Ada Berita Miring Tentang Perbedaan Latar Belakang Pendidikannya, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin: Itu Harus Diluruskan, Kejaksaan Agung Tegaskan Data di Berita Itu ‘Salah’

Ada Berita Miring Tentang Perbedaan Latar Belakang Pendidikannya, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin: Itu Harus Diluruskan, Kejaksaan Agung Tegaskan Data di Berita Itu ‘Salah’

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
523
0
Ada Berita Miring Tentang Perbedaan Latar Belakang Pendidikannya, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin: Itu Harus Diluruskan, Kejaksaan Agung Tegaskan Data di Berita Itu ‘Salah’ . - Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap dengan gelar Profesor di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, pada Jumat, 10 September 2021.(Ist)Ada Berita Miring Tentang Perbedaan Latar Belakang Pendidikannya, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin: Itu Harus Diluruskan, Kejaksaan Agung Tegaskan Data di Berita Itu ‘Salah’ . - Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap dengan gelar Profesor di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, pada Jumat, 10 September 2021.(Ist)

Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin mengatakan, munculnya pemberitaan tentang adanya latar belakang pendidikannya yang berbeda di beberapa media online, harus diluruskan. 

Sebab, selain berisi pembangunan opini negatif terhadap dirinya, pemberitaan itu cenderung bersengaja mencari-cari argumentasi tak berdasar untuk menyasar dirinya. 

“Itu harus diluruskan. Tidak benar seperti yang dipublish oleh beberapa media online itu tentang saya,” ujar Burhanuddin, saat dikonfirmasi, Jumat (24/09/2021). 

Selanjutnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak pun mengeluarkan tanggapan resmi terkait pemberitaan miring yang dilakukan beberapa media online itu. 

Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyatakan, munculnya pemberitaan beberapa media  massa online yang  menyatakan perbedaan latar belakang pendidikan Jaksa Agung RI DR ST Burhanuddin  harus diluruskan. 

“Melalui siaran pers ini, akan meluruskan atau pun mengklarifikasi atas pemberitaan tersebut,” ujar Leonard Eben Ezer Simanjuntak. 

Leonard menegaskan, pemberitaan miring itu berisi informasi dan data yang salah. 

“Terkait adanya beberapa data Jaksa Agung yang tersebar di media lainnya, kami pastikan bahwa data tersebut adalah ‘Salah’.  Dan selama ini tidak pernah dikonfirmasikan secara resmi kepada instansi Kejaksaan Republik Indonesia,” tutur Leonard. 

Diungkapkan Leonard, dokumen dan data yang secara resmi tercatat di Biro Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Jaksa Agung menjalani pendidikan di 3 Universitas. Yaitu, Strata I di Universitas 17 Agustus di Semarang, Strata II di Sekolah Tinggi Manajemen Labora di DKI Jakarta, Strata III di Universitas Satyagama di DKI Jakarta. 

“Dokumen dan data pendidikan pada butir 2 di atas, adalah sama dengan yang dipergunakan pada acara pengukuhan sebagai Guru Besar Tidak Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana di Universitas Jenderal Soedirman,” terang Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak. 

Dengan demikian, Puspenkum Kejaksaan Agung menyatakan, pemberitaan miring terhadap latar belakang pendidikan Jaksa Agung Burhanuddin harus diluruskan. 

Sebelumnya  berkembang pemberitaan di beberapa media online,  yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan Jaksa Agung yang diberitakan berbeda dengan data resmi Kejaksaan Agung. Dan perlu dikoreksi seperti pada pemberitaan tribunnews.com dengan judul “Perbedaan Data Latar Belakang Pendidikan Jaksa Agung Harus Dikoreksi”. 

Dan juga ada berita yang sama pada media online Netralnews.com, dengan judul “Pakar: Latar Belakang Pendidikan Jaksa Agung Perlu Ditelusuri, Jika Palsu Masuk Pidana”. 

Pada berita miring itu, terdapat berita berjudul “Latar Belakang Pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin Dipertanyakan”.

Ada Berita Miring Tentang Perbedaan Latar Belakang Pendidikannya, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin: Itu Harus Diluruskan, Kejaksaan Agung Tegaskan Data di Berita Itu ‘Salah’ . - Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap dengan gelar Profesor di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, pada Jumat, 10 September 2021.(Ist)
Ada Berita Miring Tentang Perbedaan Latar Belakang Pendidikannya, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin: Itu Harus Diluruskan, Kejaksaan Agung Tegaskan Data di Berita Itu ‘Salah’ . – Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap dengan gelar Profesor di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, pada Jumat, 10 September 2021.(Ist)

Berikut isi berita miring yang disebar salah satu media online tersebut:

Latar Belakang Pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin Dipertanyakan 

JAKARTA – Nama Jaksa Agung, ST Burhanuddin kembali memunculkan kontroversial. Usai kasus jaksa Pinangki, kini mantan Jamdatun tersebut dihadapkan dengan isu latar belakang pendidikan. 

Hal itu terungkap beredarnya perbedaan informasi profil pendidikan Burhanuddin dalam buku pidato pengukuhan profesornya dan daftar riwayat hidupnya yang dipublikasikan situs resmi Kejaksaan Agung.  

Mengutip buku pengukuhannya sebagai profesor di Universitas Jenderal Soedirman, disebutkan bahwa Burhanuddin merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Jawa Tengah tahun 1983. 

Namun, dalam situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin disebut lulusan sarjana hukum Universitas Diponegoro tahun 1980.  

Sementara untuk pendidikan pasca sarjananya, dalam situs resmi Kejaksaan Agung menyebut bahwa jaksa agung itu merupakan lulusan magister manajemen dari Universitas Indonesia (UI) tahun 2001.  

Sedangkan di buku pengukuhan profesornya, Burhanuddin disebut lulus dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora di DKI Jakarta tahun 2001. 

Kemudian untuk pendidikan doktornya, dalam situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin mendapatkan gelar doktor di UI tahun 2006.  

Namun, dalam buku pengukuhan, ia merupakan lulusan Universitas Satyagama Jakarta tahun 2006. 

Ketika dilakukan penelusuran dengan kata kunci ST Burhanuddin yang muncul di pangkalan data Dikti adalah seorang dosen di Universitas Satyagama Jakarta. Sedangkan dengan kata kunci Sanitiar Burhanuddin tidak ditemukan. 

Kemudian saat pihak UI menelusuri data atas nama ST. Burhanuddin sebagai lulusan magister manajemen UI tahun 2001. Hasilnya, tidak ditemukan nama tersebut dalam database mereka. Yang muncul adalah Muhammad Ikhsan Burhanuddin lulusan magister manajemen angkatan 2018. 

“Berikut datanya, dengan kata kunci Burhanuddin dan lulusan program studi magister manajemen. Hanya ada data atas nama Ikhsan Burhanuddin yang telah lulus pada tahun 2018,” kata Humas Universitas Indonesia (UI), Mariana. 

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun menanggapi polemik ijasah milik ST Burhanuddin. Ia mempertanyakan, informasi yang disebar oleh Kejaksaan Agung maupun dalam buku tersebut asli atau tidak. “Itu saja letak persoalannya,” ujar Refly kepada wartawan, Kamis 23 September 2021. 

Menurutnya, jika ijasah Strata Satu (S1) tidak asli, maka seluruh gelar harus dicopot. Presiden pun didesaknya harus memberhentikan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, karena telah melakukan pembohongan publik. 

“Tapi ini kalau (tidak asli). Sekali lagi kalau (tidak asli).  Karena itu harus diverifikasi secara sungguh sungguh kebenaran data yang bersangkutan,” ujarnya. 

Menurutnya, klarifikasi dari Burhanuddin pun tidak cukup, melainkan harus ada investigasi secara independen. 

“Termasuk pernyataan dari institusi atau lembaga yang dituliskannya. Intinya harus dicari kebenaran materialnya,” kata dia. 

Terpisah, Pengamat Pendidikan Doni Koesoema mengatakan bahwa secara administrasi kepegawaian seharusnya ada verifikasi terkait latar belakang lulusan dan data-data resmi valid yang diakui sesuai Undang-undang untuk menjadi pejabat negara. 

Menurutnya, bagian kepegawaian harus melakukan verifikasi kebenaran data. “Karena kalau individu tidak berkualifikasi mempergunakan informasi palsu, maka ini sudah merupakan tindakan kriminal,” ujar Doni. 

Ia menyebut hal itu menjadi tidak adil bagi orang lain dengan kualifikasi sama tapi tidak terseleksi.  

“Data di kepegawaian harus lengkap. MenPANRB, dan BKN harus menegur dan meminta klarifikasi untuk verifikasi tentang validitas data,” katanya. 

Doni mengatakan permasalahan data harus dilihat berat tidaknya kasus. Apakah sekedar masalah administratif atau maladministrasi, pelanggaran terhadap integritas data. “Karena dua kasus ini dampak-dampaknya berbeda,” katanya. 

Namun, ia menyebut bahwa kualitas lulusan tidak terkait dengan asal almamaternya, karena kualitas sifatnya individual. 

“Tapi kalau data individu sebagai alumni dipertanyakan, artinya hasil belajar dan kompetensinya juga dipertanyakan,” lanjutnya. 

Menurutnya, jika terbukti adanya pemalsuan data maka ST Burhanuddin tidak sah menjabat sebagai Jaksa Agung. 

“Kalau terbukti terjadi pemalsuan data, maka jabatan sekarang harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan,” ujarnya. 

Sedangkan, pihak Universitas Diponegoro ketika dikonfirmasi mengenai data ST. Burhanuddin menyarankan untuk mengaksesnya data pusat. 

“Soalnya data itu biasanya di pusat. Saya hanya di fakultas,” kata Humas Undip, Nuswantoro.(***) 

Ada Berita Miring Tentang Perbedaan Latar Belakang Pendidikannya, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin: Itu Harus Diluruskan, Kejaksaan Agung Tegaskan Data di Berita Itu ‘Salah’ . - Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap dengan gelar Profesor di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, pada Jumat, 10 September 2021.(Ist)
Ada Berita Miring Tentang Perbedaan Latar Belakang Pendidikannya, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin: Itu Harus Diluruskan, Kejaksaan Agung Tegaskan Data di Berita Itu ‘Salah’ . – Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap dengan gelar Profesor di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, pada Jumat, 10 September 2021.(Ist)

Sedangkan pada Jumat, 10 September 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Pidana Tidak Tetap oleh Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. 

Dengan demikian Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr ST Burhanuddin juga resmi menyandang gelar Profesor. 

Pengukuhan Burhanuddin sebagai Guru Besar Tidak Tetap dengan gelar Professor dilakukan di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto.  

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Leonard Eben Ezer Simanjuntak menuturkan, Jaksa Agung ST Burhanuddin diangkat sebagai Profesor dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana, khususnya pada Ilmu Keadilan Restoratif. 

Pengangkatan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37421/MPK.A/KP.05.00/2021 tanggal 11 Juni 2021. 

“Dalam proses awal perjalanan pengukuhan gelar Profesor ini, Bapak Jaksa Agung dipinang oleh Universitas Jenderal Soedirman untuk menjadi Guru Besar Tidak Tetap pada Universitas Jenderal Soedirman,” ujar Leonard Eben Ezer Simanjuntak. 

Leonard menyebut, pihak Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) memiliki pandangan bahwa dalam proses penegakan hukum, Jaksa Agung ST Burhanuddin terus menyuarakan kepada para Jaksa untuk menggunakan Hati Nurani.

Ada Berita Miring Tentang Perbedaan Latar Belakang Pendidikannya, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin: Itu Harus Diluruskan, Kejaksaan Agung Tegaskan Data di Berita Itu ‘Salah’ . - Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap dengan gelar Profesor di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, pada Jumat, 10 September 2021.(Ist)
Ada Berita Miring Tentang Perbedaan Latar Belakang Pendidikannya, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin: Itu Harus Diluruskan, Kejaksaan Agung Tegaskan Data di Berita Itu ‘Salah’ . – Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap dengan gelar Profesor di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, pada Jumat, 10 September 2021.(Ist)

Berulang kali Jaksa Agung menegaskan bahwa,“Saya sebagai Jaksa Agung, tidak membutuhkan Jaksa yang pintar tetapi tidak bermoral dan saya juga tidak butuh Jaksa yang cerdas tetapi tidak berintegritas. Yang saya butuhkan adalah para Jaksa yang pintar dan berintegritas. Oleh karena itu, saya tidak menghendaki para Jaksa melakukan penuntutan asal-asalan, tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Ingat, rasa keadilan tidak ada dalam text book, tetapi ada dalam Hati Nurani.”  

Dengan seruan Hati Nurani inilah Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif. Yang telah diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020 tahun.  

“Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif ini lahir untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum materil dan hukum formil. Yang saat ini masih mengedepankan aspek kepastian hukum dan legalitas formal daripada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat,” tutur Leonard Eben Ezer Simanjuntak. 

Kehadiran Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif diharapkan dapat lebih menggugah Hati Nurani para Jaksa sebagai pengendali perkara pidana, dalam melihat realitas hukum. 

“Bahwa masih banyaknya masyarakat kecil dan kurang mampu, yang kesulitan mendapatkan akses keadilan hukum. Hukum Berdasarkan Hati Nurani adalah sebuah kebijakan penegakan hukum yang berdasarkan Keadilan Restoratif,” lanjutnya. 

Leonard melanjutkan, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah berusaha untuk terus menghadirkan keadilan hukum yang membawa manfaat, dan sekaligus kepastian hukum untuk semua pihak dengan dilandasi Hati Nurani. 

“Melalui pendekatan Hukum Berdasarkan Hati Nurani, diharapkan pula kasus yang mencederai rasa keadilan masyarakat, seperti kasus Nenek Minah dan kasus Kakek Samirin tidak akan pernah terulang lagi,” ujarnya. 

Hati Nurani merupakan instrumen katalisator untuk merangkul, menyatukan, dan mewujudkan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum secara sekaligus. 

Adanya komponen Hati Nurani memiliki andil besar dalam menyeimbangkan ketiga tujuan hukum dan hal ini disebut oleh Jaksa Agung sebagai Hukum Berdasarkan Hati Nurani. 

Dituturkan Leonard, Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif adalah regulasi pertama di Indonesia yang dapat menjangkau lapisan usia dewasa untuk diterapkannya Konsep Keadilan Restoratif. 

Konsep keadilan restoratif sebelumnya hanya untuk pelaku Anak, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Berdasarkan data Kejaksaan, lanjutnya, selama satu tahun telah terdapat sebanyak 304 perkara yang berhasil dihentikan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif. 

Adapun tindak pidana yang paling banyak diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif adalah tindak pidana penganiayaan, pencurian, dan lalu lintas. 

“Jika kita hitung secara matematis, dalam rentang waktu 1 tahun berarti hampir setiap hari akan ada 1 perkara pidana untuk dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif,” tutur Leonard. 

Kehadiran Peraturan Kejaksaan ini Jaksa Agung mengharapkan dapat menjadi pedoman atau role model dalam penyusunan Revisi KUHAP yang saat ini belum mencerminkan pendekatan keadilan restoratif di dalamnya. 

Leonard melanjutkan, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu bentuk diskresi penuntutan atau prosecutorial discretion oleh Penuntut Umum. 

“Yang sekaligus merupakan pengejawantahan asas dominus litisYang hanya dimiliki oleh Jaksa,” ujarnya. 

Diskresi penuntutan akan melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku atau rechtmatigheid dengan asas kemanfaatan atau doelmatigheid yang hendak dicapai.  

Penghentian penuntutan ini berbeda dengan penghentian penyidikan. Syarat yang dibutuhkan dalam penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Ayat 2 KUHAP. Yaitu, tidak diperoleh bukti yang cukup, bukan peristiwa pidana, nebis in idem, tersangka meninggal dunia, dan daluarsa 

“Syarat tersebut sudah menjadi ketentuan yang rigid, sehingga tidak boleh ada alasan lain di luar itu untuk menghentikan penyidikan,” terangnya. 

Hal ini berbeda dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Yaitu penghentian ini bersifat atau ber-area kebijakan dari tahapan proses penuntutan. 

Meskipun perkara telah dinyatakan lengkap, Penuntut Umum masih memiliki diskresi untuk menentukan apakah perkara tersebut layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. 

Kewenangan “menentukan” inilah yang oleh Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi di Indonesia, telah memberikan batas-batas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif yang penuh dengan muatan Hati Nurani. 

Filosofi Peraturan Kejaksaan ini adalah untuk melindungi masyarakat kecil. Hal esensial dari Keadilan Restoratif yaitu “pemulihan”.  

“Pemulihan kembali akan kedamaian yang sempat pudar antara korban, pelaku, maupun masyarakat,” lanjut Leonard. 

Leonard menambahkan, semua penjelasan itu telah disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin saat prosesi pengukuhan Prof Dr ST Burhanuddin, S.H., M.M., M.H. sebagai Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman. 

“Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Bijaksana, senantiasa memberikan kekuatan, bimbingan, dan perlindungan kepada kita semua. Sehingga dapat memberikan kerja dan karya nyata yang terbaik untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh,” tandasnya.(J-RO)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Ditetapkan Sebagai Tersangka Penipuan dan Penggelapan, Guru Besar UNHAS Ditahan Diam-diam di Polda Metro Jaya

Seorang Guru Besar Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, bernama