Breaking News

Yayasan Komunikasi Indonesia: Pejuang Hukum dari Matraman

Ketua Pengurus Yayasan Komunikasi Indonesia Dr Bernard Nainggolan menjelaskan, dirinya juga menjadi salah seorang yang turut mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di masa represif pemerintahan Orde Baru Soeharto. Sejumlah aktivis yang konsen dalam perjuangan rakyat dan buruh, mendirikan SBSI bersama Sabam Sirait, Muchtar Pakpahan, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Rachmawati Soekarnoputri, dan sederet tokoh nasional yang berseberangan dengan rejim otoriter Orde Baru waktu itu.

Yayasan Komunikasi Indonesia atau yang juga dikenal sebagai Yakom atau YKI merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang sudah eksis sejak era Soekarno-Hatta.

 

Yayasan ini menaungi sejumlah aktivitas, seperti organisasi massa Partisipasi Kristen Indonesia (Parkindo) dan Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum Yayasan Komunikasi Indonesia (LPBH YKI). Sebelum berubah menjadi partisipasi, Parkindo adalah Partai Politik di era Orde Lama hingga Orde Baru.

 

Saat ini, satu-satunya tokoh kunci Parkindo yang masih eksis dan tetap dalam jalur pelayanan dan politik adalah Sabam Sirait.  Parkindo sebagai partai politik melakukan fusi dengan sejumlah partai politik lainnya di era Orde Baru. Mereka fusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973.

 

Dalam sebuah kesempatan di Jakarta pada 22/09/2015, Politisi Senior yang kini sekaligus Tokoh Utama Parkindo Sabam Sirait menjelaskan, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) lahir dari rahim perjuangan orang-orang kecil dan orang-orang miskin di masa lalu.

 

“Partai Parkindo dibentuk orang-orang kecil di Kramat 65, Jakarta Pusat, dan  beberapa orang miskin dari Tanjung Priok,”ungkap Sabam, dalam diskusi Antar Lembaga Keumatan Kristen “PARKINDO Menuju Partai?”, di Gedung Sinar Kasih, Jakarta, Selasa (22/9).

 

Lebih lanjut, Sabam mengemukakan, sejak tahun 1930-an sampai 1945, partisipasi masyarakat Kristenlah yang menginginkan terbentuknya Parkindo.

 

“Dan juga Parkindo didirikan bukan di daerah-daerah besar seperti Manado, Ambon, dan Sumatera Utara. Tapi di Parkindo dibentuk di daerah Solo, Malang, dan Pematang Siantar,” ungkap Politisi PDIP dari unsur Parkindo itu. Dia mengungkapkan, sejak fusi tahun 1973, tiga tokoh Parkindo yakni Prof. Sudarmo, Subagyo Pr, dan Jumontang Sirait menolak untuk berfusi dengan PDIP. “Sampai sekarang orang ini tidak masuk dalam fusi partai PDI,” ujarnya.

 

PDI Perjuangan yang sekarang, sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5 (lima) partai politik. Kelima partai politik tersebut yaitu  pertama, Partai Nasional Indonesia (PNI)PNI didirikan Bung Karno tanggal 4 Juli 1927 di Bandung.  Dengan mengusung nilai-nilai dan semangat nasionalisme, PNI kemudian berkembang pesat dalam waktu singkat.

 

Karena dianggap berbahaya oleh penguasa kolonial, tanggal 29 Desember 1929 semua kantor dan rumah pimpinan PNI digeledah.  Sejumlah Tokoh kunci PNI seperti Bung Karno, Maskun, Supriadinata dan Gatot Mangkupraja ditangkap.

 

Berdasarkan keputusan yang ditetapkan Raad van Justitie tanggal 17 April 1931, mereka dipidana penjara.  Keputusan ini diartikan men-cap PNI sebagai suatu organisasi yang terlarang.

 

Setelah tanggal 3 November 1945 keluar Maklumat Pemerintah tentang pembentukan Partai Politik.  Dengan landasan tersebut, tanggal 29 Januari 1946 di Kediri, PNI dibentuk oleh partai-partai yang tergabung dalam Serikat Rakyat Indonesia atau di kenal dengan Serrindo pada waktu itu, PNI Pati, PNI Madiun, PNI Palembang, PNI Sulawesi, kemudian Partai Republik Indonesia Madiun, Partai Kedaulatan Rakyat Yogya, dan ada beberapa lagi partai kecil lainnya yang berada di Kediri.

 

Fusi ini terjadi ketika ada Konggres Serrindo yang pertama di Kediri.  Dalam Kongres tersebut PNI dinyatakan memiliki ciri Sosio-Nasionalisne-Demokrasi yang merupakan asas dan cara perjuangan yang dicetuskan Bung Karno untuk menghilangkan kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme.  Pengunaan asas ini diasosiasikan sebagai “kebangkitan kembali PNI 1927” yang pernah didirikan Bung Karno. Ideologi partai ini menggunakan apa yang dikembangkan oleh Bung Karno yaitu Marhaenisme, sebuah istilah yang di bangun atau dipakai oleh beliau ketika beliau melakukan kunjungan ke salah satu daerah di Jawa Barat dan bertemu dengan seorang petani yang namanya Marhaen.

 

PNI merupakan partai pemenang pemilu nomor satu dalam pemilu tahun 1955 dengan komposisi suara kurang lebih 22,3%.  Basis sosial dari partai ini pertama-tama adalah masyarakat abangan di Jawa.
Kekuatan mobilisasi terletak pada penguasaan atas birokrasi dan yang kedua adalah para pamong praja, lurah dan para kepala desa.

 

Kedua, Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Parkindo adalah partai yang didirikan karena ada maklumat pada waktu itu, ia baru berdiri tahun 1945 tepatnya pada tanggal 18 November 1945 yang diketuai Ds Probowinoto.

 

Parkindo merupakan penggabungan dari partai-partai Kristen lokal seperti PARKI (Partai Kristen Indonesia) di Sumut, PKN (Partai Kristen Nasional) di Jakarta dan PPM (Partai Politik Masehi) di Pematang Siantar.

 

Ketiga, Partai Katolik. Partai Katolik lahir kembali pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) merupakan kelanjutan dari atau sempalan dari Katolik Jawi, yang dulunya bergabung dengan partai Katolik. Sebenarnya partai ini pada tahun 1917-an itu sudah ada. Partai ini berdiri pada tahun 1923 di Yogyakarta yang didirikan oleh umat Katolik Jawa yang diketuai oleh F.S. Harijadi kemudian diganti oleh I.J. Kasimo dengan nama Pakepalan Politik Katolik Djawi (PPKD). Pada Pemilu 1971 Partai Katolik meraih 606.740 suara (1,11%) sehingga di DPR mendapat 3 kursi.

 

Keempat, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia adalah partai yang didirikan terutama oleh tentara. IPKI sejak lahirnya mencanangkan Pancasila, semangat proklamasi dan UUD 1945 sebagai cirnya. Tokoh dibalik pendirian IPKI adalah AH. Nasution, Kol Gatot Subroto dan Kol Azis Saleh. Kelahirannya didasari oleh UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu 1955. Dalam pemilu itu anggota ABRI aktif dapat dipilih melalui pemilu dan duduk di Konstituante. IPKI didirikan pada tanggal 20 Mei 1954 kurang lebih satu tahun sebelum pemilu tahun 1955 yang berlangsung bulan September. Waktu itu, Jenderal Besar Nasution yang berpangkat kolonel, terlibat pada peristiwa yang sangat terkenal yaitu peristiwa 27 Oktober.

 

Peristiwa 27 Oktober ini adalah sebuah peristiwa dimana tentara melakukan upaya untuk memaksa Bung Karno membubarkan parlemen. Mereka datang ke istana, gerombolan tentara yang sangat banyak dengan tank, meriam diarahkan ke depan istana, dan meminta kepada Bung Karno untuk membubarkan parlemen, karena parlemen dianggap telah mengintervensi persoalan internal tentara. Nasution dipanggil, usianya baru 33 tahun dan disuruh kembali untuk memikirkan tindakannya, di copot jabatannya, antara Oktober 1952 sampai nantinya dia dikembalikan pada jabatannya pada tahun 1955.

 

Kelima, Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak adalah partai politik politik yang didirikan 7 November 1948 oleh Tan Malaka, Chaerul Saleh, Suakrni dan Adam Malik.

 

Partai ini sempat dibekukan pada September 1965, akan tetapi setahun kemudian partai ini direhabilitasi oleh pemerintah yang dalam masa peralihan dari Soekarno ke Soeharto. Pada tahun 1971, partai ini mengikuti Pemilu Tahun 1971 akan tetapi pada pada Pemilu 1977 partai ini dilebur dalam Partai Demokrasi Indonesia. Pada era demokrasi dibuka kembali oleh pemerintah di Pemilu 1999, partai ini muncul kembali dengan nama Partai Murba dengan nomor urut 31 akan tetapi karena tidak memenuhi electoral threshold partai ini lenyap kembali. Saat ini partai ini mulai bangkit kembali dengan nama Partai Murba Indonesia meskipun tidak lolos seleksi untuk mengikuti Pemilu 2009.

 

Di era pasca fusi ke PDI, Partai Parkindo berubah menjadi ormas Partisipasi Kristen Indonesia (Parkindo) dan kini di bawah naungan Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI). Selain Parkindo, lembaga yang bermarkas di Gedung YKI di Jalan Matraman Raya 10-A, Jakarta 13150 itu juga menaungi Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum (LPBH).

 

Kini, Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI) bergerak tidak terlepas dari dua tokoh kunci penggeraknya yakni Politisi Senior Sabam Sirait sebagai Ketua Dewan Pembina dan Dr Bernard Nainggolan, SH. MH, sebagai Ketua Yayasan Komunikasi Indonesia, dan didampingi oleh Sunggul Siahaan sebagai Sekretaris Yayasan Komunikasi Indonesia.

 

Sebenarnya, menurut Bernard Nainggolan, LPBH YKI sudah ada sejak tahun 1970-an. “LPBH adalah lembaga bantuan hukum yang dibentuk oleh Yayasan Komunikasi Indonesia pada 1970-an. Banyak yang sudah terlibat di dalamnya seperti Pak John Pieris yang sekarang masih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di Senayan dari Maluku,” ujar Ketua Yayasan Komunikasi Indonesia Bernard Nainggolan.

 

Kini, lanjut Dosen dan praktisi hukum ini, LPBH melakukan revitalisasi. “Sejak dulu sudah banyak melakukan pelayanan ke akar rumput, dan kini juga harus melakukan penyesuaian dengan kondisi. Misal, dulu itu saya menggugat Pemda DKI Jakarta atas perampasan becak yang dibuang ke laut sebagai rumpon. Sekarang kondisinya tidak begitu,” ungkap Bernard.

 

Terlepas pada waktu itu Pemda DKI beralasan melakukan hal itu untuk ketertiban di Jakarta, tetapi jangan juga pemda datang diam-diam ke rumah-rumah pemilik becak dan lalu dibuang. “Pembelaan itu lebih kepada konsep kepemilikan orang,” ujarnya.

 

Bernard menjelaskan, dirinya juga menjadi salah seorang yang turut mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di masa represif pemerintahan Orde Baru Soeharto. Sejumlah aktivis yang konsen dalam perjuangan rakyat dan buruh, mendirikan SBSI bersama Sabam Sirait, Muchtar Pakpahan, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Rachmawati Soekarnoputri, dan sederet tokoh nasional yang berseberangan dengan rejim otoriter Orde Baru waktu itu.

 

“Saya salah seorang inisiator dan sekaligus ketua panitia deklarasi SBSI, yang dideklarasikan oleh Bang Sabam Sirait, Gus Dus, Pak Muchtar Pakpahan dan kawan-kawan kita waktu itu,” ungkap Bernard.

 

Bernard menyampaikan, LPBH YKI yang juga berada di abwah naungan Yayasan yang kini diketuainya, diharapkan terus berkiprah untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

 

Bernard menegaskan, LPBH YKI ini harus melayani siapa saja. “Kiprah LPBH YKI ini harus imparsial, sekalipun akarnya di Yayasan Komunikasi Indonesia,” ujar Bernard.

 

Dia me-review, bahwa pada era tahun 1980-an hingga 1990-an, kiprah LPBH ini bisa dikatakan sangat diperhitungkan. “Cuma, ya kata Bang Sabam Sirait, kalau masalah perceraian jangan ya,” ujarnya. Meski begitu, menurut Bernard, jika pun ada persoalan hukum terkait perceraian, yang memang butuh pembelaan ya akhirnya dibantu juga. “Jadi sejak awalnya LPBH ini berkiprah di bidang hukum,” ujarnya.

 

Dengan dipilihnya Dr Daniel Yusmic Foehk sebagai Ketua LPBH YKI, Bernard optimis bahwa lemabag itu akan kian merevitalisasi diri dan akan terus berkriprah lebih baik lagi untuk masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

 

Dengan komposisi pengurus LPBHI yang diisi sejumlah pakar dan praktisi hukum yang mumpuni, Bernard optimis, juga akan memberikan sumbangsih pemikiran nyata terhadap kemajuan hukum dan penegakan hukum yang adil di Indonesia.

 

“Ketua LPBH YKI Pak Daniel Yusmic ini kan selain seorang sosok akademisi yang mumpuni, dia juga tahu persis mempraktekkan ke lapangan. Sekalipun dia dosen, dia tidak hanya di kampus saja, dia mampu dan turun langsung melihat dan merasakan kondisi lapangan di bawah. Selain itu, kajian-kajian hukum dibarengi dengan studi-studi juga akan mampu menemukan advokasi yang konkrit kepada masyarakat. Akses mendapatkan pelayanan publik itu tidak mudah loh, karena itu, kita harapkan LPBH ini dapat memberikan pelayanan itu juga,” ujar Bernard.***

 

Baru-baru ini, Yayasan Komunikasi Indonesia menggelar pelantikan Pengurus Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum Yayasan Komunikasi Indonesia (LPBH YKI) pada Jumat 12 Agustus 2016 di Grha Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Jalan Salemb a Raya 10, Jakarta Pusat.

 

Politisi senior Sabam Sirait, yang merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Komunikasi Indonesia (Yakom Indonesia) bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly melantik sekitar 20-an jajaran pengurus Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum Yayasan Komunikasi Indonesia (LPBH YKI).

 

Ketua Pengurus Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum Yayasan Komunikasi Indonesia (LPBH YKI) Dr Daniel Yusmic Foehk yang didampingi  Sekretaris LPBH YKI Yodben Silitonga menyampaikan, para pengurus lembaga terdiri dari akademisi dan praktisi hukum. Sejumlah aktivis dan juga pejuang dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) juga turut terlibat dalam jajaran kepengurusan. Ada juga nama Ketua Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKA UKI) yang juga aktivis anti korupsi Saor Siagian di jajaran Dewan Pembina LPBH YKI ini. Sederet nama advokat senior seperti Alden Tua Siringo-ringo, Sonny Waisan, Nikson Gans Lalu, Djalan Sihombing, Henri Sihombing, Timboel Siregar juga masuk dalam jajaran pengurus.

 

Menurut Daniel Yusmic, lembaga ini hadir untuk memberikan konstribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara, terutama dalam menghadapi masalah-masalah hukum. “Lembaga ini akan menjalankan tugas dan pelayanannya dalam memberikan pembelaan kepada kaum termarjinalkan,” ujar Daniel Yusmic.

 

Lebih lanjut, pria yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara di Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Universitas Atmajaya ini, mereka juga sebagai penghubung antara masyarakat dan media untuk selalu mendorong dan melakukan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan umat.

 

Nah, sejumlah program penyuluhan hukum misalnya, itu dilaksanakan dengan menggandeng gereja, berbagai lembaga. Tujuannya untuk memberikan pecerahan dan pendidikan hukum kepada masyarakat,” ujar Daniel Yusmic.

 

Di sisi lain, LPBH juga memberikan advokasi bagi umat dan warga negara yang mengalami persoalan dengan rumah ibadahnya. Selain advokasi, program-program kajian hukum juga dilakukan lembaga ini.

 

“Ke depan, hasil-hasil kajian hukum dan hasil-hasil penelitian bisa dipakai sebagai masukan yang bagus di semua elemen masyarakat, terutama bagi pemerintah,” ujarnya.

 

Dia juga berharap, kemajuan teknologi informasi yang cepat dapat menjadi bagian program dalam menyikapi berbagai persoalan hukum dan pengadilan terbuka di masyarakat. “LBH ini juga akan mampu memberikan konstibusi nyata di tengah bangsa Indonesia yang majemuk ini,” ujarnya.

 

Di dalam sambutannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly yang juga sebagai pembina di lembaga ini, menyampaikan bahwa pemerintah masih terus melakukan pembenahan di lembaga-lembaga peradilan Indonesia.

 

Tidak dapat dipungkiri, masih banyak persoalan hukum yang malah melibatkan oknum aparatur hukum dan peradilan, sebut saja seperti adanya penangkapan korupsi terhadap pejabat di peradilan dan oknum aparatur hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

“Saya berharap, proses penegakan hukum yang kian baik terus berlangsung. Memang tidak mudah, tetapi itu juga sudah bagian tugas dan tanggung ajwab kita. Kita berterima kasih kepada KPK yang menyisir lembaga-lembaga penegak hukum. Kita benahi terus di sisi mana yang masih terjadi kebolongan-kebolongan,” ujar Yasonna.

 

Dia menegaskan, masalah integritas adalah faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum. Integritas yang tinggi itu mampu mengelimnir mafia peradilan yang masih menjadi kendala dalam penegakan hukum selama ini.***

 

Markas Yayasan Komunikasi Indonesia yang terletak di Jalan Matraman Raya 10A, Jakarta Timur itu pun tidak pernah sepi dari aktivitas. Gedung tua yang masih juga tempat Parkindo beraktivitas itu belum lama direnovasi. Tidak tanggung-tanggung, peresmiannya dilakukan oleh Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo.

 

Pada Senin (13/10/2014) Presiden terpilih Joko Widodo menghadiri Peresmian Kantor Yayasan Komunikasi Indonesia di Jalan Matraman Raya 10A, Jakarta Timur. Selain peresmian, juga diadakan acara ucapan syukur HUT ke 78 Sabam Sirait.

 

Kedatangan pria yang akrab disapa Jokowi itu, disambut politis senior Sabam Sirait, Maruarar Sirait, dan Ketua Pengurus Yayasan Komunikasi Indonesia Dr Bernard Nainggolan, sambil diiringi tarian dari daerah Papua.

 

Bernard Nainggolan dalam sambutan singkatnya, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Jokowi. Dia menegaskan, bahwa Yayasan Komunikasi Indonesia mendukung program revolusi mental yang dicanangkan oleh Jokowi-JK. “Tempat ini juga menjadi markas dari relawan Jokowi-JK untuk memenangkan Pilpres 2014 yang lalu,” tegasnya.

 

YKI sendiri sudah berdiri di sejumlah provinsi. Selain di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua dan Nusat Tenggara, YKI ini juga sudah melebarkan sayap hingga kesejumlah Kabupaten/Kota di Tanah Air. “Sampai ke tingkat Kabupaten dan Kota,” ujar Bernard Nainggolan.

 

Tengok saja, di Medan Sumatera Utara, Menteri Hukum dan HAM RI Yasona H Laoly melantik kepengurusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yayasan Komunikasi Indonesia Wilayah Sumut periode 2016-2021 di Grand Aston Hotel Medan, Minggu (13/3/2016). Diharapkan, kepengurusan yang dipimpin Juliski Simorangkir MM tersebut akan memberikan kontribusi dengan bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan Sumatera Utara.

 

“Selamat kepada pengurus. Hendaknya pengurus yang baru menjadi terang di Sumatera utara tentunya secara politik. Saudara harus menjadi pembawa solusi,” ujar Yasona.

 

Dengan ditetapkannya Kawasan Danau Toba sebagai salah satu kawasan wisata dunia, menjadi tantangan besar bagi warga Sumut. Jika tidak siap beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi, maka akan mendatangkan dampak negatif. “Saya kira kita harus berperan di sana, agar cita-cita ini tercapai,” katanya.

 

Secara sumber daya alam, Danau Toba memiliki potensi yang besar, baik dalam pembangunan kehidupan masyarakat sekitar maupun untuk mendorong peningkatan devisa negara. Tetapi ditekankannya, meski Danau Toba nanti menjadi Monaconya Asia, harus tetap dilakukan pembinaan konsep-konsep yang baik.

 

“Peran perwakilan Sumut harus terasa khususnya dengan keberadaan pak RE Nainggolan di dalamnya. Saya yakin dan percaya, kalau kita bersinergi dan bahu membahu membangun Sumut masyarakat akan maju dan sejahtera. Saya pribadi, akan ikut di dalam,” katanya.

 

Ketua Dewan Pembina Pusat YKI, Sabam Sirait juga menaruh harapan sama. Kepengurusan yang baru dilantik harus segera bekerja. Sumut sebagai bagian pantai barat Indonesia harus bersinergi dengan Aceh, untuk bisa membangun bersama. “Saya minta kerjasama Sumut dengan Aceh sampai ke Lampung harus ditingkatkan. Kita harus melihat masa depan, kau yang menentukan masa depan bangsa ini,” tegasnya.

 

Ketua Pengurus Yayasan Komunikasi Indonesia Dr Bernard Nainggolan Dr Bernard Nainggolan mengatakan pelantikan tersebut merupakan titik awal pelayanan untuk lebih maksimal. Menurutnya, yayasan yang telah dibentuk sejak 1973 itu telah berjasa melakukan pengkajian dan partisipasi Kristen dalam politik di Indonesia.

 

“Sumut menjadi Indonesia yang sangat menarik, Indonesia mini yang tidak sekadar tampil sebagai provinsi. Saya melihat Indonesia tanpa Sumut tidak ada apa-apanya. Kalaupun ada program yang dibuat pemerintah, tinggal melihat Sumut itu dari mana. Perlu dikaji, sehingga nanti akan bisa menciptakan kontribusi bagi pembangunan bangsa ini,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*