Ajaran Radikal Sudah Menjamur di Semua Lini, RUU Pemberantasan Terorisme Diminta Segera Dirampungkan

Kepala BNPT Suhardi Alius: Faham radikalisme sudaha menjamur ke semua lini. RUU Pemberantassan Tindak Pidana Terorisme mestinya segera dirampungkan.

Pembahasan Rancangan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diminta segera dirampungkan. Soalnya, jika dibiarkan tidak segera selesai, maka ajaran radikal yang sangat berpotensi untuk menimbulkan berbagai tindakan terorisme akan kian sulit dibendung.

 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius berharap agar Undang Undang ini segera diselesaikan dan disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

 

RUU Terorisme, menurut pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional itu, harus mampu menjawab semua keluhan masyarakat. Pasalnya, kata dia,  pemaparan (ajaran) tentang radikalisme saat ini sudah mulai menjamur ke semua lini, maka perlu dilakukan pencegahan secepatnya.

 

“Ini berjalan terus paparan radikal Masuk ke semua lini. Anak-anak kita, keluarga besar kita. Harus segera kita selesaikan,” papar Suhardi di sela rapat tertutup dengan Panitia Khusus RUU Terorisme di Kompleks Parlemen, Kamis (25/8/2016).

 

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu menilai, upaya represif untuk preventif dalam menangani pemberantasan terorisme, masih belum terakomodasi dalam regulasi yang sudah ada.

 

“Seperti kita melihat suatu pelatihan, kan tidak bisa berbuat apa-apa kan, nggak ada Undang-Undangnya. Atau orang baru kembali dari medan juang sana, apa formatnya?, kan kita nggak bisa tanyai. Ini perlu ada format yang jelas,” tandasnya.

 

Untuk itu, Suhardi meminta, perlu ada upaya represif sebagai bentuk preventif BNPT menangani terorisme. Begitu juga dengan persoalan rehabilitasi dan kompensasi bagi pelaku dan korban terorisme.

 

“Yang jelas Undang Undang ini direvisi dibatasi ruang dan waktu. Dulu kegiatan-kegiatan yang belum terakomodir, di sinilah tempatnya. Bisa saja suatu saat berubah,” kata dia.

 

Meski begitu, mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat itu, memberikan saran maupun masukan terkait penguatan program deradikalisasi pada Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme. Keluarga yang terpapar radikalisasi, menurut Suhardi, harus dirangkul kembali dan jangan di kucilkan ataupun dimarjinalkan.

 

“Contohnya keluarga yang anggota keluarganya pernah menjadi teroris harus dirangkul dan jangan dimarjinalkan. Misalnya dibuatkan usaha dan pelatihan. Sehingga ada upaya yang humanis untuk deradikalisasi,” tuturnya.

 

Semua Kementerian-kementerian, lanjut Kepala Divisi Humas Polri pada masa jabatan 3 September 2012 sampai 12 Juni 2013 itu, yang berkaitan maupun mempunyai peran dalam deradikalisasi akan dioptimalkan dan terintegrasi.

 

“Makanya pada saat yang lalu saya minta Menkopolhukam untuk memfasilitasi. Semua kementerian-kementerian yang punya peran dalam deradikalisasi, akan saya optimalkan. Tak bisa parsial. Harus terintegrasi,” pungkasnya.(Jimmi)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan