Ada Pembatasan Kewenangan, Pimpinan KPK Diminta Umumkan Nama Penyelidik dan Penyidik Yang Tidak Patuh

Ada Pembatasan Kewenangan, Pimpinan KPK Diminta Umumkan Nama Penyelidik dan Penyidik Yang Tidak Patuh.
Ada Pembatasan Kewenangan, Pimpinan KPK Diminta Umumkan Nama Penyelidik dan Penyidik Yang Tidak Patuh.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya berhenti dulu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal itu dikarenakan adanya ketentuan peralihan pasal 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Oleh karena itu, selama proses peralihan, para penyelidik dan penyidik telah kehilangan kewenangannya. Diharapkan, Pimpinan KPK mengumumkan nama-nama penyelidik dan penyidiknya yang masih saja melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan di lembaga anti rasuah itu.

Hal itu disampaikan mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus menanggapi munculnya ketentuan peralihan itu.

Petrus mengatakan, Perubahan Kedua Atas UU No 30 Tahun 2002 Tentang KPK, tidak mengubah semangat pemberantasan korupsi oleh pimpinan KPK Agus Rahardjo dkk.

“Padahal mestinya dengan perubahan UU KPK dimaksud, intensitas penyelidikan dan penyidikan mestinya stagnan. Itu dampak dari perubahan itu,” ujar Petrus Selestinus, Selasa (10/12/2019).

Petrus menjelasakan, aturan itu dengan tegas menyatakan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ini.

Artinya, lanjutnya, bagi Penyelidik dan Penyidik KPK harus tunduk kepada ketentuan pasal 21, pasal 24 ayat 2 UU pasal 70C UU itu.

Karena Penyelidik dan Penyidik KPK sebagai organ di dalam Pegawai KPK, harus menjadi anggota korps profesi pegawai ASN RI atau PPPK yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ïtu dimaksud otomatis berimplikasi kepada penyelidik dan penyidik KPK yang bukan ASN dan PPPK, otomatis tidak boleh atau wajib menanggalkan tugas sebagai Penyelidik atau Penyidik KPK meskipun berhak mengikuti proses menjadi ASN atau PPPK sesuai UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK,”jelasnya.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini melanjutkan, Undang-undang yang mengatur tentang Anggota Korps Profesi Pegawai ASN-RI antara lain adalah UU ASN-RI No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan beberapa PP. Dimana terdapat dua jenis ASN yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Artinya bagi Penyelidik dan Penyidik KPK yang berada dalam kualifikasi PNS atau PPPK, maka tugas dan kewenangannya sebagai penyelidik atau penyidik masih melekat dan wajib dilanjutkan, sedangkan bagi Penyelidik atau Penyidik yang non PNS dan PPPK, wajib hukumnya untuk menanggalkan tugasnya,”jelasnya.

Dengan.merujuk pada ketentuan pasal 70C UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, maka terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019, sebagian besar penyelidik dan penyidik KPK harus menanggalkan tugas dan kewajibannya sebagai Penyelidik dan Penyidik.

Karena bagi Penyelidik dan Penyidik yang tidak berstatus ASN atau PPPK, harus tunduk terhadap ketentuan pasal 70C yang menyatakan: “Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TIPIKOR yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU ini”.

“Artinya syarat ini berlaku bagi Penyelidik dan Penyidik KPK haruslah Anggota Korps Profesi Pegawai ASN dan PPPK,”ujarnya.

Kenyataannya, kata dia, sejak tanggal 17 Oktober 2019 hingga sekarang, KPK belum memetakan dan mengumumkan siapa saja Penyelidik dan Penyidik KPK yang harus menanggalkan tugas dan kewajibannya dan tidak boleh lagi mengemban tugas sebagai Penyelidik dan Penyidik KPK karena tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Korps Profesi Pegawai ASN dan PPPK.

“Pengumuman ini perlu dan penting, agar publik terutama pihak-pihak yang dipanggil KPK baik sebagai Saksi maupun Tersangka tidak dibingungkan oleh ketentuan pasal 24 ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 70C UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK, karena berimplikasi tidak sahnya hasil penyidikan,”ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*