Ahok Bilang Undang-Undang Pilkada Persulit Pendukungnya

Ahok Bilang Undang-Undang Pilkada Persulit Pendukungnya

- in DAERAH
598
0
Pasal 48 Undang Undang Pilkada mengatur, bila pendukung tak bisa ditemui oleh petugas saat verifikasi faktual, maka pihak pasangan calon harus menghadirkan pasangan calon itu ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat dalam waktu tiga hari.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Pilkada pada 2 Juni 2016. Salah satu pasal yang dimuat pada UU tersebut adalah Pasal 48 yang mengatur bila pendukung tak bisa ditemui oleh petugas saat verifikasi faktual, maka pihak pasangan calon harus menghadirkan pasangan calon itu ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat dalam waktu tiga hari.

Menanggapi hal itu, Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias menilai, verifikasi faktual ini bakal menjadi masalah. Dan ia khawatir para pendukungnya bakal dibuat repot gara-gara aturan baru itu.

“Repot kenapa? Waktu timnya datang hari kerja, pasti kan enggak ada ini,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Pernyataan Ahok itupun terhembus sampai ke Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun merespon hal tersebut bahwa, verifikasi itu perlu untuk memastikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) benar-benar dari pendukung yang dikumpulkan relawan Teman Ahok.

“Loh jangan tidak percaya diri gitu dong, kalau merasa bahwa KTP dan sebagainya dikatakan dukungan, ya harus yakin itu dukungan. Tetapi kalau ada kekhawatiran, berarti KTP-nya bukan KTP yang nanti orang-orang yang bukan mendukung,” Pungkas Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016).

Menurut Wakil Ketua Umum partai yang berlambang kepala garuda itu, pemilik KTP yang sudah terkumpul itu belum tentu semuanya terverifikasi, bisa saja ada makelar KTP.

“Kalau kayak begitu ada bisnis baru, ada makelar KTP. Jadi lebih bagus diverifikasi, karena ini adalah orang, manusia itu tidak bisa hanya sekadar diwakili dengan fotokopi KTP, orangnya harus diperiksa benar tidak mendukung,” papar dia.

Fadli juga menegaskan bahwa, verifikasi faktual itu tetap harus berjalan. Karena itu amanat Undang-undang dan wajib dilaksanakan.

“Wajib verifikasi, itu adalah perintah UU bukan lagi sekadar saran, karena perintah UU wajib dilaksanakan,” kata Fadli.(Jimmi)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Bukan di Pengadilan Negeri, Sidang Digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Dairi; Saudara Kandung Bersama Oknum Penegak Hukum Diduga Mengkriminalisasi Keluarga Adik Perempuan Karena Rumah Peninggalan Orang Tua

Sejumlah keanehan terjadi pada kasus dugaan kriminalisasi yang