Ada Pemalsuan, Pemerintah Diminta Serius Tertibkan Regulasi dan Distribusi Pupuk

Ada Pemalsuan, Pemerintah Diminta Serius Tertibkan Regulasi dan Distribusi Pupuk.

Pemerintah didesak serius melakukan penertiban regulasi dan distribusi pupuk. Selama ini, selain harga yang mahal, persoalan terbesar ketersediaan pupuk adalah pada regulasi dan distribusinya.

Putra Daerah Sumbawa, Rusdianto Samawa menuturkan, ketersediaan pupuk untuk kebutuhan petani minim. Dia melihat ada indikasi terjadinya kelangkaan pupuk dikarenakan para tengkulak bermain dan menentukan harga menurut sendiri.

“Para petani kekurangan pupuk di Sumbawa,” ujar Rusdianto, Sabtu (10/11/2018).

Dia pun berharap, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat meningkatkan pengawasan dan pengaturan pola distribusi pupuk agar tepat sasaran.

Pemerintah, masyarakat dan petani, serta kelompok tani harus saling bersinergi dan bekerjasama mengamankan ketersediaan pupuk dan pestisida bersubsidi bagi para petani sehingga persoalan yang ada dapat diselesaikan segera.

Lebih lanjut, Rusdianto Samawa yang juga Caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sumbawa, Nomor Urut 8, Dapil III Meliputi Kecamatan Tarano, Empang, Plampang, Labangka dan Maronge itu mengungkapkan adanya dugaan peredaran pupuk palsu di petani.

“Maka, pemerintah daerah harus bergerak cepat dan mengambil tindakan tegas. Jika ini dibiarkan maka petani akan sengsara. Pupuk yang diduga palsu banyak ditemukan di lapangan. Ini sangat merugikan petani,” ujarnya.

Rusdianto menuturkan, ada dua modus pemalsuan atau penipuan pupuk. Pertama, tidak terdaftar di Kementerian Pertanian dan tidak memiliki izin edar, namun pupuk itu diproduksi dan diedarkan itu palsu.

“Pupuk palsu ini cenderung menggunakan merek yang hampir sama dengan pupuk legal pemerintah. Misalnya, pemerintah mengeluarkan MPK Ponska, kalau yang palsu hampir mirip mereknya,” ujarnya.

Kedua, memiliki izin resmi dan izin edar dari Kementerian. Misalnya, ada sebuah produk pupuk yang kandungan kemasannya tertera N 26, P 20, dan K 20.

Ketika pengusaha itu mengurus izin dan syaratnya harus menyertakan sempel produknya apakah benar kandungan sesuai yang tertera di kemasan.

“Nah, sewaktu pupuk edarannya dilakukan uji lab di lembaga pemerintah, terungkap kandungan di dalamnya tidak sesuai dengan kandungan di kemasan,” ujar Rusdianto.

Dia mengatakan, dari lapangan dia menemukan sampel yang menurut label di kemasan tertulis N 26, K 15, P 15. Tapi, setelah dilakukan uji lab hanya satu persen di masing-masing bagian.

“Nah ini kan pemalsuan namanya meski perusahaan itu memiliki izin,” ujarnya.

Kemudian, kata dia, trik yang dilakukan dan disampaikan kepada petani adalah ketika menggunakan pupuk itu harus disertai dengan urea. Sebab apa saja yang disertai urea pasti bagus, ini karena unsur ureanya, bukan pupuknya.

“Coba kalau tanpa urea, pupuk itu sama dengan kita membuang pasir atau tanah ke tanaman kita,” ucapnya.

Rusdianto merinci, alokasi pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Sumbawa tahun 2018 hanya 26.313 ton. Sedangkan kebutuhan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar 58.347 ton.

Untuk pupuk SP-36 dialokasikan hanya 584 ton, sementara kebutuhan petani berdasarkan RDKK mencapai 7.878 ton, serta alokasi pupuk NPK hanya 12.374 ton, sedangkan kebutuhan berdasarkan RDKK sebesar 55.738 ton.

Maka penting bagi pemerintah untuk mengatur regulasi dan pola distribusi pupuk agar petani mendapat kemudahan, kenyamanan dalam memperoleh pupuk pada masa-masa tanam.

“Terutama alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Sumbawa yang harus diperjelas regulasi dan distribusinya,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan