Ada Penyelewengan Rekrutmen FKDM DKI Jakarta, Kesbangpol Akan Tindaklanjuti

Kepala Subdirektorat Kewaspadaan Dini Kesatuan Bangsa dan Politik (Kasubdit Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, Habib Setiawan menyampaikan, setiap ada dugaan penyelewengan atau pelaksanaan yang melenceng dalam proses rekrutmen anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta silakan dilaporkan.
Kepala Subdirektorat Kewaspadaan Dini Kesatuan Bangsa dan Politik (Kasubdit Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, Habib Setiawan menyampaikan, setiap ada dugaan penyelewengan atau pelaksanaan yang melenceng dalam proses rekrutmen anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta silakan dilaporkan.

Kepala Subdirektorat Kewaspadaan Dini Kesatuan Bangsa dan Politik (Kasubdit Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, Habib Setiawan menyampaikan, setiap ada dugaan penyelewengan atau pelaksanaan yang melenceng dalam proses rekrutmen anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta silakan dilaporkan. Pihaknya berjanji akan menindaklanjutinya.

Hal itu ditegaskan Kepala Subdirektorat Kewaspadaan Dini Kesatuan Bangsa dan Politik (Kasubdit Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, Habib Setiawan, di kantornya, Jakarta, Senin (27/01/2020).




“Misalnya, dikalau ada calon anggota FKDM yang mendaftar, tapi dia masih terdaftar sebagai anggota salah satu partai, bisa kena pidana. Kalau ada yang begitu dilaporkan saja,” tutur Habib Setiawan.

Sejauh ini, lanjutnya, pihaknya terus memantau dan mengawasi proses rekrutmen anggota FKDM se-DKI Jakarta, agar sesuai prosedur.

Dia menegaskan, pada proses seleksi calon anggota FKDM, ada tiga tahapan dan persyaratan yang harus dilalui. Yaitu, tes tertulis, tes diskusi, mereka akan di suruh diskusi dan akan dinilai dan terakhir tes wawancara.




Ada juga persyaratan yang tidak bisa dilanggar. Seperti, persyaratan sebagai calon anggota FKDM adalah tidak terdaftar sebagai anggota partai politik (Parpol).

Selain itu, lanjutnya, setiap calon anggota FKDM yang mengikuti tes seleksi harus menandatangani surat pernyataan tidak terdaftar sebagai anggota partai politik.

“Itu kan wajib ditandatangani. Jadi kalau ada calon anggota yang mendaftar tapi dia masih terdaftar sebagai anggota salah satu partai, bisa kena pidana. Sekali lagi, jika ada yang begitu, laporkan,” ujarnya.




Sebelumnya, terungkap adanya calon anggota FKDM yang cacat dan seharusnya tidak diterima. Namun, panitia seleksi meloloskannya.

Ketua DPC GAMKI Jakarta Utara, Nando Tornando Togatorop mengungkapkan, di Jakarta Timur, ada calon anggota yang cacat hukum yang diloloskan. Yakni Ummi Lestari untuk Kecamatan Cakung.

“yang bersangkutan sudah diputus bersalah oleh KPUD Jakarta Timur karena pelanggarannya, ketika menjadi petugas PPS di Penggilingan pada Pemilu lalu,” tutur Tornando.




Yang telah diloloskan panitia seleksi sebagai anggota FKDM Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2020-2022  adalah, Ahmad Yani  untuk Kecamatan Jatinegara, Acep Sabar untuk Kecamatan Cakung,  Canro untuk Kecamatan Duren Sawit, Emanuel untuk Kecamatan Kramat Jati, Firdaus untuk Kecamatan Pasar Rebo, Razvi untuk Kecamatan Matraman, Taufik untuk Kecamatan Pulogadung, Ummi Lestari untuk Kecamatan Cakung, Julianus H N untuk KecamatanMakassar, Dwi Sugiarto untuk Kecamatan Pasar Rebo, Satriadi untuk Kecamatan Jatinegara.

KPUD Jakarta Timur memang sudah menyatakan Ummi Lestari terbukti bersalah. Dalam putusan KPUD Jakarta Timur, sejumlah nama PPS dan PPK yang dilaporkan oleh Ketua PPS Ujung Menteng Mohammad Abduhu sudah diproses. Sebagaimana termuat di website KPUD Jakarta Timur.




Laporan itu,  sudah ditindaklanjuti dan sudah dijatuhkan sanksi. Putusan dengan Laporan Nomor 01/PP.05/Lp/3175/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Pelapor Muhammad Abduhu (Ketua PPS Ujung Menteng), yang melaporkan 4 Terlapor yaitu terlapor 1 atas nama Perdana Doddy Erlangga (Ketua PPK Cakung), Terlapor 2 atas nama Aditya Ferdiyansyah (Anggota PPK Cakung), Terlapor 3 atas nama Ummi Lestari (Ketua PPS Penggilingan) dan Terlapor 4 atas nama Ari Siswanto (Ketua PPS Pulogebang).

Uraian dugaan Pelanggaran yaitu menjadi Tim Sukses dari Partai Nomor 4, Partai Golkar, caleg Nomor 7 atas nama Badruttamam, Dapil 4 DPRD Provinsi DKI Jakarta. Menerima dana dari caleg dimaksud dan mendistribusikan dana tersebut kepada Kepada Tim Sukses yang berasal dari unsur PPK dan PPS, Kepada Organisasi Masyarakat, Kepada masyarakat yang bersedia memilih caleg tersebut.

Setelah itu, dilaksanakan Klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, Terlapor 4 dan dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc yang dihadiri oleh Tim Pemeriksa, Pelapor, Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, Terlapor 4 dan 4 orang saksi.




Berdasarkan Pasal 112 ayat 3 dan ayat 5, PKPU Nomor 8  Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan Putusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc Laporan Nomor 01/PP.05/Lp/3175/III/2019, yaitu, Pertama, Terlapor 1 : Perdana Doddy Erlangga (Ketua PPK Cakung), Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik & Pakta Integritas dan diberikan Sanksi Surat Peringatan Tertulis sesuai Putusan Nomor 181/PP.05-Kpt/3175/IV/2019.

Kedua, Terlapor 2 : Aditya Ferdiyansyah (Anggota PPK Cakung), Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik & Pakta Integritas dan diberikan Sanksi Surat Peringatan Tertulis sesuai Putusan Nomor 181/PP.05-Kpt/3175/IV/2019.

Ketiga, Terlapor 3 : Ummi Lestari (Ketua PPS Penggilingan), Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik & Pakta Integritas dan diberikan Sanksi Surat Peringatan Tertulis sesuai Putusan Nomor 181/PP.05-Kpt/3175/IV/2019.




Keempat, Terlapor 4 : Ari Siswanto (Ketua PPS Pulogebang), Tidak Terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik & Pakta Integritas dan kepada Terlapor 4 diberikan Rehabilitasi pemulihan nama baiknya, sesuai Putusan Nomor 182/PP.05-Kpt/3175/IV/2019.(Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan