Ada Proyek Pembangunan Rumah Khusus di Nias Utara, IMB Tidak Ada, Urusan Hibah Tanah Tidak Ada, Proyek PUPR Terbengkalai. Siapa Yang Bertanggung Jawab?

Ada Proyek Pembangunan Rumah Khusus di Nias Utara, IMB Tidak Ada, Urusan Hibah Tanah Tidak Ada, Proyek PUPR Terbengkalai. Siapa Yang Bertanggung Jawab?

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL
78
0
Ada Proyek Pembangunan Rumah Khusus di Nias Utara, IMB Tidak Ada, Urusan Hibah Tanah Tidak Ada, Proyek PUPR Terbengkalai. Siapa Yang Bertanggung Jawab? - Foto: Proyek Pembangunan Rumah Khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, terbengkalai.(Ist)Ada Proyek Pembangunan Rumah Khusus di Nias Utara, IMB Tidak Ada, Urusan Hibah Tanah Tidak Ada, Proyek PUPR Terbengkalai. Siapa Yang Bertanggung Jawab? - Foto: Proyek Pembangunan Rumah Khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, terbengkalai.(Ist)

Nias Utara, Sinarkeadilan.com – Proyek Pembangunan Rumah Khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, terbengkalai perizinannya. 

Hingga saat ini, pekerjaan proyek itu pun menggantung begitu saja. Siapa yang bertanggung jawab atas proyek pekerjaan yang berbiaya miliaran rupiah ini? 

Pada tahun 2021 ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diketahui menggelontorkan anggaran hingga miliaran rupiah, untuk proyek pembangunan Rumah Khusus. 

Salah satunya di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Untuk proyek Rumah Khusus di Nias Utara ini, di-badrol dengan anggaran sebesar Rp 2. 886. 149. 000,- atau terbilang sebesar dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah. 

Dari pantauan awak media Sinarkeadilan.com di lapangan sejak Jumat (25/06/2021), proyek ini dikerjakan oleh PT Barokah Utama Karya, dengan Konsultan Supervisinya adalah CV Citra Mandiri Consultan. Rencananya, Rumah Khusus ini diperuntukkan bagi nelayan di Nias Utara. 

Di lokasi pembangunan, tampak baru sekitar 30% proses pengerjaan dilakukan. Masih banyak yang terbengkalai. 

Sebab, ditemukan pula, rekanan yang mengerjakan proyek miliaran rupiah ini ternyata tidak patuh kepada Peraturan dan Ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Buktinya, hingga kini, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum dikantongi oleh kontraktor yang mengerjakan proyek Rumah Khusus ini. Demikian juga, kelengkapan hibah tanah dari masyarakat, belum dipenuhi oleh kontraktor dan pelaksana.

Ada Proyek Pembangunan Rumah Khusus di Nias Utara, IMB Tidak Ada, Urusan Hibah Tanah Tidak Ada, Proyek PUPR Terbengkalai. Siapa Yang Bertanggung Jawab? - Foto: Proyek Pembangunan Rumah Khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, terbengkalai.(Ist)
Ada Proyek Pembangunan Rumah Khusus di Nias Utara, IMB Tidak Ada, Urusan Hibah Tanah Tidak Ada, Proyek PUPR Terbengkalai. Siapa Yang Bertanggung Jawab?Foto: Proyek Pembangunan Rumah Khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, terbengkalai.(Ist)

Sementara, dari kondisi bentuk dan pembangunan yang dilakukan, Rumah Khusus itu diprediksi tidak layak huni. Tidak ada manfaatnya bagi warga nelayan di Nias Utara. 

Sebab, rata-rata warga nelayan yang merupakan penduduk di Desa Sihene Asi, Kecamatan Lahewa, dan Kabupaten Nias Utara pada umumnya, sudah memiliki rumah sendiri. Sehingga, pengadaan Rumah Khusus seperti itu tidak dibutuhkan masyarakat di sana. 

Kepala Desa Sihene Asi, Paul Aceh belum bisa memberikan konfirmasi terkait keberadaan Proyek Rumah Khusus yang berlokasi di Desa yang dipimpinnya. Menurut salah seorang perangkat desa, yang enggan disebut namanya, Sang Kepala Desa sedang bepergian ke luar kota. 

Kepala Dinas PUPR Nias Utara, melalui Kabid Tata Ruang, membenarkan, Proyek Rumah Khusus yang sedang dikerjakan di Desa Sihene Asi, Kecamatan Lahewa, Nias Utara itu dilakukan atas rekomendasi dari PUPR. Termasuk rekomendasi lokasi pengerjaan, juga dari PUPR. 

Sejauh ini, lanjut Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Nias Utara, tidak ada masalah dalam proses pengerjaannya. 

“Cara pengerjaan konstruksinya kami tidak tahu. Sebab, itu semua dari Pusat. Terkait masalah Izin dan sebagainya, itu menjadi kewenangan Dinas Perizinan, bukan kewenangan kami. Itu di Dinas Perkim,” ujarnya. 

Sedangkan Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Nias Utara, tidak memberikan respon ketika dikonfirmasi wartawan lewat sambungan selulernya. Demikian juga dengan Kepala Bidang yang mengurusi perizinan, tidak bisa dihubungi. 

Sedangkan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Nias Utara,  melalui Kabid Tata Ruang dan Pemukiman Warga, Hulu membenarkan bahwa IMB Pembangunan Rumah Khusus di Desa Sihene Asi, Kecamatan Lahewa, belum ada. 

“Belum keluar. Begitu juga dengan urusan hibahnya, sedang diproses. Akan tetapi, mengapa sudah mulai dikerjakan proyek Rumah Khusus itu, kami tidak berwenang meresponnya. Kami tak bisa masuk ke ranah itu. Itu koordinasinya ke rekanan yang berada di lokasi,” ujar Hulu.(Y. Harefa) 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Bertemu Menteri Siti Nurbaya di Hotel KHAS Parapat, Masyarakat Batak Minta KLHK Pastikan Tutup TPL

Masyarakat Adat di Tano Batak, Sumatera Utara, meminta Kementerian Lingkungan