5 Tahun Belum Maksimal, Program Reforma Agraria Jokowi Perlu Dikawal

5 Tahun Belum Maksimal, Program Reforma Agraria Jokowi Perlu Dikawal.
5 Tahun Belum Maksimal, Program Reforma Agraria Jokowi Perlu Dikawal.

Selama 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, program reforma agraria belum maksimal dilaksanakan. Karena itu, untuk periode keduanya, program ini perlu dikawal.

Hal itu dinyatakan Direktur Eksekutif Nasional Rumah Tani Indonesia (RTI) Jones Batara Manurung, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Mengawal Visi Pertanian Presiden Terpilih, yang digelar di Hotel Ibis Cawang, Jakarta Timur, Kamis (12/09/2019).

Menurut Jones Batara Manurung, program redistribusi tanah sebagian besar belum terealisasi. Dari target seluas 4,5 juta hektar, baru ratusan ribu hektar yang terealisasi di periode pertama Jokowi.

“Salah satu perhatian kami dalam visi pertanian Jokowi adalah redestribusi tanah. Yang diperuntukkan bagi petani. Berdasarkan data yang dirilis Dirjen Penataan Agraria 2018, yang direalisasikan baru 196.483 hektar dari target 4,5 juta hektar yang dicanangkan,” tutur Jones Batara Manurung, Jumat (13/09/2019).

Selain itu, RTI juga menyoroti Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian yang masih rendah. Hal itu berdampak pada kurangnya penggunaan sains dan teknologi dalam pengelolaan pertanian. Sehingga berimplikasi pada rendahnya produktivitas.

“Dari sisi pendidikan, mayoritas petani kita hanya tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Hal ini menyebabkan petani kita kesulitan bersaing di era industri 4.0,” kata dia.

Diskusi itu juga menghadirkan pemateri lainnya, yakni Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Kementerian Pertanian, Dr Ismaya Nita Rianti Parawansa, Ketua DPP Petani Nasdem, Syaiful Bahari, dan Ketua DPN Gerbang Tani PKB. Dengan moderator Kepala Departemen Riset Rumah Tani Indonesia, Muhammad Irvan Mahmud Asia.

Kepala Bidang Penyelenggaran Pendidikan, Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian, Ismaya Nita Rianti Parawansa mengatakan, saat ini Kementerian Pertanian sudah memilliki pendidikan vokasi serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan di bidang pertanian.

“Sebagai komitmen untuk melahirkan petani-petani muda. Petani yang melek teknologi informasi. Kami telah mengtransformasi sekolah tinggi penyuluhan petanian (STTP) menjadi politeknik pembangunan pertanian (Polbangtan) dengan kurikulum sebagai lembaga vokasi,” kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Gerbang Tani  Indonesia, Idham Arsyad mengatakan, selama ini Kementerian Pertanian mempublikasi produksi padi selalu surplus. Namun beberapa bulan kemudian pemerintah melakukan impor beras.

Dia merinci, berdasarkan data, sejak tahun 2011 hingga tahun 2018 produksi padi rata-rata setiap tahunnya adalah sebanyak 74.48 juta ton. “Jika dikonversi ke beras, maka setiap tahunnya kita memiliki stok beras sebanyak 46,17 juta ton. Namun beberapa tahun terakhir Pemerintah Joko Widodo melakukan impor untuk menutupi kekurangan beras di Indonesia, ini tentu menjadi pertanyaan?” kata dia.

Ketua DPP Petani Nasdem, Syaiful Bahari menambahkan, selama ini data pertanian Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal itu mengakibatkan data produksi pertanian tidak sesuai target yang direncanakaan. Seperti data produksi beras.

“Selain itu, industri pangan, khususnya pada pasca panen belum terintegrasi. Ini bisa dilihat dari terpisahnya antara pelaku usaha pertanian. Belum lagi supply chain antara industri besar dan usaha kecil, belum terhubung,” katanya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*