Breaking News

Akan Gelar Upacara Kemerdekaan 17 Agustus di Pulau D, Gubernur DKI Anies Baswedan Dikecam

Akan Gelar Upacara Kemerdekaan 17 Agustus di Pulau D, Gubernur DKI Anies Baswedan Dikecam. Akan Gelar Upacara Kemerdekaan 17 Agustus di Pulau D, Gubernur DKI Anies Baswedan Dikecam.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menggelar Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Pulau D, mendapat kecaman.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyampaikan kecamannya terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu. Peringatan ini dianggap melukai rasa keadilan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional di Teluk Jakarta.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menegaskan, peringatan ini bertentangan dengan semangat kemerdekaan RI yang mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebaliknya, hal ini melanggengkan ketidakadilan sosial  bagi masyarakat. “Peringatan HUT RI yang dilakukan Pemprov DKI di Pulau D adalah bentuk pengkhianatan terhadap spirit dan nilai kemerdekaan RI,” katanya, Selasa (13/08/2019).

Menurut Susan, keinginan Gubernur DKI Jakarta untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-74 di Pulau D, menunjukkan bahwa Anies tak memiliki visi untuk melakukan pemulihan Teluk Jakarta. Tidak ada visi dan misi untuk menegakkan hukum. Serta tidak mau mewujudkan keadilan sosio-ekologis bagi lebih dari 25 ribu nelayan di Teluk Jakara.

“Rencana Anies Baswedan peringati HUT Kemerdekaan RI ke-74 di Pulau D menegaskan bahwa ia tidak berpihak kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional di Teluk Jakarta,” imbuhnya.

Susan melihat, proyek reklamasi Teluk Jakarta memiliki masalah sejak awal. Berdasarkan hal itu, masyarakat pesisir dan berbagai organisasi masyarakat sipil menolak proyek ini.

“Penolakan ini didasarkan pada sejumlah hal, yaitu: hukum, sosial, ekonomi, keterbukaan informasi dan lingkungan hidup. Dari sisi hukum, keberadaan Pulau D jelas-jelas tidak memiliki landasan hukum,” tuturnya.

Pusat Data dan Informasi Kiara mencatat, akibat adanya proyek reklamasi Teluk Jakarta, nelayan di wilayah itu mengalami penurunan hasil tangkapan, sekaligus penurunan ekonomi. Pada saat yang sama, kebutuhan mereka terhadap bahan bakar untuk melaut semakin tinggi.

Dijelaskan Susan, sebelum ada proyek reklamasi, nelayan di Teluk Jakarta mendapatkan hasil tangkapan sebanyak 25 kg sampai dengan 3 kwintal per hari.

Namun, setelah ada proyek reklamasi mereka hanya mendapatkan tangkapan kurang dari 5 kg.  Tak hanya itu, kini nelayan hanya bisa mendapatkan penghasilan dari menangkap ikan sebanyak 300 ribu per hari.

“Padahal sebelum ada proyek reklamasi bisa mendapatkan penghasilan sampai dengan 3 juta rupiah per hari,” jelasnya.

Berkaca dari fakta ini, peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74 seharusnya mendorong penyelesaian ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pesisir. Khususnya nelayan di Teluk Jakarta yang merupakan korban proyek reklamasi.

“Pesan peringatan kemerdekaan adalah hilangnya ketidakadilan yang ada di tengah masyarakat pesisir. Anies justru memperkuat ketidakadilan itu,” pungkas Susan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*