Akan Rampas Ruang Hidup Nelayan, Ranperda Zonasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Timur Ditolak

Akan Rampas Ruang Hidup Nelayan, Ranperda Zonasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Timur Ditolak.
Akan Rampas Ruang Hidup Nelayan, Ranperda Zonasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Timur Ditolak.

Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (Amuk) Bahari menolak Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang dibahas di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 November 2019.

Koordinator Divisi Simpul Perlawanan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Seny Sebastian, sebagai anggota juru bicara Amuk Bahari menegaskan, Perda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur wajib ditolak. Karena dirumuskan bukan untuk kepentingan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

“Ranperda ini disusun melayani kepentingan investasi pertambangan migas dan batu bara, reklamasi untuk property, dan terminal khusus eksploitasi industri kayu dan perkebunan skala luas,” tutur Seny Sebastian, Kamis (28/11/2019).

Aliansi ini mencatat, dokumen rancangan Perda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk mengakomodasi kepentingan investasi.

Di dalam dokumen tersebut dicatat sejumlah proyek. Yakni, reklamasi seluas 752,180 hektar. Proyek reklamasi berada di dalam zona jasa/perdagangan untuk pembangunan coastal road di pesisir Balikpapan dengan luas sekitar 528,91 hektar.

Lalu, reklamasi Kilang Minyak Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang seluas 41,72 hektar dan 181,55 hektar.

Kemudian, proyek pertambangan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil meliputi pertambangan minyak dan gas bumi seluas 46.758,21 hektar.

Ada juga, zona pelabuhan yang berkaitan dengan keberadaan Terminal Khusus (Tersus) dan aktivitas pelayanan untuk kegiatan industri pertambangan migas dan batu bara serta industri perkebunan.

Terminal khusus yang tersebar disepanjang pesisir ini juga menyasar Kawasan cagar alam Teluk Apar dengan luas sekitar 3.372,67 hektar dan Teluk Adang di Kabupaten Paser dengan luas sekitar 19.864,01 hektar. Juga wilayah ekosistem penting Teluk Balikpapan dengan luas sekitar 46.153,91 hektar.

Dilanjutkan Seny, kawasan bentang alam Karst Pesisir Kaltim juga tak luput dari ancaman Industri Tambang.

Ekosistem Karst yang menjadi sumber bagi pasokan Air Tawar masyarakat pesisir di kawasan Utara Provinsi Kaltim kedepannya akan mendapatkan gangguan besar. Sebab, saat ini telah terkavlingnya 65.460 Hektar berupa  Izin Tambang di atas Kawasan Karst pesisir Kaltim itu.

Padahal, kawasan ekosistem karst seharusnya mendapatkan perlindungan adalah Kawasan Ekosistem Karst yang membentang dari Sangkulirang-Mangkalihat.

Kawasan tersebut masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Berau dan Kutai Timur yang memiliki garis pantai dengan panjang 1,125 kilometer.

Disana terdapat bentang ekosistem kawasan karst di Kawasan Sangkulirang Mangkalihat dengan 1,9 juta hektar dari total 3,3 juta berada di kawasan pesisir (P3EK, 2016).

Belum lagi, ancaman tidak hanya di daratan pesisir, tapi juga di perairan sepanjang utara Kaltim hingga menyusuri wilayah selatan.

Dari 3,7 Juta hektar luas perairan Kaltim (12 Mil Laut), sebanyak 1,3 juta telah dikavling penambangan Minyak dan Gas.

“Ironisnya, dari luasan tersebut sebanyak 719 ribu hektar menyerobot wilayah tangkapan nelayan Tradisional Kaltim,” jelas Seny.

Selanjutnya, Rancangan Perda RZWP3K Kalimantan Timur banyak mengakomodasi rancangan pembangunan terminal khusus untuk kepentingan industri, perdagangan energi, pertambangan, pertanian, perikanan terdapat di perairan.

Di dalam lampiran Perda, terminal khusus tercatat sebanyak 121 lokasi. Namun dalam batang tubuh Perda, jumlah terminal khusus tidak banyak dicantumkan. “Dengan demikian, ada pertentangan substansi di dalam Ranperda ini,” tegasnya.

Atas dasar itu, Seny Sebastian mempertanyakan dengan sangat serius Ranperda ini. “Apakah RZWP3K menjawab dan mengkoreksi persoalan Kaltim? Jika tidak maka sebaiknya pembahasan ini mesti dibatalkan dan ditolak,” katanya.

Jurubicara Amuk Bahari lainnya, Susan Herawati, yang merupakan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara),  menegaskan, pada saat yang sama, kawasan permukiman nelayan hanya dialokasikan seluas 25,22 hektar saja. Padahal jumlah nelayan di Kalimantan Timur tercatat sebanyak 137.553 keluarga. Yang terdiri dari 47.477 keluarga nelayan tangkap dan 90.076 keluarga nelayan budidaya.

Tak hanya itu, meski luasan kawasan perikanan tangkap dialokasikan seluas 2.605.046,40 hektar, namun keberadaan kawasan tangkap tersebut berada jauh dari jangkauan nelayan tradisional atau nelayan skala kecil.

Dengan demikian, nelayan akan kesulitan karena harus bersaing dengan kapal-kapal besar pengangkut batu bara.

“Ini merupakan bentuk ketidakadilan yang akan dilanggengkan oleh Perda Zonasi Kalimantan Timur,” tegas Susan Herawati.

Tak Hanya itu, Rancangan Perda Zonasi Kalimantan juga tidak membahas kawasan darat atau kecamatan pesisir sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Menteri KP No. 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

“Dampaknya, keberadaan ekosistem mangrove primer sebagaimana terdapat di kawasan Teluk Balikpapan akan terancam hilang karena ekspansi industri serta pengembangan untuk kawasan Ibu Kota Baru,” kata Susan.

Dalam konteks pengelolaan hutan mangrove,  pihaknya mendesak pemerintah untuk menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai area konservasi berbasis masyarakat yang berwawasan berkelanjutan.

Kerusakan akibat operasi industri keruk dan industri lapar-lahan lainnya terus membesar, di daratan hingga sabuk pesisir. Perusakan secara legal oleh pengurus publik ini kembali dihadirkan melalui instrumen RZWP3K Kalimantan Timur.

Aliansi ini menilai, Ranperda itu jelas mengabdi dan melayani kepentingan Investasi Pertambangan Migas, Mineral dan Batubara.

“Bahkan reklamasi untuk bisnis properti kok. Bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat rakyat serta eksositem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil,” pungkas Susan.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan