5 Narapidana Politik Papua Batal Bebas, Penerapan Aturan Menteri Yasonna Laoly Diskriminatif Dan Buruk

5 Narapidana Politik Papua Batal Bebas, Penerapan Aturan Menteri Yasonna Laoly Diskriminatif Dan Buruk. - Foto: Angota Tim Advokasi Papua Michael Himan berbincang dengan Dano Tabuni (Salah Seorang Narapidana Politik Papua) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) belum lama ini. (Istimewa).
5 Narapidana Politik Papua Batal Bebas, Penerapan Aturan Menteri Yasonna Laoly Diskriminatif Dan Buruk. - Foto: Angota Tim Advokasi Papua Michael Himan berbincang dengan Dano Tabuni (Salah Seorang Narapidana Politik Papua) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) belum lama ini. (Istimewa).

Lima narapidana politik Papua batal dibebaskan. Hal itu membuktikan penerapan yang sangat diskriminatif dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Yasonna H Laoly kepada narapidana politiki Papua.

Tim Advokasi Papua pun menyatakan protes atas batalnya pembebasan terhadap 5 narapidana politik Papua itu.

Anggota Tim Advokasi Papua, Michael Himan menegaskan, pembatalan pembebasan itu adalah cerminan betapa buruknya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Terutama, dalam penerapan Peraturan yang dilakukan Menkumham Yasonna H Laoly.

Mike, demikian dia disapa, menyesalkan terjadinya pembatalan pembebasan bersyarat atau asimilasi oleh petugas register Rumah Tahanan Salemba dan Rutan Pondok Bambu terhadap 5 Narapidana Politik Papua, yakni Paulus Suryanta Ginting, Ambrosius Mulait, Charles Kossay, Dano Anes Tabuni, dan Ariana Lokbere. Harusnya, kelimanya bebas pada Selasa, 12 Mei 2020.

Padahal, dikatakan Mike, sehari sebelumnya, yakni pada Senin 11 Mei 2020, pihak Rutan Salemba dan Pondok Bambu menyatakan kelengkapan administrasi ke-lima narapidana politik Papua tersebut.

“Padahal sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Yang ditandai tanda tangan kelimanya dalam dokumen masing-masing. Benar-benar penerapan yang sangat buruk dari Peraturan Menkumham,” ujar Michael Himan, dalam keterangan yang diterima, Kamis (14/05/2020).

Mike juga menegaskan, pembatalan pembebasan kelima Narapida Politik Papua menunjukkan penerapan Peraturan Menteri kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 berlaku diskriminatif terhadap Tahanan Politik Papua.

“Praktek ini juga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan sebagaimana instruksi Dewan HAM PBB dalam menyikapi pandemi Covid-19,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi seperti sekarang ini, merupakan salah satu pemberian hak narapidana dalam bentuk kemanusiaan. Hal itu sebagaimana instruksi Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet dalam keterangan tertulisnya di Genewa (25/32020) lalu.

Bachelet waktu itu mendesak negara-negara untuk melonggarkan populasi di penjara. Hal itu dilakukan untuk melindungi orang-orang yang ditahan dalam fasilitas tertutup seperti penjara yang terlalu penuh dan sesak. Risiko penyebaran Covid-19 akan lebih rentan dalam lembaga pemasyarakatan.

Tidak hanya Indonesia, negara-negara terdampak Covid-19 sudah lebih dulu mengambil langkah pemberian hak integrasi saat pandemi ini.

“Kami berpandangan bahwa pemberian asimilasi dan hak integrasi merupakan wujud jaminan hak asasi manusia terhadap para narapidana. Karena, pemerintah menjamin keselamatan para narapidana dari potensi terkena wabah Covid-19 yang bisa saja menginfeksi lapas. Dan jika itu terjadi, makanya kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar. Mengingat over crowded di lapas tidak memungkinkan para narapidana menerapkan physical distancing sebagaimana anjuran pemerintah,” tutur Mike Himan.

Hak integrasi, lanjutnya, merupakan hak narapidana mendapatkan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Hak integrasi merupakan salah satu hak yang telah diatur oleh Undang-Undang Pemasyarakatan. Hak integrasi berupa pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

“Pelaksanan atas Peraturan Meteri Hukum dan HAM dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut gagal diwujudkan kepada kelima Narapida Politik Papua. Sejatinya, kelima narapidana politik papua dibebaskan bersyarat (asimilasi) pada hari Selasa (12/5/2020) setelah pemeriksaan seluruh dokumen pemeriksaan dinyatakan lengkap oleh petugas di dua rumah tahanan, tempat mereka menjalani vonis pengadilan negeri Jakarta Pusat,” tuturnya.

Indikasi lain yang ditunjukkan atas syarat pembebasan ini juga dengan keluarnya surat perintah eksekusi. Bahkan kelima narapida politik Papua itu telah mendatangani dokumen pembebasan dihadapan petugas rutan yakni Rutan Salemba di Jakarta Pusat, dan Rutan Pondok Bambu di Jakarta Timur.

Padahal, diungkapkan Mike Himan, pihak keluarga, kolega dan Penasehat Hukum kelima narapidana politik Papua itu telah menunggu penjemputan pembebasan sejak pukul 10.00 WIB.

Namun, hingga pukul 17.00 WIB petugas rutan di Salemba dan Rutan Pondok Bambu tetap berkeras untuk tidak membesakan kelima narapidana politik Papua tersebut. Dengan alasan vonis kelimanya memiliki unsur kejahatan terhadap Negara.

“Kami menilai terjadinya perubahan keputusan yang mendadak, yakni membatalkan pembebasan kelima klien kami, merupakan praktik diskriminasi atas peraturan meteri hukum dan HAM No 10 tahun 2020. Hal ini juga merupakan pengabaian hak-hak asasi narapida untuk mendapatkan hak asimilasi dan hak integrasi,” cetus Mike.

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Indonesia telah mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan sebagaimana telah diisyaratkan dalam instruksi Dewan HAM PBB yang mendesak negara-negara untuk melonggarkan populasi di penjara dalam mencegah penyebaran Covid-19.

“Kami menilai, selain praktik diskriminasi, petugas Rutan Salemba dan Pondok Bambu dalam perkara ini di bawah kewenangan administratif Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta telah melakukan praktik mal administrasi dengan terhadap upaya pembebasan kelima tahanan politik Papua,” terangnya.

Tim Advokasi Papua mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk secara konsisten, dan untuk kemanusiaan segera mengeluarkan instruksi pembebasan kepada kelima tahanan politik Papua di Rutan Salemba dan Pondok Bambu.

Untuk alasan kemanusiaan, lanjut Mike, kebijakan pembebasan kelima tahanan politik Papua ini harus diikuti dengan instruksi pembebasan seluruh tahanan politik di Indonesia.

“Kami juga mendesak kepada Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya untuk melakukan tindakan proaktif memeriksa dugaan pelanggaran administratif dari pembebasan kelima tahanan politik Papua,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan