Breaking News

Yayasan Kostrad Hendak Kuasai Tanah Milik Warga, Presiden & Panglima TNI, Tolong Setop Cengkraman Tentara ke Masyarakat

Berpakaian Loreng Bersidang di Pengadilan Negeri

Berpakaian Loreng Bersidang di Pengadilan Negeri, Yayasan Kostrad Hendak Kuasai Tanah Milik Warga, Presiden & Panglima TNI, Tolong Setop Cengkraman Tentara ke Masyarakat.

Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata di Indonesia, diminta menyetop berbagai cawe-cawe  dan cengkraman tentara untuk urusan warga masyarakat sipil.

Jika pun ada urusan sipil yang bersentuhan dengan aset atau bahkan proses hukum yang melibatkan tentara, maka hendaknya di tempatkan secara fair  dalam ketentuan dan ketundukan kepada aturan dan institusi sipil.

Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Victor Sulaiman Siregar menuturkan, selama puluhan tahun dirinya usai pensiun dari Angkatan Darat (AD), terjun sebagai masyarakat sipil, sekolah lagi jurusan hukum dan menjadi advokat.

Victor banyak berurusan dengan kepentingan masyarakat sipil. Melakukan advokasi dan juga bersidang di pengadilan untuk hak-hak warga masyarakat.

Berurusan dengan institusi tentara, terutama dalam pemenuhan hak-hak warga masyarakat biasa, sering dipersulit.

Sudah beberapa tahun ini, pria berusia 70-an tahun ini mondar-mandir mengurusi status hukum dan kepemilikan lahan warga di Pengadilan.

Victor menuturkan, Yayasan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) membeli tanah yang masih dalam status bermasalah dan sengketa. Kini, dia pun setiap kali bersidang harus berhadap-hadapan dengan institusi yang pernah membesarkan dirinya.

“Saya harus berhadapan dengan para tentara berpakaian dinas setiap kali bersidang untuk urusan tanah warga ini. Ini harus kita luruskan, dan harus kita selesaikan,” tutur Victor Sulaiman Siregar, Senin (14/01/2019).

Tanah sebidang 5600 m2 yang berlokasi di dekat by pass  Rawa Sari, Jakarta Timur, kian panjang urusannya ketika Yayasan Kostrad membeli tanah yang masih dalam sengketa dan merupakan milik warga sipil itu.

“Jadi, tanah itu adalah tanah warga masyarakat. Ada beberapa pemilik tanah itu sebelumnya, termasuk, isteri saya memiliki sepetak tanah di dalamnya. Entah mengapa, tahu-tahu Yayasan Kostrad mengklaim telah membeli tanah itu semua dari seseorang,” ungkapnya.

Dari gugatan yang dilayangkan Victor Sulaiman Siregar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), disebutkan empat pihak yang mencoba menyerobot dan hendak menguasai tanah itu, yakni, Mazek Brahmana, seorang anggota TNI Angkatan Darat, Tripora yaitu seseorang yang berkedudukan sebagai Direktur sebuah perusahaan swasta, Yayasan Kostrad dan Notaris.

“Saya melayangkan gugatan berdasarkan perikatan jual beli yang dilakukan. Dan keempat pihak itulah yang ada di perikatan jual beli tersebut,” ujar Victor.

Dari penelusuran yang dilakukan Victor dan kawan-kawannya, diketahui asal muasal penjualan dan jual beli tanah itu dilakukan oleh salah seorang pemilik tanah yang merupakan anggota TNI AD aktif. Kemudian, anggota TNI AD lainnya, bernama Mayor TNI Mansur diduga berkolaborasi hendak melego keseluruhan lahan itu.

Dikarenakan masih bertugas di Kostrad, keduanya pun memanfaatkan Yayasan Kostrad untuk membeli tanah yang masih bermasalah itu. “Sehingga, seolah-olah urusan ini jadinya urusan Yayasan Kostrad dengan warga pemilik tanah. Mereka akhirnya membawa-bawa institusi Kostrad. Entah bagaimana ceritanya kok bisa Yayasan Kostrad dipermainkan oleh mereka begitu,” tutur Victor.

Victor pun meminta ketegasan dan kebijaksaan pimpinan TNI dan Kostrad, agar menyelesaikan persoalan penguasaan lahan warga itu dengan benar.

“Saya kira, pimpinan harus tahu ini secara terang benderang. Saya pribadi, meminta kiranya Pangkostrad, Panglima TNI dan Pak Presiden mengecek sepak terjang teman-teman yang memainkan Yayasan Kostrad untuk hendak menguasai lahan warga itu,” ucap Victor.

Minggu lalu, persidangan dengan agenda memberikan jawaban dari para tergugat atau eksepsi  digelar. Victor Sulaiman Siregar datang menghadapi persidangan seorang diri.

Pantauan di PN Jakarta Timur itu, sejumlah pria berbadan tegap, pangkasan cepak, mengenakan baju tentara masuk dan bersidang di ruang sidang.

Empat orang dengan pakaian dinas tentara dan ditemani dua orang pria berpakaian batik duduk di tempat para tergugat. Letkol Chk Muhammad Ichrom, Kapten Chk Andhika Dimas Dwipa, Kapten Chk  Richson K Paski dan Lettu Chk Zainal Aripin, dipercayakan Yayasan Kostrad sebagai Kuasa Hukumnya untuk mengikuti persidangan.

Jadwal persidangan kasus ini diagendakan setiap Selasa. Para pengunjung di PN Jakarta Timur merasa aneh dan heran, kok banyak pria berpakaian TNI masuk ke ruang persidangan. “Ada apa Pak? Kok rame begitu tentara?” tanya seorang ibu, pengunjung yang tengah menantikan jadwal persidangan anaknya di pengadilan itu.

“Lagi ada sidang, soal kasus penguasaan tanah oleh Yayasan Tentara,” sahut seorang pria, berpakaian logo kehakiman, petugas pengadilan.

Persidangan terbuka untuk umum. Majelis Hakim membuka sidang, dan menanyakan apakah pihak-pihak, dari penggugat dan tergugat sudah hadir. Setelah lengkap, Majelis Hakim menyampaikan agenda persidangan kali itu adalah eksepsi.

Masing-masing tergugat memberikan jawabannya dalam bentuk hard copy atau tertulis. Majelis Hakim menanyakan kelengkapan jawaban. Kapten Chk Richson K Paski, sebagai salah seorang Kuasa Hukum dari Yayasan Kostrad, mengatakan masih ada kekurangan di jawaban yang mereka berikan. Majelis Hakim pun memerintahkan agar pada persidangan berikutnya atau sebelum sidang digelar, semua harus sudah lengkap.

Tidak sampai 10 menit, persidangan ditutup. Agenda persidangan selanjutnya dijadwalkan seminggu berikutnya. Selasa 15 Januari 2019, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sihombing, salah seorang pengacara yang juga tengah menunggu jadwal sidang di PN Jaktim itu mengomentari persidangan.

Menurut dia, jika pun ada kasus Perdata atau Pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN), hendaknya tentara tidak menjadi kuasa hukum, dan hendaknya tidak diijinkan masuk ke ruang persidangan dengan mengenakan baju tentara.

“Di Pengadilan Negeri kan yang harus ditegakkan ya supremasi hukum sipil. Harusnya anggota TNI menghormati persidangan dan proses hukum dong, dengan tidak ramai-ramai pakai pakaian tentara masuk ke persidangan,” kata Sihombing.

Kecuali, jika persidangannya dilakukan di Pengadilan Militer, menurut Sihombing, bisa saja anggota berpakaian tentara masuk dan atau wajib berpakaian militer ke pengadilannya.

Kapten Chk  Richson K Paski yang merupakan salah seorang kuasa hukum dari Yayasan Kostrad, enggan mengomentari persidangan dan kasus yang ditugaskan kepadanya.

Ketika di doorstop usai persidangan, Kapten Richson mengatakan, pihaknya tidak boleh memberikan keterangan pers. “Tidak diijinkan bicara,” ujarnya.

Dia dan kawan-kawannya hanya ditugasi bersidang dan membela kepentingan Yayasan Kostrad. “Semua harus lewat pimpinan. Kalau soal keterangan pers dan informasi selanjutnya lewat perintah Pimpinan,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*