Akhirnya Gubernur Jawa Barat Keluarkan Penetapan UMK Dalam Bentuk SK, Buruh Akan Batalkan Rencana Aksi Besar-Besaran

Akhirnya Gubernur Jawa Barat Keluarkan Penetapan UMK Dalam Bentuk SK, Buruh Akan Batalkan Rencana Aksi Besar-Besaran.
Akhirnya Gubernur Jawa Barat Keluarkan Penetapan UMK Dalam Bentuk SK, Buruh Akan Batalkan Rencana Aksi Besar-Besaran.

Buruh akan mempertimbangkan pembatalan aksi besar-besaran yang  sudah sempat dipersiapkan selama tiga hari di Jawa Barat.

Rencana pembatalan aksi turun ke jalan itu dilakukan setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 Jawa Barat dalam bentuk Surat Keputusan.

Memang itulah yang hendak didesak buruh. Penetapan UMK harus dalam bentuk Surat Keputusan. Bukan dalam bentuk Surat  Edaran.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, dengan ditetapkannya UMK Jawa Barat 2020 dalam bentuk Surat Keputusan, buruh akan mempertimbangkan pembatalan aksi besar-besaran yang sempat dipersiapkan di wilayah Jawa Barat.

Said Iqbal menilai, tindakan Gubernur Jawa Barat yang menetapkan UMK menggunakan Surat Keputusan sudah benar. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Keputusan ini memberikan kepastian kepada para buruh agar pengusaha tidak membayar upah di bawah UMK,” kata Said Iqbal, Minggu (01/12/2019).

Karena dengan adanya keputusan ini, pengusaha yang tidak membayar upah di bawah UMK bisa dipidana.

“Karena Gubernur sudah merespon tuntutan buruh untuk mengganti surat edaran menjadi surat keputusan, tentu buruh akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan aksi besar-besaran sebagaimana yang sudah direncanakan,” lanjut Said Iqbal.

Selanjutnya, kata pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini, buruh meminta agar Gubernur mempunyai sikap yang sama terhadap Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

“Kami meminta agar UMSK segera ditetapkan menggunakan surat keputusan, bukan dengan surat edaran,” tegasnya.

Selain itu, Iqbal menegaskan, tidak boleh ada Upah Minimum Padat Karya yang nilainya di bawah upah minimum. Sebab upah minimum adalah upah terendah di suatu daerah.

“Termasuk tidak boleh ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja untuk membayar upah di bawah upah minimum. Kesepakatan yang demikian melanggar hukum, sehigga harus dinyatakan batal demi hukum. Apalagi sudah keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Keputusan Gubernur sebelumnya mengenai upah padat karya,” tandasnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Surat Keputusan ini mengenggantikan Surat Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos terkait dengan UMK tahun 2020.

Anggota DPR RI Obon Tabroni mengingatkan, ke depan Gubernur jangan membuat kebijakan yang aneh-aneh.

Menurut Obon Tabroni, sikap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang setelah didesak buruh akhirnya mengubah surat edaran menjadi surat keputusan harus menjadi pelajaran bagi setiap kepala daerah, agar tidak membuat kebijakan yang aneh-aneh dan bertentangan dengan aturan yang ada.

Dia mengatakan, gara-gara surat edaran yang kontroversial itu, membuat buruh di Jawa Barat resah yang akhirnya menimbulkan kegaduhan dan tidak suasana kondusif.

“Hal ini justru berdampak negatif pada produktifitas serta mengurangi daya tarik Jawa Barat di mata investor karena atas desakan sekelompok orang mepala daerahnya bisa membuat aturan yang bertentangan hukum. Sikap ini menandakan Gubernur Jawa Barat nggak profesional dan hanya mencari-cari kericuhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini meminta agar Gubernur mentaati aturan yang ada.

Sebelumnya, Obon Tabroni menanggapi surat cinta yang ditulis Ridwan Kamil dengan mengatakan buruh tidak butuh surat cinta. Sebab yang dibutuhkan buruh adalah kebijakan nyata untuk menjadi sejahtera.

“Upah buruh tidak memberatkan pengusaha. Justru yang memberatkan adalah korupsi, perizinan yang berbelit-belit, dan banyaknya pungutan liar. Jangan karena tidak bisa menertibkan pungutan liar, akhirnya upah buruh yang dikorbankan,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan