Breaking News

32 Karyawan Kantor Berita Antara Dipecat, Selain ke Jokowi, KSPI Akan Adukan ke Badan Internasional

32 Karyawan Kantor Berita Antara Dipecat, Selain ke Jokowi, KSPI Akan Adukan ke Badan Internasional. 32 Karyawan Kantor Berita Antara Dipecat, Selain ke Jokowi, KSPI Akan Adukan ke Badan Internasional.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara paksa atau pemecatan yang dialami 32 karyawan Kantor Berita Antara, akan dibawa ke Presiden Joko Widodo dan dunia internasional.

Hal itu ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dia menyatakan menolak keras keputusan PHK paksa yang dilakukan manajemen Kantor Berita Antara terhadap 32 karyawan BUMN itu.

“Kami akan melaporkan masalah ini ke Presiden Joko Widodo. Selain itu, juga akan melaporkan ke Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (ITUC) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO),” tutur Said Iqbal, Senin (19/08/2019).

Iqbal menilai, Keputusan Direksi Perum LKBN Antara pimpinan Meidyatama Suryodiningrat ini sudah melanggar hukum ketenagakerjaan. Iqbal menegaskan, pihaknya mendukung penuh perjuangan Serikat Pekerja Antara (SP Antara) afiliasi Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia.

“KSPI bersama Aspek Indonesia akan mengambil langkah organisasi untuk mendukung perjuangan SP Antara. Kita akan memperkuat langkah hukum yang telah diambil SP Antara, serta melapor dan meminta dukungan (ITUC) dan ILO,” katanya.

Terlebih lagi, di antara para karyawan yang terkena PHK paksa itu adalah dua orang Jurnalis. KSPI memandang, langkah manajemen Kantor Berita Antara itu sudah melanggar hukum ketenagakerjaan dan hukum internasional tentang perlindungan jurnalis.

Ketua SP Antara Abdul Gofur mengatakan, sehubungan dengan pelanggaran ini, SP Antara mengecam kebijakan dan keputusan Direksi Perum LKBN Antara tersebut. PHK dilakukan tanpa alasan dan dasar yang jelas. PHK dilaksanakan dengan intimidasi dan tanpa pemberian kompensasi yang layak.

“Kami sangat mengecam kebijakan PHK paksa oleh Direksi Perum LKBN Antara. Itu dilakukan tanpa pemberitahuan dan pembicaraan sebelumnya dengan Serikat Pekerja Antara. Padahal, itu seharusnya sesuai amanah PKB Perum LKBN Antara,” tuturnya.

SP Antara juga meminta Direksi agar berhenti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kerap membuat resah dan menyulitkan karyawan. Seperti pemutusan kontrak kerja 20 karyawan PKWT, mutasi terhadap 3 orang pengurus, serta 3 orang anggota SP Antara yang sarat dengan upaya Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting).

“SP Antara telah meminta bantuan advokasi kepada LBH Aspek Indonesia, LBH Pers, AJI Indonesia, dan LBH Master Indonesia untuk melawan kebijakan kebijakan direksi Perum LKBN Antara yang tidak humanis itu,” ujar Gofur.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*