dari zona nyaman terlebih dahulu. 

“Itulah yang dimaksudkan dengan pernyataan akan dipindahkan ke Papua, tempat yang paling jauh (dari Bandung) tapi masih di Indonesia. Seluruh pegawai harus mampu keluar dari zona nyaman, meninggalkan keluarga dan kenyamanan rutinitas yang dialami sehari-hari, untuk berperan mengatasi masalah sosial dari Aceh sampai Papua,” jelas Harry dalam keterangannya yang dikirimkan kepada para wartawan. 

Harry mengatakan, arahan Risma dalam kunjungan kerjanya di Dapur Umum Balai Sosial Wyata Guna Bandung, Selasa, 13 Juli 2021, harus dimaknai sebagai cambuk untuk seluruh jajaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. 

Apalagi dalam kunjungan tersebut sempat Balai menyuguhkan hiburan dan hiasan yang tidak perlu dalam kondisi kedaruratan. 

“Kami harus belajar dari relawan Tagana (Taruna Siaga Bencana) bagaimana cara mengoperasikan dapur umum,” ujar Harry Hikmat. 

Dapur umum di Balai Wyata Guna Bandung ini diterapkan di beberapa balai sosial lain yang juga membuka dapur umum. 

Saat ini dapur umum dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat terkena dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa-Bali beroperasi di Jakarta, Bandung, Bogor, Solo, Surabaya, dan Denpasar. 

Dapur umum itu mendistribusikan tambahan protein dan vitamin D bagi tenaga kesehatan, tenaga operasional pendukung PPKM Darurat serta masyarakat umum yang melakukan isolasi mandiri. 

Kehadiran Kementerian Sosial dalam situasi tanggap darurat juga diwujudkan dalam pemberdayaan sosial dan penanganan pasca-bencana sebagaimana dilakukan di beberapa wilayah di Papua. 

“Pasca banjir bandang awal 2021 misalnya, hingga saat ini kami terus mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat melalui penyediaan perahu long-boat, fasilitasi koperasi untuk membuka kios sembako dan beragam kegiatan pengolahan hasil pertanian. Kami berharap jajaran kami dapat terjun langsung ke daerah-daerah di Papua pasca-PPKM Darurat ini,” kata Harry. 

Sebelumnya, Risma protes kepada sejumlah ASN yang ada di Balai Wyataguna Bandung karena dinilai tidak ikut membantu memasak di dapur umum yang dibuat oleh Kementerian Sosial untuk mendistribusikan makanan kepada masyarakat. 

Saat kunjungan, Risma mendapati adanya dapur umum yang hanya dikerjakan oleh petugas dari Tagana dan petugas lainnya. Sementara ASN lainnya di lingkungan Kementerian Sosial hanya bekerja di dalam kantornya masing-masing.(J-RO)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Kembali Gelar Edukasi dan Sosialisasi Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19, Satgas Parkindo Sambangi Gereja HKBP Cibinong

Satuan Tugas Partisipasi Kristen Indonesia (Satgas Parkindo) bersama