Ajukan Perlindungan Hukum, Pedagang Pasar Senen Gelar Aksi Segel Kios

Perumda Pasar Jaya Tidak Taati Proses Hukum Malah Sebarkan Keresahan, Ajukan Perlindungan Hukum, Pedagang Pasar Senen Gelar Aksi Segel Kios.

Pada Rabu (06/03/2019), Pedagang Pasar Senen di Blok III menggelar aksi Segel Kios yang sudah dilego pihak pengembang PT Jakarta Real Property (PT JRP) bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya secara diam-diam ke pihak lain.

Aksi Segel Kios situ dilakukan pedagang lantaran pihak Perumda Pasar Jaya melalui Manajer Perumda Pasar Jaya Area 01, M Yamin Pane tidak mentaati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Pengacara Rakyat Charles Hutahaean menuturkan, pihaknya sebagai Kuasa Hukum Pedagang Lama di Blok III Pasar Senen merasa terus dibohongi oleh Perumda Pasar Jaya.

Selain telah memasukkan gugatan hukum dan sudah mulai proses persidangan di PN Jakpus, pihak tergugat yakni Gubernur DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, Manajer Perumda Pasar Jaya Area 01 dan Pengembang PT Jakarta Real Property (PT JRP) semakin tidak patuh proses hukum karena tidak menghadiri persidangan dengan sengaja.

“Itu penghinaan terhadap majelis hakim dan pengadilan yang dilakukan oleh para tergugat. Selain itu, pihak tergugat malah menebar keresahan di antara para pedagang di Blok III dan Blok IV. Juga, adanya tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan para tergugat, seperti melakukan intimidasi dan lobi gelap kepada para pedagang di luar proses pengadilan. Ini sudah tidak bisa ditolerir. Ya pedagang menyegel saja kios yang telah menjadi haknya,” tutur Charles Hutahaean.

Penyegelan itu, lanjutnya, sebagai upaya mengamankan diri pedagang serta mengingatkan pihak-pihak Perumda Pasar Jaya dan kaki tangannya untuk menahan diri, berhenti menebarkan keresahan dan penyebaran informasi-informasi hoax di lingkungan Pasar Senen, yang bisa membuat letupan kerusuhan bagi sesama pedagang.

Charles menegaskan, pedagang juga mengajukan perlindungan hukum kepada PN Jakpus. “Pedagang perlu perlindungan hukum, dikarenakan pihak tergugat sudah  mulai main kasar, tidak patuh pada proses hukum, malah menebar keresahan dan juga isu SARA di lingkungan Pasar Senen,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia) ini pun meminta agar para tergugat menghentikan aksi buruknya itu, dan harus mematuhi proses hukum yang sedang berlangsung.

Dalam segel berupa Pengumuman itu, Pedagang Pasar Senen menyampaikan, agar para tergugat tidak memasuki, menguasai dan atau memperjualbelikan kios yang masih dalam proses sengketa hukum di pengadilan.

“Kami minta semua pihak menahan diri dan menghormati proses hukum. Jika para tergugat masih berulah, maka mereka akan dilaporkan ke Majelis Hakim agar segera diperiksa dan mengadili mereka. Pedagang juga akan melakukan upaya hukum Perdata maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Charles.

Mulai Ketahuan Ada Kebobrokan, Perumda Pasar Jaya Lakukan Lobi Ilegal

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia) Charles Hutahaean menuturkan, sebagai Kuasa Hukum Pedagang Pasar Senen, pihaknya pun sudah berupaya melakukan pendekatan rasional agar persoalan kepemilikan kios yang sudah dijual diam-diam oleh pihak Perumda Pasar Jaya itu sebaiknya dikembalikan saja kepada para pedagang lama sebagai yang berhak.

Namun, beberapa kali melakukan mediasi, tidak ada tindakan konkrit dari Perumda Pasar Jaya. Menurut Charles, pihak pedagang juga sudah mengingatkan, apabila persoalan itu tidak bisa diselesaikan juga dengan baik-baik, maka akan dilakukan gugatan resmi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pihak Perumda Pasar Jaya untuk menyelesaikan persoalan itu, maka pada Selasa 29 Januari 2019, Pedagang Pasar Senen pun menempuh jalur hukum, dengan memasukkan gugatan di PN Jakpus.

Ada empat pihak sebagai tergugat yang dimasukkan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau onrechmatigedaad itu.

Tergugat I adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kemudian Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya (Dirut Perumda PD Pasar Jaya) sebagai Tergugat II, Kepala Unit Pasar Besar Senen Blok III dan Blok IV Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sebagai Tergugat III dan Pengelola Pasar Senen Jaya Blok 3 PT Jaya Real Property sebagai Tergugat IV.

“Para Pihak Tergugat secara bersama-sama telah membuat ketidakpastian dan tidak dipenuhinya hak-hak para Pedagang (Penggugat) sebagai Pelaku Usaha di Unit Pasar Besar Pasar Senen Blok III,” tutur Charles Hutahaean, di Jakarta, Kamis (07/03/2019).

Sidang perdana pun telah digelar pada Selasa, 19 Februari 2019. Sayangnya, ketidakpatuhan sudah ditunjukkan para tergugat di sidang perdana ini dengan sengaja tidak hadir.

Di sidang perdana ini, sudah terlihat tidak ada niat baik dari para tergugat. “Padahal, surat dan pemanggilan untuk persidangan pertama ini sudah dikirimkan jauh-jauh hari,” ujar Charles Hutahaean.

Sementara tengah menunggu persidangan kedua yang diagendakan pada Selasa, 12 Maret 2019, pihak Perumda Pasar Jaya malah menggelar pemanggilan terhadap pedagang secara diam-diam. Tujuannya, untuk melakukan penekanan dan juga menggelar lobi illegal di luar pengadilan yang sudah terjadi.

Lobi illegal itu sudah dua kali dilakukan pihak Perumda Pasar Jaya. Yang pertama, pedagang mendapat surat pemanggilan ke kantor Kepala Unit Pasar Besar Senen tertanggal Jumat 22 Februari 2019 lalu.

Tidak ada juga penyelesaian persoalan dalam pertemuan pertama itu, maka pada Senin, 25 Februari 2019, pedagang kembali mendapat surat diam-diam dari Kepala Unit Pasar Besar Senen.

“Isi suratnya sama, yakni meminta pedagang membawa semua dokumen dan surat-surat yang menyatakan pedagang adalah pemilik yang sah di kios yang telah dijual Perumda Pasar Jaya secara diam-diam ke pihak lain itu,”ujar Charles.

Charles menegaskan, lobil illegal dan diam-diam itu adalah perbuatan melawan hukum, sebab gugatan dan proses persidangan sudah berlangsung. “Ngapain menyurati dan meminta data dan dokumen kepemilikan oleh pedagang? Itu kan tidak diperbolehkan. Sebab proses persidangan masih berlangsung. Jadi, mereka para tergugat itu melakukan tindakan melanggar hukum,” ujarnya.

Dia mengatakan, biarlah putusan pengadilan yang memutuskan. “Jadi sudah enggak boleh lobi-lobi di luar proses persidangan yang sudah sedang berlangsung. Lagi pula, dari awal semua proses itu sudah diingatkan dan diberitahukan kepada pihak tergugat. Ngapain lagi main gelap-gelapan,” ujar Charles.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*