Breaking News

Yusril Somasi Menteri Susi

Tak Kunjung Ada Kepastian Hukum Bagi Kapal Yang Ditangkapi

Kapal ditangkap dan ditahan sejak tahun lalu, tak ada kepastian hukum, Menteri Kelautan dan Perikanan Susipudjiastuti pun disomasi Yusril Ihza Mahendra.

Kapal ditangkap dan ditahan sejak tahun lalu, tak ada kepastian hukum, akhirnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susipudjiastuti pun disomasi advokat senior Yusril Ihza Mahendra.

Somasi yang dilayangkan mantan Menteri Hukum dan HAM itu berkenaan dengan kedudukannya selaku Kuasa Hukum Nahkhoda Kapal berbendera Thailan Kuatin Kuarabiab.

Yusril melayangkan somasi kepada Menteri Susi lantaran hingga saat ini Kapal MV Silver Sea 2 beserta Kuatin dan awak kapalnya masih ditahan di Sabang, Aceh, sejak Agustus 2015 lalu.

“Ini sudah lima bulan belum ada kejelasan hukum. Karena itu kami melayangkan somasi pada 22 Januari lalu‎,” ujar Yusril kepada wartawan di Jakarta, (Jumat, 29/1/2016).

Padahal, lanjut pria yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara ini, sesuai ‎ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kalau terjadi tindak pidana maka proses penyelidikan dibatasi maksimal 30 hari sudah harus dilimpahkan ke penuntut umum.

Selain  menyalahi prosedur hukum dari segi waktu, Yusril juga mengingatkan Susi, bahwa hingga saat ini berkas yang ditangani penyidik dari Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Belawan, berkali-kali dikembalikan oleh kejaksaan.

“Tiap kali diserahkan ke jaksa, dikembalikan. Jadi sekarang sudah lebih dari 30 hari, kami berpendapat dalam somasi kami, ini sudah kadaluwarsa, sudah lewat waktu,” ujarnya.

Tentu saja jika cara kerja kementerian dan aparat hukum Indonesia lelet dan berlarut-larut seperti itu, lanjut Yusril, maka akan kian banyak korban yang mengalami ketidakpastian hukum di Indonesia, baik nelayan asing maupun nelayan Indonesia sendiri.

Menurut Yusril, penyidikan yang berlarut sangat merugikan kapal ‎berbendera Thailand tersebut. Apalagi manives ikan yang diangkut kapal tersebut sebenarnya bukan dari Indonesia, tapi dari Papua New Guenea dan selama perjalanannya, kapal tersebut juga tidak pernah masuk ke dalam perairan Indonesia.

Dalam kesempatan kali ini, Yusril selaku Kuasa Hukum PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) yang merupakan anak perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa, menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pati, Jawa Tengah.

Langkah ini diambil, karena dinilai keputusan hakim membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pati memberi izin pembangunan pabrik semen dan penambangan batugamping pada PT SMS, banyak diwarnai kejanggalan.

“‎Kami menyatakan banding ke PTTUN Surabaya, karena putusan banyak diwarnai keganjilan. Sebelumnya pengadilan mendasarkan putusan merujuk Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Disebut, karena ada penolakan dari masyarakat,” ucapnya.

Namun setelah aturan tersebut didalami, ternyata dalam PP kata Yusril, dikatakan bukan persetujuan mayoritas masyarakat. Kewenangan menilai berada di tangan  Komisi Penilaian Amdal dan itu sudah dilakukan.

Pernyataan tersebut diamini Direktur Utama PT Indocement Christian Kartawijaya. Menurutnya, perusahaan telah melakukan pengkajian dan mengurus proses perizinan sejak sembilan tahun lalu. Selain itu juga telah memersiapkan alokasi investasi sebesar Rp 9 triliun.

“Tentunya persiapan sembilan tahun membuktikan Indocement merancang pembangunan pabrik dengan sangat teliti dan profesional untuk Kabupaten Pati,” ujar Christian, Jumat (29/1).

Perusahaan kata Christian, juga telah memerhitungkan masalah lingkungan, serta pengaruh perubahan kehidupan sosial dan budaya yang memengaruhi masyarakat di wilayah pabrik, tapak tambang, maupun Jawa Tengah.  Dan itu semua telah dipenuhi.

“Banding ‎bukan wujud perlawanan kami, tapi buktikan proses perizinan lewat proses yang benar,” ujar Christian.

Pada tanggal 19 Oktober 2015, KKP diketahui menenggelamkan empat kapal berbendera Vietnam di Pontianak, Kalimantan Barat, dan TNI Angkatan Laut menenggelamkan sebanyak empat kapal berbendera Filipina (belum inkcracht) di Tarakan, Kalimantan Timur. Sementara itu, tanggal 20 Oktober 2015 ditenggelamkan tiga kapal (2 Vietnam, 1 Thailand) di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan  satu kapal berbendera Thailand di Perairan Langsa, Aceh.

Pada momentum satu tahun masa baktinya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiatuti bersama jajaran aparat penegak hukum menenggelamkan 12 kapal pencuri ikan.

Bahkan, empat kapal di antaranya merupakan kapal yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkcracht) atau masih dalam proses hukum oleh TNI Angkatan Laut. Adapun penenggelaman kapal diakukan di Batam, Senin (19/10/2015).

Susi Pudjiastuti mengatakan, hal itu sejalan dengan semangat pertama pemerintahan Presiden Jokowi untuk langsung dilakukan penenggelaman sesuai dengan amanah Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

“Dengan alasan penegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kapal asing pelaku illegal fishing yang tertangkap tangan sudah sepatutnya langsung ditenggelamkan tanpa perlu melalui proses hukum,” ujar Susi.

Menurut Susi, kapal-kapal tersebut terbukti telah melanggar kedaulatan NKRI dengan seenaknya bebas masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah. Selain untuk mempercepat mata rantai, hal itu dilakukan untuk memberikan efek gentar kepada para pelaku.

“Tak hanya melanggar batas wilayah, setiap kapal ilegal yang tertangkap juga melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap terlarang, seperti pukat harimau (trawl),” ujarnya.

Anak buah Presiden Jokowi ini menyampaikan, penenggelaman kapal pencuri ikan secara langsung sangat dimungkinkan mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.

Dalam  surat edaran itu dijelaskan bahwa menurut Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam melaksanakan fungsinya, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

“Terhadap penggunaan pasal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Susi menilai, delapan kapal yang ditenggelamkan lainnya merupakan kapal-kapal yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang diproses hukum oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan penenggelaman dilakukan di beberapa lokasi yang berbeda pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2015.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*