Ada Celah Lahirkan Aturan Diskriminatif, Masyarakat Kristen Bandung Minta Rencana Pengesahan RKUHP Ditunda Dulu

Ada Celah Lahirkan Aturan Diskriminatif, Masyarakat Kristen Bandung Minta Rencana Pengesahan RKUHP Ditunda Dulu.
Ada Celah Lahirkan Aturan Diskriminatif, Masyarakat Kristen Bandung Minta Rencana Pengesahan RKUHP Ditunda Dulu.

Rencana pengesehan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedianya akan disahkan pada Agustus 2019 mendatang, diminta untuk ditunda dulu. Soalnya, masih ada sejumlah celah hukum yang diskriminatif. Sebaiknya celah itu diselesaikan terlebih dahulu.

Ketua Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Bandung (PS GMKI Bandung) Arijon Manurung mengemukakan, pihaknya tengah menginventarisir lagi sejumlah pasal yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Diantaranya adalah Pasal 2 RKUHP.




“Pasal itu dinilai menyimpang dari asas legalitas. Itu akan membuka celah penerapan hukum, dalam Perda-Perda diskriminatif, seperti yang terjadi saat ini,” tutur Arijon Manurung, dalam keterangannya, Sabtu (20/07/2019).

Arijon menuturkan, sejumlah pihak yang tergabung dalam Koalisi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyanikan Bandung, telah menyampaikan permintaan mereka itu kepada Pemerintah.

Permintaan penundaan pengesahan RKUHP itu digagas oleh Koalisi yang terdiri dari Pusat Kajian Kebhinekaan dan Perdamaian (PKKP-Maranatha), GKP, GKI, LBH Bandung, PGIW-Jabar, Jakatarub, GMKI Bandung, PIKI Jabar, dan PS GMKI.




“Jadi, sebaiknya ditunda saja dulu. Karena masih tetap ada pasal-pasal yang menimbulkan kekuatiran apabila diberlakukan KUHP tersebut,” ujarnya.

Arijon menerangkan, misalnya, dalam pasal ini disebutkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP menurut pasal 2 ini tetap berlaku, meskipun dikatakan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, HAM dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

“Pasal karet seperti ini membuka ruang bagi tumbuhnya perda-perda diskriminatif loh,” ujarnya lagi.




Selain itu, di Pasal 250 dan 313 masih menggunakan kata penghinaan, padahal penghinaan  bersifat subyektif.

Arijon menerangkan, di Pasal 250, meskipun semangat pasal ini baik, tetapi perlu diganti dengan kata yang tidak multitafsir.

Selain itu, lanjutnya, hukuman terhadap penghinaan oleh para ahli di dunia terutama para pakar dari PBB, diarahkan kepada pertanggungjawaban Perdata.

“Kalaupun pidana hendak mengatur penghinaan maka pemidanaannya adalah denda,” tutur Arijon.




Dia melanjutkan, Pasal 313 terkait kata penghinaan sebaiknya diganti dengan siar kebencian untuk melindungi pemeluk agama dari kejahatan. Hal ini juga sesuai dengan kecenderungan internasional, sebagaimana dalam evolusi Resolusi Dewan HAM 16/18, yang menggeser penodaan agama menjadi memerangi intoleransi.

Menurutnya, resolusi ini diinisiasi oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Dewan HAM PBB pada tahun 2011, dikarenakan penggunaan istilah penodaan agama telah banyak memperoleh pertentangan dari berbagai negara.

Sekretaris Persekutuan Gereja-gereja di Indonenesia Wilayah Bandung (PGIW-Bandung) Paulus Wijono mengatakan, pada judul Bab VII RKUHP itu menyebut Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama.




Judul itu, menurut dia, kurang tepat dari sisi bahasa maupun konsep. Seharusnya, agama tidak dapat menjadi subyek hukum. Sebab, subyek hukum yang perlu dilindungi adalah penganut agama.

Dikatakan Paulus, sebagai sebuah konsep, menempatkan agama sebagai subyek hukum adalah problematis, karena ia tidak dapat mewakili dirinya sendiri di proses hukum. “Artinya ini mengandaikan adanya orang yang mewakili agama,” ujar Paulus.

Paulus mengingatkan, adanya keragaman terkait keyakinan keagamaan, bahkan di dalam satu agama ada beragam tafsiran, maka apabila negara mendengar dan mengambil satu tafsir agama tertentu, artinya negara telah berlaku diskriminatif.




Paulus mencontohkan, di Pasal 315 memang tidak melarang orang untuk tidak beragama, melainkan hasutannya.

“Masalahnya adalah kata hasutan itu multitafsir, sehingga bisa menyasar orang yang hanya mengajak bahkan orang yang tidak beragama sebagai sebuah keyakinan,” ujarnya.

Menurut dia, kata meniadakan agama juga membingungkan, karena dapat berarti seluruh agama, atau hanya satu agama, dan/atau keyakinan di dalam agama.




Meniadakan juga multitafsir, sebab tidak jelas apakah maksudnya pada satu orang atau untuk meniadakannya sama sekali dari bumi Indonesia.

Sementara itu, Direktur LBH Bandung Harold Pattianakota mengatakan, Pasal 316 tentang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung sebenarnya memiliki maksud yang baik.

“Hanya saja kata “gaduh” dapat multi tafsir terkait sebesar apa suara sehingga dapat dikatakan gaduh,” ujarnya.




Harold mengemukakan, Pasal 503 tentang pencurian benda suci keagamaan yang menjadi pemberatan. Apakah ada derajat di antara benda suci keagamaan, misal suatu patung dengan gelas.

Pertanyaan lainnya adalah apa kategori benda suci keagamaan? Apakah kalung berlambang keagamaan tertentu masuk benda suci keagamaan?

“Kami juga menyoroti pembahasan RKUHP yang tidak terbuka sehingga menyulitkan masyarakat dan lembaga keumatan yang hendak berpartisipasi,” ujarnya.




Menurutnya, landasan pemikiran serta argumentasi di balik perumusan delik yang dimuat dalam RKUHP saat ini, secara khusus ‘pasal-pasal tentang agama’, alih-alih menyelesaikan atau mencegah kejahatan serta konflik, justru semakin membuka ruang memperkuat diskriminasi, menimbulkan konflik dan melegitimasi tindakan intoleransi di tengah masyarakat.

Dia mengatakan, semangat restorative justice yang seharusnya dikedepankan daripada semangat penghukuman dari rumusan delik-delik itu masih sangat minim.

Bagi dia, terlihat bahwa semangat membatasi daripada menjamin kemerdekaan beragama dan berkeyakinan menjadi pendekatan utama.




“Karena itu  kami meminta pengesahan RKUHP ditunda dan pembahasan dengan masyarakat terkait dibuka kembali dengan mengedepankan asas legalitas dalam hukum pidana secara tertib yang terdiri atas asas lex scripta, lex stricta, lex temporis delicti, lex certa serta semangat restorative justice dan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan