Breaking News

Akal-Akalan Urus Kasus, Advokat Pilipus Tantang Jaksa Agung HM Prasetyo Bongkar Kebobrokan Anak Buahnya

Akal-Akalan Urus Kasus, Advokat Pilipus Tantang Jaksa Agung HM Prasetyo Bongkar Kebobrokan Anak Buahnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo ditantang untuk membongkar tindakan kriminalisasi yang dilakukan anak buahnya terhadap advokat.

 

Penetapan status tersangka oleh Jaksa di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau terhadap Advokat Mohammad Nashihan disebut akal-akalan dan sarat dengan pelanggaran prosedur.

 

Kuasa Hukum Mohammad Nasihan, Pilipus Tarigan dan kawan-kawan, meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk memroses persoalan ini secara terbuka.

 

“Kami meminta Bapak Jaksa Agung HM Prasetyo agar membuka proses penetapan tersangka terhadap klien kami Advokat Mohammad Nashihan secara terbuka. Silakan diekspos sejak awal mula kasus ini terjadi, supaya terang benderang siapa yang melakukan kesalahan, sehingga kebenaran dan keadilan nyata bagi semua orang,” tutur Pilipus Tarigan, dalam jumpa pers, di sekitar Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2017).

 

Pilipus juga telah meminta pihak Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM Was) untuk melakukan pengawasan dan menindak Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau beserta para jaksa penyidiknya yang terlibat karena dengan sangat sengaja melakukan tindakan mengkriminalisasi advokat terkait penanganan perkara sengketa Perdata antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dengan Asuransi Bumi Asri Jaya (BAJ).

 

“Kami telah mengajukan surat permohonan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan di Kejaksaan Agung untuk mengeskpos perkara ini. Kami berharap, kasus ini dibuka dan diselesaikan dengan terang benderang,” ujar Pilipus.

 

Pilipus yang didampingi rekannya Prasetyo Utomo dan Heri Perdana Tarigan menyampaikan, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam perkara korupsi Asuransi Bumi Asri Jaya (BAJ) atas nama tersangka pengacara Mohammad Nashihan.

 

“Akibatnya, pengacara yang sedang menjalankan profesinya sebagai advokat itu menjadi korban kriminalisasi,” ujar Pilipus.

 

Dia menerangkan, dugaan penyalahgunaan itu terdapat dalam tiga perbuatan. Pertama, memaksakan perkara Perdata menjadi perkara tindak pidana korupsi (Tipikor). Kedua, menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) pencucian uang lebih dulu dari Sprindik perkara korupsi yang menjadi tindak pidana pokok. Dan ketiga, menerbitkan Sprindik perkara korupsi sekaligus menjadikannya tersangka tanpa menyebutkan pasal apa yang dilanggar Nashihan.

 

Menurut Pilipus, pemaksaan perkara Perdata menjadi perkara tipikor itu terkait asal mula perkara. Yaitu sengketa perdata antara Pemkot Batam dengan BAJ. Sengketa perdata itu terkait perselisihan berapa uang premi yang harus dikembalikan BAJ kepada pegawai pemkot setelah pemkot membatalkan kerjasama.

 

“Sengketa Perdatanya belum selesai tapi sudah ditarik ke ranah Tipikor,” jelasnya.

 

Selain itu, lanjut Pilipus, pihak penyidik Kejati Kepri sepertinya menganggap dana premi yang dibayarkan Pemkot Batam untuk pegawainya kepada BAJ sebagai uang negara. Oleh karena itu Nasihan lalu dipersangkakan melanggar UU Tipikor. Padahal dana premi itu bukan uang negara. Sebab berasal dari potongan gaji para pegawai Pemkot Batam.

 

Untuk memastikan status dana premi itu, Pilipus mengaku telah meminta pendapat ahli keuangan negara Dr Dian Puji. Pakar itumenjelaskan asuransi PNS dan tenaga honorer Pemkot Batam dipotong dari gaji. Jadi tak memenuhi unsur keuangan negara seperti dimaksud Pasal 1 angka 14 dan 15 Peraturan Pemerintah (PP) No.37/2009, karena tidak dibayar dari kas daerah/negara, melainkan dibayar dari gaji yang seharusnya diterima para pekerja.

 

“Seperti kita ketahui di berita-berita, Kejati Kepri menuduh klien kami mengambil dana premi itu. Tuduhan ini karena belum diuji di pengadilan tentu dalam bahasa awam bisa disebut kebenaran sepihak. Anggaplah kebenaran sepihak ini benar. Jika dana premi bukan uang negara, mengapa penyidik menjeratkan klien kami dengan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

 

Sedangkan soal Sprindik, Pilipus memaparkan bahwa pada 17 Juli 2017, Kepala Kejati Kepri menerbitkan Sprindik No. Print-204/N..10.1/fd.1/07/2017 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dua hari kemudian yaitu 19 Juli 2017, Kepala Kejati Kepri menerbitkan Sprindik No. Print-205/N.10.1/fd.1/07/2017 tentang Tipikor.

 

Kok Sprindik TPPU lebih dulu terbit dari Sprindik Tipikor yang menjadi pidana pokoknya. Bagaimana mungkin penyidik tahu ada pidana pencucian uang sebelum tahun pidana pokoknya,” tanya Pilipus.

 

Sementara itu, penyalahgunaan wewenang ketiga terkait penerbitan Sprindik Print-282/N.10.1/Fd.1/09/2017 yang bersamaan dengan penetapan Nashihan sebagai tersangka. Dalam sprindik itu tak dicantumkan sangkaan pasal yang dilanggar Nashihan. Termasuk dalam surat panggilan sebagai saksi maupun tersangka.

 

“Ini soal hak informasi dan kepastian hukum. Kalau tak dicantumkan tak ada kejelasan mengenai tuduhan pelanggaran terhadap klien kami,” ujarnya.

 

Selain itu, penetapan tersangka Nashihan ini juga menurut Pilipus bertentangan denganPutusan Pengadilan Negeri (PN)Jakarta Selatan No.97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang telah menjadi yurisprudensi danputusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Dimana penetapan tersangka bersamaan dengan penerbitan Sprindik tidak sah.

 

“Sebab penetapan tersangka tidak didasarkan pada bukti hasil penyidikan yang sah,” ujarnya.

 

Untuk itu, demi keadilan dan terang benderangnya penanganan persoalan, dikatakan Pilipus, pihaknya pun sudah melaporkan persoalan ini ke sejumlah lembaga yakni kepada Jaksa Agung HM Prasetyo, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan di Kejaksaan Agung (JAM Was), Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi III DPR RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Kejaksaan (Komjak).

 

Dia berharap, kasus ini bisa dihentikan, karena tidak ada bukti dan persoalan yang dilakukan Nashihan. Status tersangka terhadap kliennya itu disebutnya mengada-ada dan dipaksakan.

 

“Kami berharap, Bapak Jaksa Agung HM Prasetyo bisa melihat persoalan ini dan menghentikan pemaksaan penyidikan yang tetap dilakukan Jaksa di Kepri,” ujar Pilipus.

 

Dia menerangkan, perkara Nashihan bermula dari sengketa Perdata Pemkot Batam dengan PT BAJ terkait besaran premi yang harus dikembalikan kepada pegawai pemkot setelah Pemkot Batam membatalkan kerjasama dengan BAJ. Pemkot Batam diwakili jaksa pengacara negara (JPN) M Syafei dari Kejaksaan Negeri Batam. Sedangkan BAJ diwakili kuasa hukumnya Nashihan.

 

Dalam proses mediasi itu, dua pihak kemudian sepakat untuk sementara sebanyak Rp55 miliar uang premi dikembalikan kepada pegawai. Uang itu lalu disimpan di rekening bersama kuasa hukum BAJ dan JPN.

 

“Penyimpanan uang itu dipandang Kejati Kepri sebagai tindak pidana. Nashihan dan Syafei lalu dijadikan tersangka kasus korupsi,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*