Ada Serangan di Papua, PGI: Hentikan Penembakan & Lakukan Langkah Persuasif, Segera Bentuk Tim Pencari Fakta

Ada Serangan di Papua, PGI: Hentikan Penembakan & Lakukan Langkah Persuasif, Segera Bentuk Tim Pencari Fakta.

Pemerintah Pusat diminta segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk memverifikasi korban jiwa sesungguhnya dalam penyerangan yang terjadi di perkampungan Alguru, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mendesakkan hal itu, untuk menghindari adanya simpang siur informasi dan peristiwa yang terjadi.

Kepala Humas PGI Irma Iriana Simanjuntak menuturkan, aparat keamanan juga harus segera menghentikan tindakan represif di wilayah itu.

“Bentuk TPF dan hentikan tindakan represif dan mulai memikirkan upaya-upaya persuasif yang mungkin dilakukan. Upaya ini penting untuk dapat menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat Nduga, agar tidak terjadi kondisi krisis berkepanjangan dan trauma yang semakin mendalam,” tutur Irma Iriana Simanjuntak, dalam siaran pers PGI, Senin (16/07/2018).

Dia juga meminta aparat untuk membuka akses dan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pekerja HAM, jurnalis dan medis.

Lebih lanjut, Pemerintah Pusat didesak segera mengimplementasikan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) pasal 35-47.

“Sudah waktunya dibuka kantor komisi nasional HAM, Pengadilan HAM dan Komisi nasional Rekonsiliasi di Tanah Papua sebagaimana amanat dari Undang -Undang OTSUS pasal 45-47,” ujar Irma. 

Dua hari ini, diterangkan Irma, Indonesia dikejutkan oleh adanya operasi aparat gabungan militer dan polisi terhadap kelompok bersenjata yang diduga kelompok Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) di perkampungan Alguru, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.

Penyerangan yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI/Polri adalah bentuk operasi pengejaran kepada kelompok TPN/OPM yang telah melakukan aksi bersenjata yang mengancam keamanan masyarakat sipil.

Diterangkan Irma, sebelum operasi 11 Juli 2018 dilakukan, PGI menerima data dari lapangan bahwa telah terjadi kontak senjata antara aparat gabungan TNI/Polri dengan kelompok bersenjata TPN/OPM sejak 25 Juni 2018.

“Sekaligus upaya dialog dan mediasi telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Papua dan Pemerintah Kabupaten Nduga bersama masyarakat,” ujarnya.

Dengan terus mengikuti dan mencermati perkembangan terkini yang terjadi di Nduga, lanjut Irma, PGI menyesalkan adanya aksi kriminal dari kelompok bersenjata yang diduga TPN/OPM, yang telah melakukan penyerangan dengan sasaran masyarakat sipil.

“Penyerangan itu berakibat pada jatuhnya korban jiwa 3 orang dan salah satu diantaranya adalah anak kecil,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tindakan brutal semacam itu adalah pelanggaran hukum dan HAM yang mesti ditangani secara tegas dan profesional, sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kami mengecam tindakan brutal dari kelompok bersenjata terhadap masyarakat sipil di Nduga,” ujarnya.

PGI pun mengapresiasi langkah cepat dari aparat keamanan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sipil, guna mencegah jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak lagi di kalangan masyarakat sipil.

“Meskipun demikian, berdasarkan informasi dari berbagai media dan data lapangan yang kami terima, kami merasa bahwa koordinasi antara aparat keamanan dengan pemerintah Kabupaten Nduga, sangat penting dilakukan,” tuturnya.

Dijelaskan Irma, tanpa koordinasi yang baik dalam upaya pengejaran kelompok bersenjata akan berakibat buruk pada masyarakat sipil lainnya di Nduga. Dampak paling nyata sekarang, masyarakat Nduga panik, takut, cemas dan mereka lari berlindung di hutan.

“Aktifitas pendidikan dan perekonomian masyarakat dengan sendirinya menjadi lumpuh,” imbuhnya.

PGI berharap, semua upaya hukum dan pengamanan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, dapat sejalan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh berbagai pihak bagi masyarakat yang semakin hari diliputi trauma, kecemasan dan rasa putus asa.

Dia melanjutkan, jika keamanan masyarakat tidak terjamin, dapat berakibat pada semakin merosotnya rasa percaya masyarakat pada semua upaya kendali keamanan yang dilakukan. Demikian juga berbagai upaya pembangunan masyarakat yang sedang berjalan saat ini di Papua, melalui berbagai program prioritas pemerintah dan pihak lain, dapat terganggu karena tidak adanya jaminan keamanan.

“Kami berharap semua pihak dapat bersinergi dengan baik bagi masa depan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

Bupati Nduga, Yairus Gwijangge membenarkan adanya penyerangan. Dia mengatakan, penyerangan itu dilakukan oleh aparat ke Kampung Alguru.

Yairus menjelaskan, Kampung Alguru terletak di seberang Kali Kenyam, di bagian Barat Kenyam, Ibukota Kabupaten Nduga.

Antara Kampung Alguru dan Kenyam dilewati Kali Kenyam. Bupati Yairus membenarkan Kampung Alguru dikenal sebagai kampung tempat TPN/OPM bermukim.

Serangan itu telah menimbulkan masyarakat ketakutan akibat tembakan dari udara. “Setelah saya pantau, akibat dari tembakan dari udara, memang tidak ada anggota masyarakat yang menjadi korban,” ujar Yairus.

Bupati Yairus menambahkan, penyerangan seperti itu dilakukan aparat dalam tugas membela negara dan bangsa. “Jadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi saat ini,” katanya.

Dia berharap, aparat segera menghentikan serangan dan penyerangan. Hal itu pun sudah disampaikan kepada aparat, agar menghentikan penyerangan sehingga bisa dilakukan upaya persuasif.

“Kami sudah sampaikan kepada pihak yang berwajib, agar dihentikan dan jangan dilakukan lagi penyerangan dari atas (udara). Nanti, salah-salah masyarakat ini trauma dan lari ke hutan. Jadi, tidak boleh dong tembak sembarangan. Kami sudah sampaikan kepada pihak berwajib,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*