Breaking News

10 Tahun Lebih Lahan Negara Dikuasai Keluarga DL Sitorus, Jika Tak Dikembalikan, Ada Korupsi Disitu

10 Tahun Lebih Lahan Negara Dikuasai Keluarga DL Sitorus, Jika Tak Dikembalikan, Ada Korupsi Disitu.

Mantan Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban (MS Kaban) mengingatkan jaksa dan keluarga penguasaha DL Sitorus agar segera mengembalikan Hutan Register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara ke Negara.

Menurut MS Kaban, DL Sitorus telah divonis bersalah sejak 2007 sampai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007. Lalu, Peninjauan Kembali Nomor 39 PK/Pid/2007 tertanggal 16 Juni 2008.

DL Sitorus dihukum 8 tahun penjara, denda Rp5 miliar. “Artinya, lahan 47.000 Hektar yang dikuasai keluarga DL Sitorus tersebut tinggal dieksekusi, karena status hukumnya sudah jelas dan negara tidak boleh kalah dengan pengusaha,” ujar MS Kaban, Jumat (11/05/2018).

MS Kaban mengingatkan, lahan negara yang dikuasai keluarga DL Sitorus dengan cara ilegal tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum.  Hasil perkebunan dilahan ilegal tersebut tergolong hasil korupsi karena menguasaan lahannya dilakukan secara ilegal.

“Hasil perkebunan ilegal tersebut sangat luar biasa, bayangkan ada berapa triliun kerugian negara setiap tahunnya akibat penguasaan lahan tersebut. Andai 47.000 hektar lahan perkebunan kelapa sawit bisa menghasilkan 47 ribu ton kelapa sawit, lalu dikali Rp1.600 sebagai penghasilan sebulan, bayangkan berapa hasilnya,” tandasnya.

Kata dia, banyak  faktor mengapa lahan tersebut sampai sekarang belum dieksekusi. Antara lain, besarnya keuntungan hasil perkebunan ilegal tersebut, membuat banyak pihak bermain di dalamnya. Itulah mengapa Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar berkordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar lembaga itu membantu mengeksekusinya.

Sudah 10 tahun lahan itu dikuasai secara ilegal, sehingga  hasil dari perkebunan di lahan Register 40 dapat dikatagorikan korupsi.

“Jika ini dibiarkan terus menerus berlarut, maka akan semakin merajalela orang untuk merambah hutan,” tandasnya.

Disinggung soal pencalonan anak DL Sitorus yakni Sihar Sitorus sebagai Wakil Gubernur Sumut dengan jargon perubahan, MS Kaban menilai, bagaimana mau cerita perubahan, jika kita masih tidak mau tertib, patuh dan taat akan hukum.

Kalau serius ingin membuat Sumut berubah, kata dia, harusnya 47.000 hektar itu dikembalikan ke negara dan membayar kerugian negara akibat penguasaan hutan yang dilakukan selama 10 tahun pasca inkrahnya putusan di MA.

“Kita harus jujur dulu dalam diri kita tentang arti perubahan, jika kita belum bisa berubah untuk lebih taat hukum, maka perubahan yang seperti apa lagi yang dimaksud. Kalau visi misi mungkin bisa saja dinilai sebagai bentuk perubahan, tapi fakta buruk itukan susah untuk diubah menjadi bersih dan transparan jika tidak dimulai dengan niat yang baik,” tandasnya.

Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Hukum (GMSKH) sudah mendesak Kejaksaan Agung, agar segera mengeksekusi lahan itu.

Koordinator GMSKH, Marthin Laurel mengatakan, Kejagung sebagai eksekutor hendaknya segera melakukan eksekusi atas putusan yang sudah mandeg sejak 2007 itu.

“Sudah terhitung 10 tahun, tak kunjung dieksekusi. Kami mempertanyakan hal itu kepada Bapak Jaksa Agung HM Prasetyo yang terhormat. Ada apa gerangan?” tutur Marthin Laurel.

Dia merinci, dalam putusan MA No 2642K/Pid/2006 itu, Negara cq Kejaksaan Agung diperintahkan melakukan eksekusi terhadap Hutan Padang Lawas seluas 23.000 hektare.

“Lahan itu dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT Torganda, dan itu harus segera disita, beserta seluruh bangunan di atasnya,” ungkap Marthin.

Masih berdasarkan putusan MA itu, lanjut dia, Kejagung juga seharusnya sudah melakukan eksekusi terhadap perkebunan kelapa sawit Padang Lawas seluas 24.000 hektare yang dikuasai oleh Koperasi Parsub dan PT Torus Ganda beserta bangunan di atasnya.

Dengan terus beroperasinya perusahaan di lahan itu, lanjut Marthin, selama 10 tahun saja perusahaan diperkirakan mencapai omzet Rp 4,98 triliun. Hal itu dikalkulasi dari luas lahan 47.000 hektare X 10 tahun X Rp 106.000.000 per hektare.

“Dan diperkirakan untung yang terus diraup hingga 10 tahun terakhir telah mencapai Rp 3 triliun,” katanya.

Nah, lanjut dia, keuntungan sebesar Rp 3 triliun itu diduga masuk kantong PT Torganda, PT Torus Ganda, KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub yang masih bercokol di wilayah itu.

“Karena itu, kami mendesak Jaksa Agung segera melakukan penyitaan kebun kelapa sawit Padang Lawas, dan juga menyita seluruh aset 4 perusahaan itu. Sekeligus, harus meminta pertanggungjawaban hukum dari pengurus keempat perusahaan itu,” urainya.

Marthin juga mewanti-wanti Jaksa Agung HM Prasetyo ada main dengan pembiaran tanpa eksekusi putusan MA itu. Sebab, menurut dia, saat ini tahun politik di Indonesia, para politisi dan pengusaha memutar uang itu untuk bermain di Pilkada.

“Dikhawatirkan uang itu dicuci atau terjadi money laundry, melalui Pilkada-Pilkada yang sedang berlangsung di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara,” ujar Marthin.

Apabila tidak segera ada tindakan eksekusi, lanjut dia, maka pihaknya akan melaporkan hal ini ke Presiden, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi III DPR, ke MA, ke Ombudsman dan Komisi Kejaksaan.

“Kami akan datang lagi menagih Jaksa Agung, agar segera melakukan eksekusi,” tutup Marthin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*