Breaking News

Ada Puluhan Miliar Uang Keluarga Ijek di Kasus Suap Gubernur Gatot Pujo Nugroho ke DPRD Provinsi Sumut

Terungkap di Persidangan Tipikor Jakarta

Terungkap di Persidangan Tipikor Jakarta, Ada Puluhan Miliar Uang Keluarga Ijek di Kasus Suap Gubernur Gatot Pujo Nugroho ke DPRD Provinsi Sumut. Terungkap di Persidangan Tipikor Jakarta, Ada Puluhan Miliar Uang Keluarga Ijek di Kasus Suap Gubernur Gatot Pujo Nugroho ke DPRD Provinsi Sumut.

Puluhan miliar rupiah uang dari keluarga Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajek Syah alias Ijek disebar kepada para anggota DPRD Provinsi Sumut saat Gatot Pujo Nugroho menjadi Gubernur Provinsi Sumatera Utara.




Hal itu terungkap dalam persidangan lanjutan terhadap para anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang jadi terdakwa dalam kasus suap Gubernur Gatot Pujo Nugroho agar terhindar dari hak interpelasi dan penolakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) serta penyusunan APBD Provinsi Sumut oleh DPRD Provinsi Sumut waktu itu.

Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), pada Jumat sore (10/05/2019), mantan Bendahara DRPD Provinsi Sumut, Muh Ali Hanafiah oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dihadirkan sebagai salah seorang saksi.

Dalam kesaksiannya di muka persidangan, Muh Ali Hanafiah mengakui, ada deal-deal antara Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sumut agar menghentikan hak interpelasi yang sedang bergulir di DPRD terhadap Gatot Pujo Nugroho.




Selain itu, deal-deal berupa Uang Ketok itu juga berkenaan dengan pembahasan Perubahan APBD Provinsi Sumut yang diajukan oleh Gubernur Gatot Pujo Nugroho kepada DPRD Provinsi Sumut.

Dari nilai Rp 1 triliun APBD, Pimpinan DPRD Provinsi Sumut meminta jatah sebesar 5 persen berupa proyek-proyek atau berupa uang. Jadi, jatah 5 persen atau setara dengan Rp 50 miliar itu harus diserahkan oleh Gubernur kepada DPRD Provinsi Sumut waktu itu.

“Pak Gubernur tak punya uang sebanyak itu, dan kami para bawahannya juga sudah berupaya mengumpulkan uang. Untuk memenuhi uang sebanyak itu, Pak Gatot meminjamnya dari Pak Ijek (Musa Rajek Syah, Wakil Gubernur Sumut sekarang),” tutur Ali Hanafiah dalam kesaksiannya.




Ali menegaskan, uang itu adalah dari Orang Tuanya Ijek, yang dipinjam oleh Gatot Pujo Nugroho, dan diserahkan kepada dirinya dan kawan-kawannya untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada para anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

“Uang itu Pak Gubernur, Pak Gatot langsung yang memintanya ke pihak keluarga Ijek. Pak Gatot meminjam. Kemudian, Pak Sekda Nurdin Lubis menyerahkan uang itu ke saya untuk dibagikan,” ujar Ali.

Pada persidangan lanjutan yang digelar Jumat, 10 Mei 2019, empat orang petinggi Pemprov Sumut dihadirkan oleh JPU KPK sebagai saksi. Mereka adalah mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumut (Sekwan), yang kini menjabat sebagai salah satu Kepala Dinas di Pemerintah Provinsi Sumut, Randiman Taringan, mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumut (Sekda) Nurdin Lubis, mantan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Provinsi Sumut, Burhanuddin Siagian dan mantan Bendahara DRPD Provinsi Sumut, yang sekarang juga menjadi salah seorang Kepala Dinas di Pemprov Sumut, Muh Ali Hanafiah.




Dalam persidangan yang dimulai Pukul 15.30 WIB itu, mantan Sekretaris Daerah Pemprov Sumut (Sekda) Nurdin Lubis juga mengakui keterlibatannya mengatur dan menyerahkan pemberian uang lewat pimpinan DPRD Sumut untuk memperlancar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) 2012 dan Perubahan APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan Perubahan APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.

“Jadi koordinasi terhadap DPRD dan juga pimpinan (Gubernur).tetapi ketika kita menyampaikan untuk memperlancar kita tidak berpikir tentang bicara yang lain. Justru yang mengatakan ide uang ketok itu datang dari pimpinan dewan,” tutur Nurdin.

Nurdin mengakui, saat melakukan persiapan dan perancangan pemberian suap itu, dia juga diminta oleh pimpinan DPRD untuk memenuhi permintaan surat berupa komitmen dan kesepakatan.




Mantan Sekda yang saat ini menjabat sebagai Staf Gubernur Sumut tersebut melanjutkan, syarat yang diajukan oleh pimpinan dewan tersebut diantaranya adalah mempersiapkan sejumlah uang sesuai dengan yang ditentukan oleh pimpinan dewan, uang itu disebut sebagai Uang Ketok.

Permintaan Pimpinan DPRD itu pun disampaikan Nurdin kepada Gubernur Gatot Pujo Nugroho, dan Gubernur memerintahkan agar permintaan DPRD itu dipenuhi dan diselesaikan dengan baik.

“Kemudian kita sampaikan lagi kepada Pak Gubernur. Pada saat itu Pak Gubernur bilang, selesaikan,” ujarnya.




Sedangkan mantan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Provinsi Sumut, Burhanuddin Siagian, dalam kesaksiannya mengakui, setiap uang yang dikumpulkannya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) langsung diserahkan ke Bendahara Dewan, Muh Ali Hanafiah.

“Begitu saya terima langsung saya serahkan ke Pak Ali. Uang itu langsung dikirim semua ke Pak Ali Hanafiah,” tutur Baharuddi Siagian.

Menurut Baharuddin, Ali Hanafiah selalu berkomunikasi kepada dirinya terkait dengan anggota yang sudah menerima uang tersebut.




“Jadi Pak Ali Hanafiah membawa laporan kepada saya, Si A sudah menerima, Si B menerima yang lainnya belum datang. Jadi Pak Ali tetap melaporkan sejauh mana yang telah diserahkannya ke anggota dewan,” ujar Baharuddin.

Persidangan kali ini dilakukan untuk 6 orang terdakwa yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009-2014, yakni Tonnies Silanturi, Tohonan Silalahi, Murni Elisier Verawaty Munthe, Arlene Manurung, Syahrial Harahap dan Ferry Suando Tanuray Kaban. Dalam persidangan, masing-masing terdakwa didampingi oleh para kuasa hukumnya.

Pada persidangan yang berlangsung hingga pukul 00.45 WIB, Sabtu subuh 11 Mei 2019 itu, sejumlah terdakwa membantah dan menolak kesaksian yang disampaikan para saksi di muka persidangan.




Sidang masih akan dilanjutkan pada Jumat, 17 Mei 2019, akan dimulai Pukul 13.00 WIB, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi lainnya yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK). Sidang digelar di Ruang Sidang Utama, Kusuma Admadja 1, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).(JR/Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*