Breaking News

72 Tahun Indonesia Merdeka, Hak Anak Pesisir Indonesia Masih Terabaikan

72 Tahun Indonesia Merdeka, Hak Anak Pesisir Indonesia Masih Terabaikan.

Pemerintah dianggap telah melakukan dan menyetujui proyek-proyek di pesisir Tanah Air yang berdampak sangat buruk bagi kehidupan para nelayan, dan lingkungan, terutama bagi kehidupan anak-anak Indonesia di pesisir.

 

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyampaikan, selama 72 tahun Indonesia merdeka, hak anak-anak Indonesia di pesisir masih terabaikan. Pemerintah diminta peduli dan memperhatikan persoalan itu.

 

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati mengatakan, masih dalam momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72, pemerintah harus melakukan sesuatu yang konkrit untuk menyelamatkan anak-anak pesisir Indonesia.

 

Dia mengatakan, puluhan anak nelayan di Marunda Kepu dan Muara Angke bahkan menuliskan harapannya di hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, salah satunya adalah harapan untuk Indonesia yang lebih baik dan berdaulat.

 

“Puluhan anak pesisir di Teluk Jakarta menuliskan sejumlah harapan kepada Pemerintah, diantaranya, negeri ini lebih berdaulat di atas tanah dan airnya; masyarakat pesisir memiliki laut yang bersih dan sehat, serta orang tua mereka mampu melaut lagi,” ungkap Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, dalam keterangan persnya, Selasa (22/08/2017).

 

Menurut Susan, Pemerintah Republik Indonesia sangat perlu diingatkan mengenai proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta yang berdampak buruk terhadap anak-anak nelayan di Teluk Jakarta.

 

“Semoga pemerintah terbuka hatinya setelah mengetahui kondisi anak-anak pesisir di Teluk Jakarta yang terdampak reklamasi,” tuturnya.

 

Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat bahwa pesisir Jakarta sedikitnya dihuni oleh 3790 rumah tangga perikanan dan 60.221 anak-anak yang usianya di bawah 17 tahun.

 

“Anak-anak di pesisir Jakarta memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lain di seluruh Indonesia,” kata Susan.

 

Berdasarkan konvensi Hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1980, tambah Susan, ada 10 hak anak yang harus diberikan, yaitu, pertama, hak untuk bermain; kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan; ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan; keempat, hak untuk mendapatkan nama;kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan; keenam, hak untuk mendapatkan makanan; ketujuh,hak untuk mendapatkan akses kesehatan; kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi; kesembilan,hak untuk mendapatkan kesamaan; dan kesepuluh, hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

 

Susan melanjutkan, kondisi anak-anak di pesisir Jakarta adalah gambaran dari kondisi anak-anak lain di pesisir Indonesia yang orang tuanya kehilangan ruang hidupnya.

 

“Mulai saat ini, negara harus hadir untuk memperhatikan dan mencerdaskan kehidupan anak-anak pesisir di Indonesia,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*