Advokat Tidak Kebal Hukum, Pengacara Buronan Kakap Joko Tjandra Bisa Diproses Pidana Asal Terpenuhi Syarat-Syaratnya

Advokat Tidak Kebal Hukum, Pengacara Buronan Kakap Joko Tjandra Bisa Diproses Pidana Asal Terpenuhi Syarat-Syaratnya. – Foto: Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Sugeng Teguh Santoso. (Net)
Advokat Tidak Kebal Hukum, Pengacara Buronan Kakap Joko Tjandra Bisa Diproses Pidana Asal Terpenuhi Syarat-Syaratnya. – Foto: Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Sugeng Teguh Santoso. (Net)

Profesi Advokat atau Pengacara bukanlah profesi yang sepenuhnya kebal terhadap hukum. Namun ada sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi jika memroses pidana terhadap seorang advokat.

Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sugeng Teguh Santoso menjelaskan, polemik perburuan buronan kakap Joko Soegiarto Tjandra yang belakangan sudah merembet kepada pemeriksaan pengacaranya, harus diluruskan dan diingatkan dengan tegas.

Sebab, profesi advokat dilindungi oleh Undang-Undang. Sehingga jangan asal-asalan mengkriminalisasi atau memroses hukum seseorang yang berprofesi sebagai advokat.

Lebih lanjut, Sugeng Teguh Santoso yang juga Anggota Tim Pembentuk Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) 23 Mei 2020 dan Peraturan-Peraturan Tata cara Memeriksa Pelanggaran Kode Etik Peradi ini mengatakan, dalam case yang dialami buronan kakap Joko S Tjandra, harus dilihat seperti apa kinerja dan sepak terjang pengacaranya.

“Tentunya advokat tidak kebal hukum. Yaitu dengan beberapa kondisi. Pertama, advokat diduga melakukan tindak pidana di luar ia tidak menjalankan prakteknya. Misalnya, melanggar Undang-Undang Lalu Lintas, memakai dan menyembunyikan narkoba, dan lain-lain,” tutur Sugeng Teguh Santoso, Kamis (23/07/2020).

Kedua, apabila advokat terlibat aktif dalam persiapan, perencanaan perbuatan pidana oleh kliennya.

“Tentang ini, tentu tidak dapat dibantah lagi. Bila bisa dibuktikan bahwa unsur pidana material terpenuhi dan advokat tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana,” ujarnya.

Akan tetapi, bila advokat diduga terlibat dalam pidana saat menjalankan profesi, lanjut pria yang juga dikenal sebagai Advokat Desa Bogor ini, tidak serta merta polisi dapat memeriksa advokat tersebut.

Karena diperlukan pemberitahuan pada organisasi advokat bahwa advokat yang bersangkutan akan dimintakan keterangan atau vide perjanjian kerjasama penegakan hukum antara Peradi dengan Kapolri.

Pada saat adanya pemberitahuan pada Organisasi Advokat (OA) oleh Kepolisian, maka Organisasi Advokat harus segera menugaskan Komisi Pengawas Advokat untuk memeriksa advokat tersebut, dan memberikan rekomendasi pada Organisasi Advokat untuk tindak lanjutnya,” tutur Sugeng Teguh Santoso.

Rekomendasi itu antara lain, memberikan pendampingan pada advokat terperiksa saat diperiksa di kepolisian. Tugas ini akan dilakukan Departemen Pembelaan Profesi.

Kemudian, merekomendasi advokat diperiksa terlebih dahulu di Dewan Kehormatan Etik Profesi.

Rekomendasi ini bermakna bahwa hasil pemeriksaan Komisi menemukan indikasi advokat tersebut dalam menjalankan profesinya telah mengikuti prosedur-prosedur hukum yang diwajibkan dalam pembelaan kliennya.

Misalnya, dalam hal ini adalah dugaan penggunaan dokumen palsu dalam perkara yang diajukan advokat dalam proses hukum.

“Bila advokat tersebut menerima dokumen itu dari kliennya atas dasar kepercayaan, maka advokat tersebut tidak dapat dikenakan pidana menggunakan surat palsu,” jelasnya.

Sugeng Teguh Santoso melihat, sejumlah respon dan pendapat yang diberikan anggota Komisi III DPR Asrul Sani, yang menyatakan bahwa semua Penegak Hukum yang terlibat meloloskan buronan kakap Joko S Tjandra dapat ditindak secara hukum. Termasuk advokat atau pengacaranuya Joko S Tjandra itu sendiri.

“Juga saya hendaka meresponi adanya pemberitaan bahwa advokatnya Joko S Tjandra yang berinisial ADK diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri,” jelas Sugeng Teguh Santoso.

Menurut Sugeng Teguh Santoso, lolosnya buronan kakap Joko S Tjandra ke luar negeri kembali setelah bisa masuk ke Indonesia, bahkan adanya pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK), serta hadir dalam sidang pemeriksaan novum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setelah sebelumnya Joko S Tjandra bisa membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) yang baru di Kelurahan Grogol, Jakarta Selatan, telah membuat publik geger.

Bahkan, sudah tiga orang petinggi Polri, yakni satu orang berpangkat Bintang Dua atau Irjen Pol dan dua orang berpangkat Bintang Satu atau Brigjen Pol, yang dicopot dari jabatannya.

“Akibat dari itu semua, saya melihat kok Advokatnya Joko S Tjandra yang diminta untuk diperiksa dan ditindak?” ujar Sugeng Teguh Santoso.

Sebagai Advokat, lanjut Sugeng, pengacaranya Joko S Tjandra itua adalah bersifat pasif dan jaga kerahasiaan klien. Sehingga, tidak boleh seenaknya diperiksa dan ditindak.

“Eitts, tunggu dulu. Untuk menindak advokat perlu dulu dipahami posisi advokat dalam menjalankan profesinya,” ujar Sugeng Teguh Santoso.

Dia menegaskan, berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia, seorang advokat itu bersifat pasif.

“Dalam arti, advokat tidak dapat menawarkan jasa hukum kepada pencari keadilan. Ia hanya pasif menunggu adanya permintaan layanan jasa hukum,” ujarnya.

Nah, pada saat klien datang dan mempercayakan kasusnya, baik pada tahap konsultasi saja, konsultasi maupun penanganan perkara atau litigasi, maka seketika itu advokat terikat pada kewajiban etik dan menjaga kerahasiaan dan kepercayaan klien.

Pada Pasal 4 huruf h Undang-Undang Advokat, seorang advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan, dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.

Kemudian, di Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Advokat, dinyatakan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya, karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Jadi, lanjut Sugeng Teguh Santoso, dalam perkara Joko S Tjadra, publik sudah mahfum bahwa Joko S Tjandra adalah seseorang yang dicari oleh Aparat Penegak Hukum untuk dieksekusi.

“Kemudian, apakah Joko S Tjandra tidak boleh mencari keadilan melalui proses hukum? Pasti boleh. Apalagi tersedia mekanisme hukum tersebut, yaitu Joko S Tjandra dapat mengajukan PK atas PK Jaksa,” ujarnya.

Dalam memperjuangkan hak hukumnya, kata Sugeng, Joko S Tjandra diwakili oleh advokat. Seorang advokat yang menilai terdapat dasar hukum bagi Joko S Tjandra memperjuangkan hak hukumnya, memiliki keahlian untuk itu, serta tidak terdapat konflik batin baginya, maka sah bertindak mewakili Joko S Tjandra. Hal itu disudah ditentukan pada Pasal 3 huruf a junto i Pasal 4 g Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Selanjutnya, bila advokat telah ditunjuk resmi oleh Joko S Tjandra sebagai advokatnya dalam penanganan perkara, bisa untuk 1 perkara atau lebih dari 1 perkara, maka seketika itu advokat terikat untuk menjaga kerahasiaan kliennya tentang apapun yang dipercayakan padanya.

“Termasuk hal-hal rahasia dan tabu sekalipun,” imbuhnya.

Kemudian, jika ada pertanyaan apakah advokat bisa dituduh menyembunyikan Joko S Tjandra sebagaimana dimintakan oleh anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani, maka menurut Sugeng, tidak bisa.

“Tentu tidak bisa dikenakan tuduhan tersebut. Karena seketika sebagai advokatnya Joko S Tjandra, ia terikat menjaga kerahasiaan kliennya. Tugas menangkap Joko S Tjandra itu adalah tugas Polisi atau Jaksa. Bukan tugas advokat,” tutur Sugeng Teguh Santoso.

Bahkan, lanjutnya, ketika advokat yang diminta Joko S Tjandra tidak bersedia menangani perkaranya, adalah kewajiban khusus untuk melindungi kerahasiaan klien. “Ini diperintahkan oleh Undang-Undang dan Kode Etik Advokat,” ujarnya.

Dia mengingatkan mengenai prinsip itikad baik dan imunitas profesi advokat. Sugeng menuturkan, pada Pasal 16 Undang-Undang Advokat, ditegaskan 2 hal penting, yakni pertama mengenai imunitas advokat, dan kedua, mengenai itikad baik.

Mengenai imunitas advokat sebagaimana dijelaskan di Pasal 16 UU Advokat sebelumnya, itu hanya terbatas di ruang sidang pengadilan. Tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, melalui pengujian Pasal 16 Undang-Undang Advokat, telah memperluas hak imunitas atau perlindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas profesinya, tidak hanya di dalam persidangan, tetapi juga di luar persidangan.

Sebelumnya, Pasal 16 UU Advokat menyebutkan Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

“Namun, pasca terbitnya putusan MK tersebut, dinyatakan, advokat tidak bisa dituntut secara pidana atau perdata dalam rangka kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar persidangan” jelas Sugeng.

Selengkapnya amar putusan MK itu berbunyi, “Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan’.

Pada imunitas tersebut, dipersyaratkan berlakunya dengan syarat itikad bauk. Itikad baik di sini adalah, bahwa advokat dalam menjalankan prakteknya, harus taat pada Undang-Undang Materil maupun formil, kode etik dan sumpah jabatan. Yang antara lain, tidak boleh menyuap untik memenangkan perkara antara lain. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 2 KEAI tentang Kepribadian Advokat Indonesia.

Pasal 2 UU Advokat, menjelaskan Advokat Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta Sumpah Jabatannya.

Bila advokat mentaati Undang-Undang dalam pembelaan pada kliennya, baik Undang-Undang Materil maupun Formil, seperti prosedur-prosedur administrasi, hukum acara, semisal, advokatnya Joko S Tandra mengajukan permohonan PK dengan meminta kehadiran Joko S Tjandra di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk acara pengesahan novum.

Dengan sebelumnya dimintakan Joko S Tjandra dicari-cari sebagai buron, dalam posisi ini advokat diberi imunitas karena mentaati hukum.

“Jangan karena heboh penegak hukum lain diberi sanksi maka otomatis advokatnya Joko S Tjandra juga diberi sanksi. Itu namanya gebyah uyah,” jeals Sugeng.

Untuk itu, Sugeng Teguh Santoso mengingatkan, hendaknya para advokat bertindak secara profesional.

“Akhirnya saya hendak sampaikan kepada komunitas advokat, bertindaklah profesional. Profesional bermakna ahli dalam bidangnya dan taat kode etik. Maka anda akan terlindungi dalam menjalankan praktek,” ujarnya.

“Jangan terpengaruh dengan pembayaran jasa hukum yang fantastis oleh klien saudara, sehingga saudara dikendalikan oleh klien. Klien saudara bukanlah majikan saudara. Justru saudara adalah pengendali perkara klien. Salam nobile officium,” tutup Sugeng Teguh Santoso.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan