Breaking News

24 Perusahaan Pelat Merah Merugi, Menteri Rini Soemarno Didesak Mundur

24 Perusahaan Pelat Merah Merugi, Menteri Rini Soemarno Didesak Mundur. 24 Perusahaan Pelat Merah Merugi, Menteri Rini Soemarno Didesak Mundur.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno didesak mundur, lantaran dianggap gagal memimpin kementerian yang seharusnya melayani kebutuhan publik itu.

Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Mahasiswa Muslimin Indonesia (FEMMI) Abdullah Amas menegaskan, Rini Soemarno sebaiknya segera mengajukan kemunduran diri, atau dimundurkan.

“Sebaiknya Menteri Rini segera mundur. Sudah gagal memimpin Kementerian BUMN,” tutur Adbullah Amas, Jumat (14/06/2019).

Alasannya, Rini dianggap gagal dalam membina dan meningkatkan kinerja BUMN sehingga menyebabkan kerugian 24 pusahan pelat merah tersebut pada semester I/2017, lalu kerugian di tahun 2018 maupun 2019.

“Kerugian 24 BUMN pada semester I/2017 saja sebesar Rp 5,852 triliun. Ini menandakan ada yang gagal dalam pembinaan menteri BUMN. Makanya kami mendesak Rini legowo mundur,” ujar Abdullah Amas.

Sementara itu, Ketua Bidang Kajian Strategi, Intelejen dan Konsolidasi Massa PB FEMMI Victor menyampaikan, lima mendesak yang mesti dilakukan pemerintah.

Pertama, PB FEMMI Mendesak Presiden membenahi BUMN hingga menjadi sehat, bermanfaat dan menguntungkan sehingga memberikan kontribusi kepada APBN.

“Yang kedua, PB FEMMI menuntut Kementerian BUMN untuk menutup BUMN sakit dan yang selalu merugi karena membebani keuangan Negara,” ujar Victor.

Ketiga, mendesak Kementerian BUMN untuk memecat direksi dan komisaris pada BUMN sakit dan selalu merugi. Keempat,  menolak penempatan pejabat di Kementerian maupun non kementerian yang merangkap jabatan pada BUMN.

“Dan yang kelima sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan meminta Rini mengundurkan diri sebagai menteri BUMN,” ujarnya.

Victor menambahkan, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sudah disebutkan bahwa fungsi BUMN salah satunya adalah mengejar keuntungan. Sedangkan Menteri BUMN memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap BUMN.

“Kalau gagal, dia menteri atau apa, rakyat berhak marah dan menuntutnya mundur,” kata dia.

Victor mengakui, memang ada sejumlah BUMN yang memiliki kinerja yang kinclong. Namun semestinya Kementerian BUMN tidak boleh mentolerir adanya BUMN yang rugi.

Mengapa? Karena modal BUMN berasal dari penyertaan modal negara yang bersumber dari APBN yang jelas-jelas merupakan uang pajak yang diambil dari keringat rakyat.

“BUMN tidak boleh rugi. Harus untung sehingga dapat memberikan kontribusi kepada kas Negara,” tegasnya.

Dalam catatan PB FEMMI, ke-24 BUMN yang mengalami kerugian tersebut adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Energy Management Indonesia (Persero), PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), Perum PFN, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Balai Pustaka (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Boma Bisma Indra (Persero), PT INTI (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT PDI Pulau Batam (Persero), Perum Damri, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Danareksa (Persero), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), PT Iglas (Persero), PT Istaka Karya (Persero).(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*