Penggali Kuburan Dan Supir Ambulance Juga Harus Dijamin, Ada Amanat Menjamin Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Mesti Jamin Seluruh Buruh Di Masa Pandemi Covid-19

Penggali Kuburan Dan Supir Ambulance Juga Harus Dijamin, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) Timboel Siregar: Ada Amanat Menjamin Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Mesti Jamin Seluruh Buruh Di Masa Pandemi Covid-19.
Penggali Kuburan Dan Supir Ambulance Juga Harus Dijamin, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) Timboel Siregar: Ada Amanat Menjamin Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Mesti Jamin Seluruh Buruh Di Masa Pandemi Covid-19.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Naker) diminta untuk memberikan jaminan  dan pelayanan kepada para pekerja yang bekerja di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) ini. Sebab, pelayanan BPJS Ketenagakerjaan seperti itu pun sudah diamanatkan dalam regulasi yang ada.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) Timboel Siregar menyampaikan, pekerja atau buruh bisa terkena Covid-19 dikarenakan ketika bekerja atau dalam perjalanan pergi dan pulang ke tempat kerja.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 junto PP Nomor 82 Tahun 2019 menjamin segala penyakit yang diderita oleh pekerja bila dalam proses bekerja maupun dalam perjalananan ke kantor maupun pulang kantor.

“Termasuk di dalamnya menjamin Penyakit Akibat Kerja (PAK). BPJS Ketenagakerjaan mendapat amanat untuk menjamin pekerja yang mengalami sakit hingga meninggal, ketika bekerja atau dalam perjalanan ke kantor maupun pulang kantor,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Rabu (03/06/2020).

Perlu diperhatikan, lanjut Timboel Siregar, pandemi Covid-19 hingga saat ini masih menjadi perhatian seluruh bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Pandemi Covid-19 ini juga belum menunjukkan tren menurun.

“Korban masih terus terjadi, dan secara khusus pekerja menjadi korban juga,” ujarnya.

Timboe Siregar yang adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch ini mengatakan, kehadiran Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), merupakan penegasan kembali isi PP No. 44 Tahun 2015 junto PP No. 82 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.

Sebenarnya, lanjutnya, tidak hanya Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), tetapi juga jaminan kematian (JKm).

“Sehingga apabila ada buruh yang meninggal akibat Covid-19, bisa dikategorikan sebagai meninggal karena kecelakaan kerja. Pada pernyataan Menteri Tenaga Kerja tampaknya hanya menekankan pada jaminan kecelakaan kerja saja. Harusnya jaminan kematian juga mestinya difokuskan,” tuturnya.

Timboel menjelaskan, selain tidak memfokuskan pada JKm, Surat Edaran Menaker itu juga tidak memfokuskan tanggungjawab BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin seluruh pekerja yang bekerja di pabrik atau kantoran lainnya. Termasuk para penggali kubur maupun supir ambulance yang juga beresiko terpapar Covid-19.

“Subyek penjaminan yang disebutkan adalah tenaga medis hingga relawan. Menurut saya harusnya Surat Edaran ini pun mengacu pada pekerja formal non medis yang bekerja di industri maupun kantoran lainnya. Termasuk pada penggali kubur maupun supir ambulance yang juga beresiko terpapar,” ujarnya.

Penggali Kuburan Dan Supir Ambulance Juga Harus Dijamin, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar: Ada Amanat Menjamin Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Mesti Jamin Seluruh Buruh Di Masa Pandemi Covid-19.
Penggali Kuburan Dan Supir Ambulance Juga Harus Dijamin, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar: Ada Amanat Menjamin Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Mesti Jamin Seluruh Buruh Di Masa Pandemi Covid-19.

Hingga saat ini, peserta JKK dan JKm di BPJS Ketenagakerjaan sekitar 32 juta. Jumlah ini masih lebih kecil dibandingkan jumlah pekerja formal yang mencapai 45 juta pekerja. Masih ada sekitar 13 juta pekerja yang belum didaftarkan di JKK dan JKm di BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk tenaga medis dan non medis yang bekerja di fasilitas Kesehatan. Mengacu pada UU SJSN, PP No. 44 Tahun 2015 serta Perpres No. 109 tahu 2013 seluruh pekerja formal wajib ikut JKK dan JKm.

Oleh karenanya, lanjut Timboel, seluruh Gubernur cq Pengawas Ketenagakerjaan di daerah bisa memastikan seluruh pekerja sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga bisa dijamin oleh BPJS Ketenagkerjaan. Termasuk Pengawas Ketenagakerjaan Pusat juga memastikan seluruh pekerja sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Harus dilakukan penegakkan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

Kalau pun ada pekerja yang mengalami Covid-19 karena dalam proses bekerja tapi belum didaftrakan maka sesuai PP No. 44 Tahun 2015, lanjutnya, maka pihak manajemen harus membayarkan manfaat sesuai dengan manfaat yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan.

“Jadi, Surat Edaran ini seharusnya bisa memastikan JKK dan JKm untuk seluruh pekerja formal. Baik medis maupun non medis di fasiltas kesehatan, pekerja industri dan kantoran, serta relawan hingga penggali kubur dan supir ambulance, bisa dijaminkan di BPJS Ketenagakerjaan. Tidak sektoral saja pekerja di fasilitas Kesehatan dan hanya JKK saja,” jelas Timboel Siregar.

Dengan kemampuan dana kelolaan JKK sebesar Rp 35 Triliun dan JKm sekitar Rp 13 Triliun, maka BPJS Ketenagakerjaan akan mampu melindungi semua pekerja ketika menghadapi Covid-19. Baik yang mengalami sakit hingga meninggal dunia.

Adanya relaksasi pembayaran iuran JKK dan JKm yaitu berupa diskon pembayaran iuran sebesar 90% selam 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan lagi, menurut Timboel, harusnya dimanfaatkan perusahaaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke JKK dan JKm di BPJS Ketenagakerjaan.

“Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan, saya berharap BPJS Ketenagakerjaan lebih memudahkan pelayanan dalam hal klaim JKK dan JKm bagi pekerja yang mengalami Covid-19. Sehingga perusahaan, pekerja dan keluarganya bisa mendapatkan manfaat dengan lebih mudah dari BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, Menteri Tenaga Kerja Ida Fuziyah perlu merevisi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) itu.

“Semoga Ibu Menaker merevisi kembali Surat Edarannya, dengan melibatkan program JKm dan semua pekerja. Tidak hanya pekerja di fasilitas kesehatan. Dan, pengawasan ketenagakerjaan benar-benar maksimal dalam mengawal Surat Edaran ini, sehingga seluruh pekerja bisa dijaminkan di BPJS Ketenagakerjaan,” pungkas Timboel Siregar.

Penggali Kuburan Dan Supir Ambulance Juga Harus Dijamin, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar: Ada Amanat Menjamin Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Mesti Jamin Seluruh Buruh Di Masa Pandemi Covid-19.
Penggali Kuburan Dan Supir Ambulance Juga Harus Dijamin, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar: Ada Amanat Menjamin Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Mesti Jamin Seluruh Buruh Di Masa Pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Perlindungan Pekerja atau Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus penyakit akibat kerja karena Covid-19.

Surat Edaran tertanggal 28 Mei 2020 ini ditujukan kepada para Gubernur Se-indonesia. SE ini diterbitkan merespons banyaknya kasus pekerja atau buruh yang terinfeksi Covid-19, bahkan ada yang meninggal dunia. Penerbitan SE mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.

Sesuai aturan itu, Covid-19 dapat dikategorikan sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK) dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan,yaitu kelompok faktor pajanan biologi.

“Untuk itu pekerja atau buruh dan atau tenaga kerja yang mengalami Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19 berhak atas manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

Ida menjelaskan, dalam SE tersebut diterangkan, pekerja atau buruh yang dapat dikategorikan memiliki risiko khusus atau spesifik yang dapat menga kibatkan PAK karena Covid-19.

Yakni, pertama, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang meliputi tenaga kerja medis dan tenaga kerja kesehatan yang bertugas merawat atau mengobati pasien di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan atau atau tempat iain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk merawat atau mengobati pasien terinfeksi Covid-19.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan dimaksud yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, tenaga keperawatan, kebidanan, tenaga teknik biomedika serta ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat seperti epidemiolog kesehatan.

Kedua, tenaga pendukung atau supporting kesehatan pada rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan atau atau tempat lain yang ditetapkan untuk menangani pasien terinfeksi virus vorona. Mereka di antaranya cleaning service, pekerja laundry, dan tim relawan yang bertugas menanggulangi pandemi Covid-19.

Menurut Ida, dalam Surat Edaran ini juga meminta kepada para Gubernur untuk memastikan setiap pemberi kerja (perusahaan atau instansi atau lembaga atau organisasi) pada pekerjaan yang berisiko terkena Covid-19 melakukan upaya pencegahan seoptimal mungkin dan memaksimalkan Posko K3 Covid-19 agar tidak terjadi kasus PAK karena Covid-19 sesuai regulasi dan standar K3, serta protokol kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Selain perlindungan tenaga kerja, Menaker lewat Surat Edaran itu, meminta perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh pada pekerjaan dengan risiko khusus atau spesifik tersebut agar mendaftarkan pekerja atau buruh tersebut ke dalam program jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan dan memastikan pekerja atau buruh mendapatkan manfaat JKK.

“Pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerja atau buruh dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila pekerja atau buruh mengalami PAK karena Covid-19, pemberi kerja memberikan hak manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan