Ahok Divonis Penjara 2 Tahun, PGI Minta Revisi Undang Undang Penistaan Agama

Ahok Divonis Penjara 2 Tahun, PGI Minta Revisi Undang Undang Penistaan Agama.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta agar dilakukan revisi terhadap Undang Undang Nomor 1/PNPS/1965, yang kemudian diadopsi menjadi Pasal 156a KUHP dalam hal penistaan agama.

 

Permintaan itu disampaikan PGI, menyusul putusan atau vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penistaan agama.

 

PGI melalui Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH-PGI) menyatakan, putusan PN Jakarta Utara terhadap Ahok ini telah menambah banyak kasus pidana terkait dengan penistaan agama atau blasphemy law.

 

Kepala Humas PGI Jeirry Sumampow menjelaskan, sejak awal, MPH-PGI telah menyatakan perlunya pemerintah meninjau ulang produk hukum yang sangat diskriminatif dan sarat dengan pasal-pasal karet.

 

“Menurut catatan kami, putusan PN Jakarta Utara terhadap Ir Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini telah menambah banyak kasus pidana terkait dengan penistaan agama atau blasphemy law. Itu sebabnya pada 2010, PGI ikut mendukung judicial review atas UU Nomor 1/PNPS/1965, yang kemudian diadopsi menjadi Pasal 156a KUHP, yang menjadi dasar pemidanaan Ahok,” tutur Jeirry dalam siaran pers PGI, Rabu (10/05/2017).

 

Menurut dia, PGI menilai, Undang-undang penodaan agama ini sangat sumir dan rentan untuk digunakan secara semena-mena, sesuai dengan kepentingan atau pesanan kelompok atau pihak tertentu.

 

“Olehnya, kami menghimbau Negara yakni pemerintah dan parlemen, untuk merevisi undang-undang ini agar lebih sesuai dengan upaya penegakan hukum dan hak-hak azasi manusia,” ujarnya.

 

Jeirry mengingatkan, Putusan PN Jakarta Utara ini dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi rangkaian kriminalisasi oleh kelompok-kelompok masyarakat dan aparat dengan mengajukan berbagai klaim dan tuduhan akan penistaan agama.

 

“Ungkapan keprihatinan kami ini hendaknya tidak dilihat sebagai semata-mata menyangkut nasib Ahok tetapi lebih merupakan keprihatinan atas nasib dan masa depan Bangsa dan Negara kita. Masihkah Negara kita merupakan Negara Kebangsaan atas dasar Pancasila atau sudah berubah menjadi Negara Agama?” ujarnya.

 

Sebagai bagian utuh dari masyarakat Indonesia, lanjut dia, semua pihak harus menghargai dan harus mematuhi-putusan hukum yang berkeadilan, yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

“Dan sejalan dengan ini, kami juga menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menghargai dan mematuhi hukum,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*