Kembalikan Lahan ke Lanud Husein Sastranegara, Jokowi dan Panglima TNI Diminta Turun Tangan

Bertahun-Tahun Dikuasai Monopoli Bisnis, Kembalikan Lahan ke Lanud Husein Sastranegara; Jokowi dan Panglima TNI Diminta Turun Tangan.

Presiden Joko Widodo dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto diminta turun tangan untuk membasmi monopoli penguasaan lahan dan bisnis di Pangkalan Udara Militer (Lanud) Husein Sastranegara, Bandung.

Selain tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan Komandan Pangkalan Udara Militer (Danlanud) Husein Sastranegara, Kolonel Pnb Bayu Hendra Permana, Grup Bisnis yang bercokol di Pergudangan Kargo di Lanud itu merasa memiliki beking kuat. Grup bisnis kakak beradik warga keturunan itu disebut di-bekingi oleh seorang Jenderal Bintang Dua, yang pernah bertugas di Lanud itu beberapa tahun sebelumnya.

Koordinator Pengacara Rakyat (Perak), Charles Hutahaean mengungkapkan, sudah bertahun-tahun grup bisnis keluarga keturunan yang bernaung atas nama PT Mitra Adira Utama Cargo (PT MAU) dan PT Citra Lintas Angkasa (PT CLA) menguasai lahan dan bisnis di Lanud Husein Sastranegara.

“Negara dirugikan miliaran rupiah selama mereka menguasai lahan itu. Bahkan, Danlanud Husein Sastranegara, Bapak Kolonel Bayu Hendra Permana sudah pernah melayangkan somasi kepada perusahaan itu agar mengosongkan lokasi, namun tidak digubris sampai saat ini,” tutur Charles Hutahaean, di Jakarta, Sabtu (03/11/2018).

Dijelaskan Charles, praktik monopoli dan penguasaan lahan negara secara sepihak yang dilakukan PT CLA yang dibayang-bayangi PT MAU itu adalah pelanggaran fatal.

“Negara diinjak-injak dan dipermain-mainkan oleh pebisnis dan bekingnya. Ini harus ditindak tegas. Negara jangan kalah dengan pebisnis tukang monopoli dan beking di belakangnya. Presiden dan Panglima TNI harus turun tangan menyelamatkan Negara dan membantu Danlanud,” tutur Charles.

Lebih lanjut, Charles Hutahaean yang merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia) itu mengatakan, selama ini, PT MAU dan PT CLA merasa kuat karena dibekingi oleh seseorang yang disebut sebagai Jenderal Bintang Dua di jajaran TNI AU, dan dikenal dekat dengan beberapa petinggi TNI AU.

“Mereka selalu menyebut nama Marsekal Muda TNI AU Umar Sugeng Hariyono. Bintang dua yang dulu pernah menjadi Danlanud di Husein Sastranegara. Dan kini, menjadi staf di Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) sebagai Koorsahli Kasau,” ungkapnya.

Menurut Charles, Dan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb Bayu Hendra Permana ditekan oleh bekingnya PT MAU dan PT CLA, sehingga tidak berani frontal melakukan pengusiran terhadap dua anggota perusahaan kartel yang menguasai lahan dan bisnis kargo di wilayah TNI AU itu.

Dia berharap, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto turun tangan dan mengusir perusahaan kartel itu dari lahan TNI AU.

Selain memiliki basic yang sama di TNI AU sebagai Dan Lanud, Panglima TNI juga pasti tahu persis bagaimana rasanya diinjak-injak oleh oknum senior berpangkat lebih tinggi, yang merampok lahan negara demi keuntungan pribadi dan kelompok bisnis yang dibekingi.

Charles mengatakan, tanah negara dan bisnis publik di tanah negara, seperti di lahan TNI AU, diperuntukkan bagi masyarakat dan TNI AU.

“Banyak pura-putri orang Indonesia, termasuk anggota keluarga besar TNI/Polri yang butuh usaha yang fair. Jangan dimonopoli. Masyarakat juga butuh hidup. Pak Panglima TNI hendaknya bersegera turun tangan mengosongkan kartel dari tanah TNI AU itu,” ujar Charles.

Sebelumnya, per tanggal 4 September 2018, Dan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb Bayu Hendra Permana melayangkan somasi ke PT Citra Lintas Angkasa (CLA).

Surat dengan Nomor B/1867/IX/2018 itu menjelaskan, dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.06/2015 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, Telegram Pangkoopsau Nomor T/3408/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Penertiban Pengelolaan BMN milik Kemhan dan TNI dalam Bentuk Pemanfaatan Terlanjur maupun yang akan dikerjasamakan, Perjanjian Kerjasama antara Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara dengan PT Mitra Adira Utama Nomor Sper/16/V/2017, Nomor PS/MAU-BD/006/VI/2017 tentang Pemanfaatan Aset TNI Au berupa Bangunan yang berlokasi di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 98 Lanud Husein Sastranegara, Bandung, yang dimanfaatkan untuk Perkantoran dan Pergudangan.

Dalam somasi itu dijelaskan dan ditegaskan, Lanud Husein Sasteranegara adalah pemilik tanah dan bangunan serta segala sesauatu yang berada di atasnya terletak di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 98, Kota Bandung, Komplek Lanud Husein Sastranegara, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor SHP No 3/Kemhan Cq TNI AU tanggal 4 April 2001, serta tanah tersebut masuk tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN)/SIMAK BMN Nomor 50504001.

“Tanah tersebut merupakan tanah negara (BMN) yang dikuasakan kepada Komandan Lanud Husein Sastranegara selaku Kuasa Pengguna Barang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan, penertiban dan pemanfaatan,” tulis Dan Lanud Husein Sastranegara, Kolonel Pnb Bayu Hendra Permana.

Berdasarkan data di Dirjen Perhubungan Udara, PT Citra Lintas Angkasa (CLA) yang beralamat di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 98, Kota Bandung, Jawa Barat, yang melakukan usaha Regulated Agent (RA) dengan Nomor Izin 017/Izin.RA.Menhub/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016.

“Lanud Husein Sastranegara tidak pernah melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset TNI AU tersebut, baik berupa tanah maupun bangunan dengan PT Citra Lintas Angkasa (CLA),” lanjutnya.

Maka, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwasanya memasuki pekarangan/tanah orang lain tanpa izin adalah melanggara Pasal 548-551 KUHP, serta melakukan perbuatan menguasai, memasuki, menyewakan, merusak atau menghilangkan tanda batas, diancam pidana paling lama empat tahun, sesuai ketentuan Pasal 167, 385 dan 389 KUHP.

“Dan Lanud Husein Sastranegara memberikan batas waktu sampai tanggal 10 September 2018 untuk mengosongkan lahan tersebut. Jika tidak, maka Lanud Husein Sastranegara akan melakukan tindakan hukum baik Perdata maupun Pidana,” lanjutnya.

Dan Lanud Husein Sastranegara juga meminta pihak-pihak terkait memberikan sanksi berupa pencabutan ijin Regulated Agent (RA) dari PT Citra Lintas Angkasa (CLA) ataupun pembekuan kegiatan PT CLA.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*