Ada Sanksi Bagi Pengerjaan Proyek Yang Mangkrak, Fraksi Nasdem Siantar Ingatkan Semua Proyek Mesti Transparan

Foto: Pembangunan Plaza dan Kios Cendramata yang berlokasi di Jalan Merdeka, tepatnya di halaman Parkir Pariwisata Pematangsiantar. Sumber dana proyek itu berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 784.416.000. Dengan penyedia jasanya CV Priera Jaya. Pengerjaan proyek itu tidak menyertakan informasi lengkap atas masa tenggat pengerjaan proyek.
Foto: Pembangunan Plaza dan Kios Cendramata yang berlokasi di Jalan Merdeka, tepatnya di halaman Parkir Pariwisata Pematangsiantar. Sumber dana proyek itu berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 784.416.000. Dengan penyedia jasanya CV Priera Jaya. Pengerjaan proyek itu tidak menyertakan informasi lengkap atas masa tenggat pengerjaan proyek.

Pematangsiantar, Sinar Keadilan -Pelaksanaan proyek di Kota Pematangsiantar yang berlangsung saat ini harus nengikuti peraturan yang berlaku dengan transparan.

Jika ada yang melanggar Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa maka harus berhadapan dengan sanksi yang telah ditentukan.

Imbauan dan peringatan ini diserukan Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang diketuai Tongam Pangaribuan didampingi Frans H Siahaan, Frengki B. Saragih dan Jani Apohan saat ditemui Sinar Keadilan, di ruang Fraksi DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (10/12/2019).

Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Tongam Pangaribuan menegaskan, Fraksi Nasdem berharap seluruh rekanan yang mengerjakan proyek mengikuti aturan main yang telah diatur  pada kontrak.

Salah satunya adalah menyertakan  plang proyek yang merupakan sumber informasi yang berkaitan dengan proyek dimaksud kepada masyarakat.

“Plang proyek merupakan sebuah informasi kepada masyarakat tentang nama kegiatan, lokasi, sumber dana, tahun anggaran, masa pelaksanaan, biaya pelaksanaan, penyedia jasa pemborong dan alamatnya. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut mengawasi proses pengerjaan sebuah proyek, apakah sesuai aturan atau malah telah menyimpang dari aturan atau terindikasi ada kekurangan,” tutur Tongam.

Anggota Fraksi Nasdem Kota Pematangsiantar lainnya, Frans H Siahaan mengatakan, pelaksana proyek harus memperhatikan kenyamanan dan keamanan masyarakat. Terutama bila kegiatan yang bentuknya peningkatan jalan, membuat parit pasangan dan membuat gorong-gorong, bentuk pengerjaannya adalah mengali tanah.

Saat penggalian, seringkali tanah tidak ditimbun dengan baik dan rata. Hal ini bisa membahayakan pengguna jalan, terutama kendaraan roda dua.

“Jadi diharapkan, bila selesai pengerjaan proyek, tanah jangan dibiarkan di jalanan. Karena menggangu penguna jalan, bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna kendaraan. Penempatan bahan bangunan seperti pasir, batu padas atau kerikil misalnya, harus diletakan ditempat yang safety (aman) sehingga kenyamanan masyarakat tetap terjaga,” ujar Frengki.

Sesuai Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan  barang dan jasa Pasal 78 poin a sampai dengan f, serta Pasal 79  ayat 1 hingga ayat 6, mengatur tentang sanksi bagi perusahaan yang melanggar Perpres tersebut.

Salah satunya pada Pasal 79 ayat 4 yaitu Pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Fraksi Partai Nasdem mengingatkan, denda itu bila dijatuhkan kepada rekanan akibat keterlambatan pekerjaan melebihi tenggat kontrak kerja harus benar – benar dibayarkan untuk kemudian disetorkan ke kas negara atau daerah.

Pantauan Sinar Keadilan pada kegiatan pembangunan Plaza dan Kios Cendramata yang berlokasi di Jalan Merdeka, tepatnya di halaman Parkir Pariwisata Pematangsiantar. Sumber dana proyek itu berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 784.416.000. Dengan penyedia jasanya CV Priera Jaya. Pengerjaan proyek itu tidak menyertakan informasi lengkap atas masa tenggat pengerjaan proyek.

Kondisi terakhir, pengerjaan proyek itu belum rampung, kemungkinan akan terjadi keterlambatan pengerjaan. Hal ini mengingat, pekerjaan harusnya sudah rampung hingga akhir Desember tahun ini. Sementara kondisi tahap bangunan masih banyak yang harus diselesaikan.

Hal ini sudah dikonfirmasi ke Pejabat  Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) J Manalu. Adanya dugaan proyek mangkrak dari Dinas Parawisata ini kemungkinan sudah lewat dari masa kontraknya.

J Manalu tidak bisa memberi jawaban, dengan alasan tidak ingat karena banyaknya pekerjaan. Proyek ini tidak mencantumkan secara jelas tanggal pengerjaan kegiatan pada papan proyek.(Agus S)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan