Agar Tidak Terlalu Jauh Melenceng, Ini Kriteria Calon Menteri Yang Ditawarkan Kepada Presiden Joko Widodo

Agar Tidak Terlalu Jauh Melenceng, Ini Kriteria Calon Menteri Yang Ditawarkan Kepada Presiden Joko Widodo.
Agar Tidak Terlalu Jauh Melenceng, Ini Kriteria Calon Menteri Yang Ditawarkan Kepada Presiden Joko Widodo.

Sejumlah kriteria calon menteri ditawarkan kepada Presiden Joko Widodo. Kriteria itu dibuat oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Sekjen Kiara, Susan Herawati menyampaikan,  untuk mengisi Kabinet periode 2019-2024, ada sejumlah kriteria yang ditawarkan.

Jadi, usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah orang yang terindikasi akan dipilih sebagai menteri yang akan membantunya selama periode 2019-2024.

Setelah proses pemanggilan ini, pelantikan menteri rencananya akan dilaksanakan pada Rabu (23/10/2019) pagi.

Susan menegaskan, pembentukan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini harus diletakkan dalam kerangka mewujudkan tujuan bernegara, sebagaimana direkam dalam pembukaan UUD 1945. Yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Supaya kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin mampu mewujudkan mandat Konstitusi, maka para menteri yang dipilih harus memiliki kriteria atau kualifikasi yang sangat ketat.

“Khususnya pada Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi rumah bagi 2,7 juta nelayan tradisional Indonesia dan 3,9 juta perempuan nelayan,” tegas Susan Herawati, Selasa (22/10/2019).

Adapun kriteria Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditawarkannya adalah, pertama, memiliki visi sekaligus komitmen kebaharian.

Kedua, bukan pelaku atau terlibat dalam praktik korupsi. Tiga, bukan pelaku atau terlibat dalam praktik perusakan lingkungan.

Empat, bukan pelaku atau terlibat dalam praktik pelanggaran HAM. Lima, bukan pelaku pelecehan terhadap perempuan. Enam, tidak memiliki konflik kepentingan (conflict of interest) dengan institusi lainnya.

Tujuh, bukan pengurus aktif partai politik. Delapan, memiliki komitmen untuk menjaga kedaulatan bahari Indonesia.

Susan Herawati juga menegaskan, dalam memilih menteri kali ini juga sebagai syarat pemenuhan kriteria tersebut, idealnya Presiden melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM, Komnas Perempuan dan PPATK.

“Untuk menelusuri rekam jejak para kandidat menteri dan rekomendasi dari lembaga-lembaga tersebut meski di pertimbangkan oleh Presiden,” ujarnya.

Menurutnya,  visi sekaligus komitmen kebaharian adalah harga yang tak bisa ditawar-tawar. Mengingat negara Indonesia merupakan negara laut, negara bahari.

Negara bahari adalah negara yang seluruh bangunan kebangsaannya berakar pada wawasan bahari.

“Bangunan kebangsaan yang dibangun diantaranya adalah ekonomi, budaya, pertahanan, dan lain sebagainya,” ungkap Susan Herawati.

Selama lima tahun terakhir, Presiden Joko Widodo telah menegaskan akan membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Namun, dalam praktiknya, poros maritim dunia tidak pernah terwujud. Karena tidak berhasil menjadikan nelayan sebagai pilar utama.

“Selain itu, konsep ini telah keliru sejak awal, Indonesia adalah negara bahari, dimana aktivitas ekonomi dan perdagangan merupakan bagian dari kebaharian,” ujar Susan.

Jika Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serius ingin membangun Indonesia menjadi negara maju, maka yang harus diutamakan bukan memberikan karpet merah untuk kepentingan investasi, tetapi membangun kembali kekuatan bahari Indonesia.

“Kunci kemajuan Indonesia ada di laut. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih harus melihat laut bukan sebagai objek investasi belaka, melainkan modal kekuatan kemajuan dengan cara membangun kekuatan masyarakatnya,” pungkas Susan.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*