Ada Falsifikasi Kekuasaan, Indonesia Kian Babak Belur, Jokowi Sebaiknya Mundur Saja

Direktur Eksekutif Sentra Analisis Kajian dan Terapan Indonesia (SAKTI) Rapen Agustinus MS Sinaga: Ada Falsifikasi Kekuasaan, Indonesia Kian Babak Belur, Jokowi Sebaiknya Mundur Saja.
Direktur Eksekutif Sentra Analisis Kajian dan Terapan Indonesia (SAKTI) Rapen Agustinus MS Sinaga: Ada Falsifikasi Kekuasaan, Indonesia Kian Babak Belur, Jokowi Sebaiknya Mundur Saja.

Presiden Joko Widodo diminta tidak terus-terusan merasa benar dan berteori atas angan-angan yang tidak jelas. Faktanya, hingga hari ini, kebijakan yang dijalankannya sangat jauh dari janji-janji yang pernah diucapkannya ketika mencalonkan diri sebagai Calon Presiden.

Jokowi dinilai gagal memimpin Indonesia. Karena itu, hendaknya Jokowi sadar diri dan legowo, untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif dan mundur dari kursi presiden.

Hal itu ditegaskan, Direktur Eksekutif Sentra Analisis Kajian dan Terapan Indonesia (SAKTI) Rapen Agustinus MS Sinaga, menanggapi situasi nasional yang sudah kian tak terkendali.

Seperti kebijakan pengelolaan lahan, baru kali ini kembali terkuak lagi, betapa pemerintahan tidak pro kepada rakyat dalam pengelolaan tanah dan lahan masyarakat.

“Undang-Undang yang dibahas, banyak yang diselewengkan. Soal tanah, soal hutan, soal pemberantasan korupsi, soal pemerataan pembangunan, pendidikan dan juga penegakan hukum, semuanya amburadul. Indonesia kian babak belur di masa pemerintahan Jokowi. Namun, kok masih saja dibangun pemahaman dan teori-teori kesuksesan dan keberhasilan. Itu ilusi, tidak nyata. Ini semua falsifikasi pemerintahan Jokowi kepada rakyat. Fals, tidak terbukti, bahkan masuk kategori bohong,” beber Rapen Agustinus MS Sinaga, di Jakarta, Senin (23/09/2019).

Falsifikasi atau falsification dalam Sains, artinya pembuktian atau pembeberan bahwa suatu pandangan atau teori itu salah.

Falsifikasi, lanjut pengajar di FH Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini, dikonfirmasi oleh masyarakat, dan ternyata semua ilusi. Semua yang dijanjikan oleh Jokowi, jauh panggang dari api. Karena itu, ada banyak tawaran solusi, untuk membenahi pemerintahan ini agar pro kepada rakyat, agar janji tidak tinggal janji.

“Salah satunya, menyerahkan kekuasaan eksekutif dengan cara yang konstitusional, agar orang dan pihak-pihak yang bisa bekerja tulus dan nyata bagi rakyat Indonesia, bisa bekerja nyata. Jangan terjebak ilusi,” tuturnya lagi.

Dari struktur pembagian kekuasaan, lanjut Rapen Sinaga, kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislative, sepertinya tidak berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kekuasaan-kekuasaan dalam pengelolaan Negara kali ini, telah dibajak dan didominasi oleh kekuatan eksekutif, yakni oleh pemerintahan.

“Fungsi-fungsi pengawasan, fungsi-fungsi yudikatif, dapat dikatakan mandul. Semuanya malah berperan bagai eksekutif, di bawah pemerintahan. Ini berbahaya,” ujarnya.

Penegakan hukum, lanjutnya, terutama pemberantasan korupsi, sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum, kini loyo. Malah, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi diobok-obok, hendak dijadikan bonsai, dikebiri, agar kekuasaan politik eksekutif bisa dengan leluasa mempermain-mainkan kekuasaannya.

“Sesungguhnya, Indonesia kini sedang mengalami krisis. Krisis politik, krisis kepercayaan nyata dari publik. Semua sedang berhalusinasi, sedang berilusi. Tugas dan kewenangan tidak dijalankan sebagai mana mestinya. Kontrol politik, kontrol sosial dan kontrol masyarakat diabaikan. Ini posisi masyarakat yang sedang dalam bahaya,” ujar Rapen.

Jika arogansi kekuasaan, dan proses falsifikasi itu tidak segera diatasi. Maka massa rakyat yang akan turun dan melakukan gerakan-gerakan pendelegitimasian kekuasaan. “Dan pada saat itulah, Indonesia sedang berhadap-hadapan. Ini nyata,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan