Ada Yang Ketangkap KPK dan Meras, Ada Yang Hendak Melego Kasus, Kejati DKI dan Kejati Sumut ‘Game Over’

Ada Yang Ketangkap KPK dan Meras, Ada Yang Hendak Melego Kasus, Kejati DKI dan Kejati Sumut Game Over.
Ada Yang Ketangkap KPK dan Meras, Ada Yang Hendak Melego Kasus, Kejati DKI dan Kejati Sumut Game Over.

Jabatan Warih Sadono sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kajati DKI) dan Fachruddin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) game over. Keduanya dicopot dan ditarik ke Kejaksaan Agung dan ditaruh di bagian pengawasan.

Koordinator Jaksa Watch Indonesia (JWI) Haris Budiman menyampaikan, mutasi besar-besaran yang dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin di akhir tahun 2019 ini, juga sebagai ajang berih-bersih Korps Adhiyaksa. Terutama, untuk Eselon II dan Eselon III.

Terkhusus bagi Kajati DKI Warih Sadono dan Kajatisu Fachruddin, keduanya dianggap gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kajati secara professional dan berinterigras.

Menurut Haris Budiman, Warih Sadono yang adalah jebolan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu ditimpa nasib naas. Lantaran sejak dirinya menjadi Kajati DKI usai pindah dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Dirdik), dua kali terjadi persoalan memalukan terjadi di Kejati DKI Jakarta.

Pertama, ketika Warih Sadono masih di awal menjadi Kajati DKI, jaksanya ditangkap KPK atas dugaan suap dan korupsi. Kedua, Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia (Rakernas Kejaksaan) yang digelar di Hotel Yasmin, Cipanas, Jawa Barat, dari Selasa 3 Desember 2019 hingga Jumat 6 Desember 2019, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan langsung, ada dua jaksa dari Kejati DKI Jakarta yang ditangkap oleh Tim Intelijen Kejaskaan Agung bersama Tim Saber Pungli, karena dugaan melakukan pemerasan terhadap saksi pelapor hingga Rp 1 miliar.

“Kajati DKI Gagal, Kajati Sumut juga bermasalah. Dua-duanya sudah game over. Kajati DKI Warih Sadono dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Melekat atau Waskat yang ada padanya untuk mengawasi dan menindak tegas jaksanya yang seleweng. Sedangkan Kajatisu, ada sejumlah kasus korupsi kakap, yang tidak ditangani secara professional. Malah terkesan, kasus itu mau dilego,” tutur Haris Budiman, di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Haris Budiman mengungkapkan, di Kejati Sumut, ada kasus dugaan korupsi kakap yang melibatkan perusahaan milik taipan Hary Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe, melalui PT MNC Sekuritas.

Salah seoang Direktur di PT MNC Sekuritas itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh Kejatisu. Namun, dalam prosesnya, Kajatisu berusaha menutup-nutupi proses pengusutannya. Dugaan ada permainan busuk dalam penanganan perkara yang telah merampok uang PT Bank Sumut itu sulit dihindarkan.

“Mendadak pihak Kajatisu berupaya menutupi bahwa tersangkanya bukan dari PT MNC Sekuritas. Kemudian, Jaksa di sana juga hanya menciduk satu orang, padahal keterlibatan pihak PT Bank Sumut ada, namun tidak diusut ke sana,” bebernya.

Penanganan perkara yang tidak professional dan dugaan ada main dengan pihak-pihak itu membuat Kajatisu Fahcruddin dianggap tidak memiliki integritas dan profesionalisme dalam memberantas korupsi dan penegakan hukum.

“Ini harus diusut dan dibongkar semua. Jangan main mata dengan pelaku,” ujar Haris.

Karena itulah, menurut dia lagi, Jaksa AGung ST Burhanuddin yang melakukan perombakan besar-besaran di Eselon II dan Eselon III Kejaksaan di penghujung tahun 2019 ini, harus didukung penuh.

Haris menegaskan, ST Burhanuddin yang berjanji akan melakukan aksi bersih-bersih Korps Adhiyaksa di semua level harus didukung. “Kita meminta supaya aksi bersih-bersihnya tidak setengah-setengah hati,” ujar Haris Budiman.

Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi, rotasi dan perombakan besar-besaran di Kejaksaan. Di akhir tahun 2019 ini, sebanyak 56 Eselon II mengalami perputaran dan 14 Eselon III.

Mutasi, rotasi maupun promosi sebanyak 54 Pejabat Eselon II Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-372/A/JA/12/2019 tanggl 16 Desember 2019, diteken oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin.

Sedangkan, mutasi dan rotasi maupun promosi sebanyak 14 pejabat Eselon II Kejaksaan Agung, tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-IV-822/C/12/2019, tanggal 16 Desember 2019 diteken oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung (Jambin) Bambang Sugeng Rukmono.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Fachruddin, dicopot dari posisinya, dan ditarik ke Kejaksaan Agung sebagai Inspektur Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung.

Yang dipercayakan menggantikan Fachruddin sebagai Kajatisu adalah Dr Amir Yanto. Amir yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) itu sedang menjabat sebagai Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, ketika dirinya dipercayakan menjadi Kajati Sumut menggantikan Fachruddin.

Sedangkan Kajati DKI Jakarta Warih Sadono, juga ditarik ke Kejaksaan Agung. Warih Sadono menjadi Inspektur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung.

Posisinya di Kajati DKI Jakarta diisi oleh Dr Asri Agung Putra, yang merupakan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak  Pidana Khusus Kejaksaan Agung.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan