Breaking News

Abaikan Keselamatan Warga Wulla Waijelu, Pembangunan Bendungan Diprotes, Aparat Hukum Diharap Tindak Tegas Pengembang

Abaikan Keselamatan Warga Wulla Waijelu, Pembangunan Bendungan Diprotes, Aparat Hukum Diharap Tindak Tegas Pengembang. Abaikan Keselamatan Warga Wulla Waijelu, Pembangunan Bendungan Diprotes, Aparat Hukum Diharap Tindak Tegas Pengembang.

Keselamatan warga di Kecamatan Wulla Waijelu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam dengan pemaksaan pembangunan Bendungan Baing yang melanggar aturan.

Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan bertindak tegas kepada pengembang yang memaksakan proses pembangunan yang merampas tanah dan wilayah warga masyarakat setempat.




Hal ini diungkapkan Staf Divisi Wilayah Kelola Rakyat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT), Petrus Ndamung.

Petrus menuturkan, viralnya penggusuran paksa yang dilakukan pihak kontraktor dan pemerintah Kecamatan Wulla Waijelu terhadap seorang Ibu atas nama Djati Ata Hau tidak dapat dibenarkan.

Dalam video yang beredar luas tersebut, terlihat betapa Ibu Djati Ata Hau merintih dengan kehadiran alat berat yang secara paksa menggusur tanaman pinang yang ditanaminya sejak beberapa tahun lalu.




Petrus menerangkan, tanaman-tanaman itu telah banyak membantu Ibu Djati Ata Hau dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hasil itu pula dia membiayai sekolah bagi cucu-cucunya.

“Proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh PT Putra Kencana KSO dengan PT Erom itu mempertontonkan betapa beringasnya aktivitas penggusuran dan perampasan yang tidak berpihak kepada nasib warga masyarakat kecil,” tutur Petrus, Rabu (15/05/2019).

Petrus dan kawan-kawannya yang melakukan advokasi di wilayah itu, menuturkan, proyek pembangunan bendungan yang berlokasi di Desa Lai Pandak, Kecamatan Wulla Waijelu itu sudah berjalan sejak Maret 2019.




“Penjelasan dari warga yang kami temui, sebenarnya pihak Pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait rencana pembangunan bendungan tersebut, namun belum menemui kata sepakat, tetapi pada kenyataannya pihak kontraktor tetap melakukan kegiatan,” ujar Petrus.

Dia melanjutkan,  kegiatan pembongakaran lahan yang disaksikan langsung Camat Wulla Waijelu Daniel Radja seharusnya dapat dihentikan. Karena ada pihak yang dirugikan dengan kegiatan tersebut.

“Namun dari pemerintah Kecamatan hanya menonton, tanpa ada solusi yang diberikan kepada Ibu Djati Ata Hau. Ibu Djati Ata Hau bahkan rela mati demi kebunnya. Tangisan Djati Ata Hau tak hiraukan oleh pihak pemerintah. Djati,” ujarnya.




Pembangunan ini seharusnya belum dapat dilakukan, karena ada beberapa prosedur yang belum dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak pemrakarsa.

Misalnya, dari advokasi yang dilakukan Walhi NTT, kata Petrus, proyek pembangunan yang bernilai Rp 44 miliar lebih itu belum mempunyai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Pihak Dinas Lingkungan Hidup yang kami konfirmasi mengatakan bahwa Amdal pembangunan itu baru proses penyusunan. Belum masuk pada pembahasan,” ungkapnya.




Realitas itu diperkuat oleh Direktur Yayasan Koppesda Sumba sebagai representasi Lembaga Swadaya Masyarakat di Sumba Timur yang masuk dalam Tim Penilai Amdal.

Menurut Deni Karanggulimu selaku Direktur, sampai kejadian tersebut viral, belum ada surat pemberitahuan dari Dinas Teknis terkait rencana pembahasan Amdal Pembangunan Bendungan di Baing, Kecamatan Wulla Waijelu.

Pembangunan bendungan ini disinyalir dipaksakan karena salah satu syarat pembangunan yang berdampak secara sosial, budaya maupun lingkungan seharusnya melakukan kajian yang terangkum dalam dokumen Amdal.




“Namun pada faktanya dokumen Amdal pembangunan bendungan tersebut belum ada,” ujarnya.

Pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBN murni itu, tidak memenuhi syarat. Petrus melanjutkan, alasan yang disampaikan kontraktor bahwa pembangunan tersebut merupakan Program Pemerintah Pusat seharusnya tidak dapat menjadi pembenaran bagi pihak kontraktor maupun Pemerintah Daerah.

Pemaksaan pembangunan yang mengancam dan merugikan masyarakat setempat itu kok malah terus dilaksanakan tanpa pertimbangan dampak sosial, budaya maupun lingkungan.




Petrus mengatakan, atas kondisi itu, Pemerintah telah melanggar Undang-Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada Pasal 2 UU itu, ditegaskan, perlunya asas kemanusiaan, keadilan, keterbukaan, kesepakatan dan keberlanjutan.

“Kasus penggusuran paksa yang dilakukan pada lahan Ibu Djati Ata Hau mencerminkan tidak adanya asas kemanusiaan dan kesepakatan,” ujar Petrus

Kemudian, pada Pasal 22 dan 23 Undang Undang itu, juga menjelaskan dalam hal tidak adanya kesepakatan, seharusnya pihak yang tidak kesepakatan diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.




Dia menuturkan, Pembangunan Bendungan Baing itu juga telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lingkungan.

Dalam lampiran peraturan tersebut menjelaskan kegiatan pembangunan/pengambilan sumber yang lebih 250 liter per detik wajib melakukan dan memiliki Amdal.

Petrus sebagai aktivis di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur, sebagai organisasi sipil yang konsen pada keselamatan lingkungan hidup dan keselamatan ruang hidup warga meminta Bupati Sumba Timur segera menyelesaikan persoalan yang telah merugikan hak-hak warga setempat, terutama kepada Ibu Djati Ata Hau.




“Kepada Bupati Sumba Timur, tolong hentikan segala aktivitas pembangunan sebelum terbitnya dokumen Amdal sebagai syarat utama,” ujarnya.

Pemerintah dan kontraktor juga harus  mengutamakan keselamatan ruang hidup warga. Selanjutnya, mereka juga harus  memulihkan hak-hak warga Desa Lai Pandak yang telah dilanggar.




“Kami mendesak Kapolres Sumba Timur menindak tegas pelaku penyerobotan secara paksa di Desa Lai Pandak,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*