Pemerintahan Jokowi-JK dianggap hanya fokus mengejar pembangunan fisik berupa infrastruktur tanpa memperhatikan sektor primer yakni sektor pertanian. Oleh karena itu, hingga akhir tahun 2017, pemerintahan Jokowi disebut telah menjadikan sektor pertanian sebagai korban terbesar […]
Pemerintah diminta segera mengeksekusi kebijakannya terkait pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang. Polemik dan ruang negosiasi antara nelayan dengan pemerintah telah habis masanya, yakni akhir Desember 2017. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bertindak tegas dan […]
Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 Provinsi DKI Jakarta tidak menunjukkan niat dan upaya untuk memulihkan Teluk Jakarta dan perlindungan nelayan tradisional. Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, dari […]
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi DKI Jakarta Gusti Arief mengajak kaum muda masa kini, atau yang saat ini banyak dikenal sebagai generasi millenial untuk terjun ke dunia politik praktis, […]
Pengadaan Kapal besar yang dijanjikan bagi nelayan harus diusut tuntas. Pengadaan yang mangkrak itu sudah menimbulkan kerugian keuangan negara, namun sejauh ini hanya dijadikan sebagai alat pencitraan semata seolah pemerintah berhasil membangun kapal bagi nelayan. […]
Warga yang hendak mengadukan nasibnya malah dihadang oleh aparat. Pada Rabu 27 Desember 2017 warga Kampung Baru Dadap, Tangerang dengan didampingi LBH Jakarta dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengadukan Dandim 0506 Tangerang ke KSAD dan […]
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) memprediksi, di tahun politik yang akan dimulai 2018 hingga 2019, penegakan hukum terhadap kejahatan anak akan tertinggal. Selain itu, eksploitasi terhadap anak di tahun-tahun politik itu akan meningkat tajam. […]
Eksponen aktivis 98 merasa geram dengan manuver elite korup yang lepas tangan akan salah kelola negara, sehingga merugikan negara dan rakyat luas. Sebagai contoh, lamban dan lemahnya wibawa negara dalam negosiasi kontrak Freeport, yang kian […]
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, dalam hal penanganan kasus-kasus korupsi KPK layak untuk mendapatkan apresiasi lantaran mampu membawa kasus-kasus besar ke pengadilan. Sementara itu, Mahkamah Agung mendapat kecaman lantaran mengurangi hukuman sejumlah napi korupsi. […]
Presiden Jokowi diminta mendengarkan dan segera menghentikan kriminalisasi terhadap salah satu aktivis Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Joko Prianto, yang dilaporkan oleh kuasa hukum PT Semen Indonesia atas tuduhan pemalsuan. Kriminalisasi tersebut dinilai bertentangan […]
Copyright | SINARKEADILAN.com