5 Tahun Laporan Ijazah Palsunya Anggota DPRD Kota Nias Herman Jaya Harefa Tidak Diproses, Ketidakadilan Terus Berlangsung

5 Tahun Laporan Ijazah Palsunya Anggota DPRD Kota Nias Herman Jaya Harefa Tidak Diproses, Ketidakadilan Terus Berlangsung.
5 Tahun Laporan Ijazah Palsunya Anggota DPRD Kota Nias Herman Jaya Harefa Tidak Diproses, Ketidakadilan Terus Berlangsung.

Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya Polisi memroses dan mencari bukti-bukti untuk melanjutkan laporan masyarakat, agar tercapai keadilan.

Polri diingatkan tidak membuang laporan-laporan masyarakat. Dan jangan malah menjebak atau menyerang masyarakat yang melapor dengan berbagai dalil. Atau malah menjadi pesuruh orang berduit, pengusaha atau perusahaan yang malah turut menindas rakyat.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Lo’ozaro Zebua sangat menyesalkan kinerja aparat kepolisian yang membuang  dan tidak memroses laporan-laporan masyarakat, termasuk laporan yang dilakukannya.

“Sudah 5 tahun sejak laporan saya pertama kali, tidak diproses. Malah didiamkan, dan atau dikeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan Perkara atau SP3. Polisi belum memberikan keadilan,” tutur Lo’ozaro Zebua, Minggu (29/09/2019).

Lo’ozaro Zebua menuturkan, pertama kali dirinya melaporkan dugaan pemalsuan dan ijazah ilegal SMA Paket C dan Ijazah S1 dari Perguruan Tinggi STT Sunsugos Jakarta atas nama Herman Jaya Harefa ke Polda Sumatera Utara. Pada 10 Desember 2014.

Herman Jaya Harefa adalah Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Nias. Untuk periode 2019-2024, kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Demokrat.

Mendam di Polda Sumut, Lo’ozaro mempertanyakan laporannya yang tak kunjung diproses. Dia mendapat informasi dari Polda Sumut, agar melaporkan di daerah asalnya saja.

Atas laporannya ke Polda Sumut, Lo’ozaro Zebua disarankan kembali ke Pulau Nias. Untuk melaporkan ke Polres Nias saja.

“Katanya karena lokasinya di Nias, maka dilaporkan ke Polres Nias saja. Ya saya kembali ke Nias dan melaporkan ke Polres Nias,” tutur Lo’ozaro Zebua.

Pada 21 Juli 2015, Lo’ozaro Zebua pun melapor ke Polres Nias. Kasat Reskrim Polres Nias, K Harefa, waktu itu berjanji akan memroses laporannya. Hingga 4 Agustus 2015, Polres Nias menyampaikan, laporan itu telah masuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. “Katanya sedang lidik. Eh sampai sekarang sudah tak ada kabarnya lagi,” tutur Lo’ozaro.

Dikarenakan tidak kunjung ada perkembangan atas laporannya di kepolisian, Lo’ozaro pun meminta bantuan temannya di Dewan Pimpinan Pusat Gabungnya Wartawan Indonesia (DPP GWI) di Jakarta untuk melakukan pelenusuran dan investigasi ke lokasi-lokasi dan pihak-pihak terkait, berkenaan dengan ijazah Paket C SMA dan ijazah S1 yang dimiliki Herman Jaya Harefa di Jakarta.

Pada 29 Mei 2017, Polres Nias berjanji akan menindaklanjuti laporan itu. Pada saat itu, janji pihak Polres itu juga disampaikan di hadapan Drs AKBP (Purn) Oktavianus Zebua, yang merupakan pensiunan Wakapolres Nias. Dan beberapa orang lainnya yang mendampingi Lo’ozaro Zebua.

Namun, pada 19 Desember 2017, Polres Nias mengeluarkan SP3. Alasannya, laporan itu kurang alat bukti.

Lo’ozaro Zebua pun merasa dipermainkan. Dia bertekad datang ke Jakarta, ke Mabes Polri untuk melaporkan kinerja Polisi di daerahnya itu.

Pada bulan Februari 2018, Lo’ozaro ke Jakarta dan melaporkan kondisi atas laporannya di Polres Nias dan Polda Sumut ke Mabes Polri.

Sebelumnya, pada 15 Mei 2017, tim melakukan investigasi DPP GWI telah pergi ke Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Budaya, tempat dimana Herman Jaya Harefa memperoleh ijazah Paket C. di daerah Kramat, Jakarta Pusat.

“Sungguh mencengangkan, di alamat itu, ternyata selama ini belum ada PKBM. Itu PKBM fiktif. Di sepanjang wilayah itu tidak ada PKBM,” ujar Lo’ozaro.

Yang ada adalah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Budaya. Tapi beralamat di Jalan Pramuka Jati Nomor 17, RT 04/RW 08, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ari Santoso menjelaskan, PKBM Budaya memiliki NPSN: 2965976. Berstatus Swasta. Dengan SK Pendirian: 5891/-1.851.332, tanggal 20 September 2011. Nomor Operasional PKBM Budaya: 394744-115866028-1480134370.PDF, terakreditasi dengan SK Akreditasi Nomor 023/BAN PAUD.PNF/AKR/2017, pada tanggal 16 Oktober 2017.

Herman Jaya Harefa mengaku telah mengikuti Ujian Nasional Paket C, pada Program IPS di Suku Dinas Dikmenti Kota Jakarta Pusat pada tahun 2007.

Sedangkan pada lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional 2007, untuk jenjang Paket C, Program Studi IPS, di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Senen pada tanggal 4 Juli 2007, ada nomor urut 290 dengan nomor peserta 01-01-07-290 atas nama Herman Jaya, yakni pria kelahiran Jakarta, pada 13 April 1973.Sedangkan Herman Jaya Harefa yang dimaksud adalah kelahiran Sisobalihi pada 1 Februari 1979.

Untuk memastikan kevalidan, Lo’ozaro Zebua terbang dari Nias dan mendatangi PKBM Budaya di Jakarta secara langsung. Dia menemui pihak PKBM Budaya pada 19 Maret 2018.

“Di sana saya dapatkan informasi, bahwa PKBM Budaya itu baru dibuka para tahun 2011. Sedangkan Herman Jaya Harefa mengaku belajar di sana pada 2007. Saya meminta kepada pihak PKBM untuk mengecek nomor ijazah. Tidak ada. Dan pihak PKBM mengatakan, semua ijazah yang dimunculkan di bawah tahun 2011 adalah illegal alias palsu. Jadi ijazah Paket C IPS milik Herman Jaya Harefa itu illegal,” ungkap Lo’ozaro.

Selain itu, Lo’ozaro juga meminta mengecek nama siswa Herman Jaya Harefa yang terdaftar pada 2007. “Setelah dibuka, tidak ada nama Herman Jaya Harefa,” ujarnya.

Pada 23 Maret 2018, Lo’ozaro Zebua bersama staf PKBM Budaya melaporkan ijazah palsu milik Herman Jaya Harefa ke Polda Metrojaya. Ternyata, laporan mereka di-over ke Polres Jakarta Utara. Alasannya, tempat tinggal terkait ada di Jakarta Utara. Padda 25 September 2018, laporan itu diserahkan ke Polres Jakarta Utara.

Sedangkan penelusuran ke Dirjen Bimas Kristen, pertama-tama dilakukan Tim dari DPP GWI. Pada 17 Mei 2017. Tim bertemu Plt Dirjen Bimas H Abdurahman Mana, waktu itu.

Dalam investigasi itu, pihak Dirjen Bimas Kristen memastikan, ijazah S1 milik Herman Jaya Harefa itu illegal. Sebab, ijin kampus STT Sunsugos, tempat Herman Jaya Harefa memperoleh ijazah S1-nya baru eksis pada 30 Januari 2013. Di tanggal itulah izin kampus itu keluar.

“Pada 2018 itu, saya juga datang langsung ke Dirjen Bimas Kristen, untuk memastikan. Dirjen Bimas Kristen Prof Thomas Pentury mengatakan, ijazah milik Herman Jaya Harefa itu tidak bisa dipergunakan untuk mendaftar atau melamar di lembaga Negara atau lembaga pemerintahan, sebab ijazah itu illegal,” ungkap Lo’ozaro.

Pada waktu itu, Dirjen Bimas Kristen juga menyampaikan, terkait data-data detail, tidak boleh dibuka, kecuali atas permintaan penyidik dan ombudsman.

Pada 21 Maret 2018, Lo’ozaro mendatangi Kanwil Depdikbud Jakarta Timur. Di lantai 8 Kantor Walikota Jakarta Timur. Bertemu dengan Ibu Dewi bagian pendidikan. Dan dijelaskan, ijazah itu tidak ada sidik jarinya. Dan tidak bisa dibuka karena sudah dilaminating.

Lo’ozaro pun mengajukan permohonan ke Ombudsman Republik Indonesia, pada 6 April 2018. Agar memeriksa laporan atas ijazah Herman Jaya Harefa.

Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Lely Pelitasari Soebekty menyampaikan, ijazah Herman Jaya harefa bernomor 027/Ijazah/S.Pd.K/STTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 yang diperoleh dari STT Sunsugos, tidak sah.

“Herman Jaya Harefa terdaftar pada 2009, padahal sejak 2009 Herman Jaya Harefa tidak pernah kuliah di STT Sunsugos,” ujar Lely.

Oleh karena itu, gelar sarjana yang disandang Herman Jaya Harefa secara akademik batal demi hukum. “Karena transkrip nilai dari STT Sunsugos diperoleh tanpa proses perkuliahan. Tanpa ujian dan tanpa penyesuaian dengan kurikulum yang berlaku di STT Sunsugos,” terang Lely.

Yang mengherankan bagi Lo’ozaro Zebua, sebegitu sulitnya proses hukum yang dilakukan Polisi atas laporannya. Begitu dirinya sudah menemukan bukti-bukti, malah tidak ditindaklanjuti.

“Yang ada, selama 5 tahun sejak pelaporan pertama, tidak digubris. Malah saya dilaporkan balik atas dugaan pencemaran nama baik. Saya dilaporkan oleh Herman Jaya Harefa. Dan laporannya kok bisa cepat diproses, dan malah langsung kebut disidangkan. Saya tidak terima, dan saya akan terus berjuang hingga proses hukum tertinggi,” ujar Lo’ozaro.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan