ABK Indonesia Disandera Separatis Abu Sayyaf, Menaker Harus Proaktif Upayakan Pembebasan

ABK juga buruh, Menaker harus proaktif bebaskan sandera.

Menteri Tenaga Kerja diminta untuk proaktif mengupayakan pembebasan terhadap para Anak Buah Kapal (ABK) yang adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh Kelompok Separatis Abu Sayyaf.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, penyanderaan ABK Indonesia oleh para kelompok teroris pencari uang tebusan itu adalah persoalan kaum buruh atau tenaga kerja juga. Dengan demikian, KSPI pun merasakan bagian dari pekerja tersebut.

Said Iqbal menyampaikan, ABK itu merupakan buruh atau pekerja. Karena itu, Menaker jangan malah terlihat tidak mau tahu dengan penyanderaan itu. Menurut dia, selama ini, Menaker tidak pernah sama sekali menyinggung hal itu, padahal pajak dan retribusinya diambil oleh pemerintah.

Said Iqbal menilai, buruh maupun ABK belum mendapatkan perlindungan dari pemerintah. “Tapi perlindungan, dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 adalah juga tugas pemerintah melakukan perlindungan kepada tenaga kerja. Itu jelas perintah, apalagi kalau kita bicara UUD 1945,” pungkas Said Iqbal di kantor LBH Jakarta, Jalan diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (13/07/2016).

Tiap warga negara, kata Said, berhak mendapatkan perlindungan dari Negara, berhak terhindar dari rasa takut, harus mendapatkan rasa aman dan bekerja sesuai dengan harkat dan martabatnya dengan menghormati hak asasi manusia bagi seorang buruh ataupun pekerja.

“Pemerintah dalam hal ini Menaker belum ada respon. Padahal ini bukan hanya tugas Menteri Luar Negeri, bukan hanya tugas Panglima TNI. Menteri tenaga kerja harus pro aktif dalam pembebasan penyanderaan ABK, karena ABK ini adalah buruh. Defenisi jelas, ada pekerjaan, ada perintah kerja dan ada upah,” papar dia.

Menaker, lanjut dia, tidak boleh diam saja, kalau diam lebih baik mundur. Karena sudah berulang-ulang tidak perduli dengan persoalan buruh, maka menteri seperti itu tidak layak dipertahankan. “Mundur aja lebih baik, sebelum di reshuffle. Jadi kita minta menaker ini ikut diganti sajalah,” tandasnya.

Kalau pemerintah tidak berdaya dalam penanganan kasus penyanderaan ABK, lanjut Said Iqbal, maka KSPI dan dia sebagai perwakilan ILO Asia Pasific akan mengambil sikap dan menggunakan strategi internasional. Dimana organisasi pelaut internasional juga menjadi anggota konfederasi serikat buruh sedunia.

“Karena itu, kalau pemerintah tak berdaya, terus-terusan begini. KSPI akan menggunakan langkah-langkah internasional, termasuk menggugat pemerintah Indonesia sendiri. Gagal melindungi para buruh dan tenaga kerjanya,” ujarnya.

Selain itu, Said Iqbal juga meminta agar Panglima TNI segera saja menyerbu Filipina. Karena menurut dia, penculikan itu sudah merupakan pelanggaran kedaulatan Indonesia.

“Kita minta panglima TNI itu menyerbu, dan panglima TNI jangan hanya ber-retorika,” ujar dia.

Said juga menjelaskan bahwa, tugas TNI harus melindungi segenap tumpah darah warga negara Indonesia.

“Ingatkah di jaman Suharto? Bagaimana penyanderaan di Utopia. Itu diserbu. Itu jauh di Afrika sana dan berhasil,” ungkap dia.

Said menilai, pemerintah gagal dalam penanganan kasus penyanderaan yang dilakukan kelompok Abbu Sayyaf.

“Kami sebagai buruh merasa terciderai, kedaulatan dan kehormatan sebagai bangsa itu terciderai, negara gagal, TNI gagal, menteri luar negeri gagal. Diplomasi itu sekali dua kali, masa sudah empat kali diplomasi terus,” kata dia.

Karena itu, Said meminta panglima TNI segera melakukan operasi militer seperti yang dilakukan di jaman Soeharto di Utopia.

Selain itu, buruh juga menuntut Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memenuhi janjinya, menghentikan pengiriman batu bara ke Filipina.

“Melalui media dia ngomong, menyetop batu bara. Stop dong, kasih pelajaran,” jelas dia.

KSPI meminta Jusuf Kalla jangan asal ngomong saja tetapi harus dibuktikan. Indonesia harus punya kewibawaan dan punya kehormatan.

“Kita menuntut janji wapres yang kami dengar dan kami baca dan kami lihat dari media-media itu, terutama media online yang menyebut kalau perlu melakukan blokade atau embargo terhadap batubara. Janji wapres yang tidak dipenuhi, menteri luar negeri yang sibuk berretorika diplomasi, operasi militer yang hanya janji-janji saja, menaker yang tidak ada suara satupun. Sangat menyedihkan,” pungkasnya.(Jimmi)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan