Ada Jadwal Sidang Virtual Buronan Kakap Joko S Tjandra, Jubir MA Andi Samsan Nganro: MA Yang Akan Memutuskan

Ada Jadwal Sidang Virtual Buronan Kakap Joko S Tjandra Jubir MA Andi Samsan Nganro MA Yang Akan Memutuskan

Ada Jadwal Sidang Virtual Buronan Kakap Joko S Tjandra, Jubir MA Andi Samsan Nganro: MA Yang Akan Memutuskan. – Foto: Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan, yang juga Juru Bicara Mahkamah Agung (Jubir MA) Andi Samsan Nganro. (Net)
Ada Jadwal Sidang Virtual Buronan Kakap Joko S Tjandra, Jubir MA Andi Samsan Nganro: MA Yang Akan Memutuskan. – Foto: Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan, yang juga Juru Bicara Mahkamah Agung (Jubir MA) Andi Samsan Nganro. (Net)

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjadwalkan Persidangan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus korupsi oleh buronan kakap Joko Soegiarto Tjandra.

Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan Andi Samsan Nganro mengatakan, pihak Mahkamah Agung (MA) enggan mengomentari persidangan PK yang dijadwalkan itu.

“Kami membatasi diri untuk tidak memberikan komentar atau opini terkait dengan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Joko S Tjandra. Karena khawatir bisa dinilai sebagai intervensi atau mempengaruhi proses perkara yang sedang ditangani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” tutur Andi Samsan Nganro, Selasa (21/07/2020).

Menurut Andi Samsan Nganro yang juga Jurubicara Mahkamah Agung (Jubir MA) ini, MA nantinya yang akan memutuskan pengajuan PK Joko S Tjandra tersebut.

“Kami bicara atas nama Mahkamah Agung, tohk nanti MA juga yang akan memutus PK-nya,” ujarnya.

Yang pasti, lanjutnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2020. Tanggal 23 Maret 2020, yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung Dr HM Hatta Ali, dijelaskan, dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengenai persidangan virtual juga dengan syarat-syarat ketentuan di dalamnya.

Kemudian, juga ada evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Surat itu ditujukan Kepada, pertama, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, kedua, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, tiga, Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung.

Empat, Yang Mulia Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung. Kelima, Yang Terhormat Panitera Mahkamah Agung. Enam, Yang Terhormat Sekretaris Mahkamah Agung. Tujuh, Yang Terhormat Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung. Delapan, Yang Terhormat Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding. Dan Sembilan, Yang Terhormat Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

Andi Samsan Nganro menjelaskan, berdasarkan Pasal 263 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintah Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Atas dasar ketentuan tersebut, dan juga ketentuan Pasal 265 ayat 2 dan 3 KUHAP, Mahkamah Agung menegaskan bahwa permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya.

“Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung,” ujarnya.

Permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan kuasa hukum terpidana atau ahli warisnya sebelum berlakunya Surat Edaran ini, agar perkaranya dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

Buronan dugaan korupsi kelas kakap Joko Soegiarto Tjandra mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain sedang buron, Joko S Tjandra yang bermasalah pada kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, tidak menghadiri sidang lanjutan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Joko Tjandra justru bersurat ke majelis hakim untuk menggelar sidang pemeriksaan PK secara online.

Surat itu dibacakan di persidangan oleh tim pengacara Djoko Tjandra di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Senin (20/7/2020). Joko Tjandra dalam suratnya menyampaikan dua poin, yang intinya dia meminta majelis hakim menggelar sidang PK-nya secara online.

Dalam suratnya, Joko Tajndra menyampaikan, bahwa demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum melalui surat ini, saya memohon kepada majelis hukum yang memeriksa permohonan peninjauan kembali (PK) agar dapat melaksanakan pemeriksaan PK saya secara daring atau telekonferensi.

Berikut ini isi surat Djoko Tjandra yang dibacakan tim pengacara:

Surat ditandatangani di Kuala Lumpur 17 Juli 2020,

Kepada Yang Terhormat, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa.

Saya Joko Soegiarto Tjandra selaku pemohon peninjauan kembali terhadap putusan 12 PK/pidsus 2009 tanggal 11 Juli 2009 yang bertentangan dengan putusan MA Nomor 33/Phum-14/2016 tanggal 12 Mei 2016 dengan ini hendak menyampaikan kepada majelis yaitu hal sebagai berikut:

  1. Sebagaimana persidangan yang telah dilaksanakan pada 29 Juni 2020, dan tanggal 6 Juni 2020, dan kemudian ditunda pada 20 Juli 2020 di mana saya selaku pemohon meminta maaf kepada majelis hakim yang memeriksa PK atas ketidakhadiran saya yang tidak hadir ke sidang. Dikarenakan kondisi kesehatan saya menurun, sehingga tidak memungkinkan saya hadir mengikuti proses persidangan pemeriksaan di tengah pandemi COVID-19.
  2. Bahwa demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum melalui surat ini, saya memohon kepada majelis hukum memeriksa permohonan PK agar dapat melaksanakan pemeriksaan PK saya secara daring atau tele-conference.

Demikian yang dapat saya sampaikan, besar harapan saya agar majelis hakim yang memeriksa permohonan PK dapat mengabulkan permohonan ini. Terima kasih atas berkenaan dan kerjasamanya,

Joko Soegiarto Tjandra.

Untuk diketahui, sidang PK Djoko Tjandra digelar ketiga kalinya. Minggu kemarin, hakim memberikan kesempatan terakhir agar Djoko Tjandra hadir ke persidangan.

Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nazar Efrendi menyampaikan, perlu dicatat ini kesempatan terakhir ya. Hakim tidak lagi menunggu-nunggu, dua minggu yang tidak hadir, mohon lagi, kapan selesainya. “Sudah tiga kali diberikan kesempatan agar pemohon hadir ya. Kalau tidak hadir lagi kita lihat,” kata hakim ketua Nazar Efrendi.

Majelis Hakim juga sudah mengingatkan agar pemohon supaya hadir pada dua minggu yang akan datang, kalau tidak hadir kita lihat persidangan mendatang.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan