Breaking News

Wooi….Undang Undang Perlindungan Nelayan Disahkan, Hak Hak Perempuan Belum Diakui!

Hak-Hak Perempuan Belum Diakui Di Dalam Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang disahkan DPR Dan Pemerintah.

Di tengah peringatan perjuangan perempuan sedunia, Pemerintah dan DPR justru mencederai perjuangan perempuan dengan mengingkari peran perempuan yang sangat signifikan di sektor perikanan. Hal ini dibuktikan dengan tidak diakuinya identitas perempuan nelayan di dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang disahkan DPR RI. Selain itu, DPR juga tidak mempertimbangkan masukan solidaritas perempuan dan sejumlah masyarakat sipil lainnya untuk memastikan pengakuan dan memperkuat perlindungan perempuan.

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Puspa Dewy mengatakan, pengesahan UU tersebut telah menghilangkan jaminan hak-hak perempuan nelayan yang pernah ada di draft sebelumnya. Sehingga keberadaan UU itu merupakan bentuk pelanggaran negara terhadap hak perempuan.

“Draft tertanggal 27 Agustus 2015 yang kami terima masih terdapat sejumlah pasal yang menyebutkan perempuan sebagai entitas yang juga berhak untuk dilindungi dan diberdayakan. Namun dalam draft yang disahkan, perempuan hanya disebutkan dalam Pasal 45 sebagai bagian dari rumah tangga nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang harus diperhatikan keterlibatannya dalam kegiatan pemberdayaan,” ujarnya.

Menurut Puspa, dalam pendefinisian kata “setiap orang” tanpa secara eksplisit menyebutkan “laki-laki dan perempuan”. Sebagai subyek hukum dalam UU itu juga berpotensi tidak memperhitungkan situasi dan kepentingan perempuan untuk masuk di dalamnya.

“Hal ini disebabkan sistem budaya patriarkhi yang masih melihat perempuan kelompok kelas nomor dua dan dianggap bisa diwakili identitasnya yang dilekatkan pada suami atau ayah atau saudara laki-lakinya. Sehingga pada praktiknya “setiap orang” yang dimaksud itu akan diterjemahkan sebagai laki-laki,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, karakteristik laut selalu diidentikkan dengan maskulinitas, sehingga sering sekali dianggap sebagai ranah yang tidak mungkin menjadi wilayah kelola perempuan.

“Negara semakin jelas mengukuhkan sistem partiarkhi yang tidak melihat perempuan sebagai pemangku kepentingan yang berperan sangat penting dalam pengelolaan pesisir,” ujarnya.

Puspa menjelaskan, peran perempuan dalam memajukan sektor perikanan sangat signifikan. Peran itu dapat terlihat mulai dari pra-panen atau produksi, panen, paska panen hingga pangan tersedia untuk keluarga. Lalu, lanjutnya, perempuan juga berperan dalam usaha pemindangan, pengeringan ikan, pencari kerang, perdagangan ikan segar dan pembuatan petis.

“Perempuan juga bekerja di usaha kecil pembuatan kerupuk ikan yang menggunakan bahan baku ikan laut. Selain itu ada juga sebagian dari perempuan ikut melaut untuk menangkap ikan yang umumnya perempuan pesisir,” ujarnya.

Pentingnya peran perempuan dalam sektor perikanan juga mendorong Food and Agriculture Organization (FAO) dimana dalam 14 tahun berdiri FAO Sub-Committee on Fish Trade merekomendasikan tiga point. Pertama, meminta kepada negara-negara anggotanya untuk mengkaji peran perempuan nelayan di sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Kedua, mendata jumlah dan sebaran perempuan nelayan. Lalu ketiga, merumuskan aturan khusus untuk mengakui dan melindungi perempuan nelayan. Sehingga dalam rekomendasi FAO tersebut negara-negara anggota harus membuktikan perlunya tindakan atau pengaturan khusus untuk menjamin pengakuan dan perlindungan perempuan di dalam sektor perikanan.

“Tidak disebutkannya perempuan secara eksplisit dalam UU itu akan menjadikan perempuan terkecualikan dari berbagai strategi perlindungan dan pemberdayaan yang ditujukan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang sudah disahkan oleh DPR. Peluang yang ada di Pasal 45 hanya akan menjadikan perempuan tergantung pada suami atau ayah atau saudara lelakinya saja,” ujar Puspa.

Tak hanya itu, lanjutnya, strategi perlindungan yang ada dalam UU itu hanya menitikberatkan pada perlindungan terhadap kapasitas nelayan untuk berproduksi semata.

“Pemerintah dan DPR menutup mata atas ancaman nyata yang saat ini dihadapi nelayan. Dimana mereka akan dialih profesikan menjadi buruh, pemulung maupun ancaman perampasan tempat tinggal dan wilayah kelola akibat tergusur oleh proyek yang mengatasnamakan pembangunan seperti reklamasi itu,” ucapnya.

Puspa menilai, pengesahan UU tersebut telah melanggar Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984.

“Undang Undang ini telah secara nyata mendiskriminasikan dan meminggirkan akses, kontrol dan hak perempuan nelayan pesisir dalam mengelola dan memanfaatkan sumber kehidupannya,”  pungkasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*