Breaking News

Wilayah Perbatasan Rawan Pelanggaran, Teken MoU, Panglima TNI Siap Back-Up Menteri Perdagangan

Wilayah Perbatasan Rawan Pelanggaran, Teken MoU, Panglima TNI Siap Back-Up Menteri Perdagangan.

Wilayah perbatasan merupakan pintu masuk barang perdagangan dari wilayah lain yang rawan pelanggaran dan dapat membahayakan konsumen, oleh karenanya pengamanan arus barang yang masuk wilayah perbatasan sangat diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna meningkatkan efektifitas dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Panglima TNI Marsekal TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkomitmen menetapkan pedoman dalam mengatur rencana kerja bersama bidang pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), di kantor Kementerian Perdagangan, Selasa (23/10/2018).

Nota kepahaman ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Kemendag dan TNI yang telah ditandatangani pada 23 Juli 2013 dan berakhir pada 23 Juli 2018.

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan, pendayagunaan sumber daya, sosialisasi bidang perdagangan dan perlindungan konsumen, pertukaran data dan informasi, dan pelaksanaan operasi bersama dalam rangka pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan.

“Efek perang dagang antara Amerika Serikat dan China berpotensi mengakibatkan terganggunya ekonomi, potensi muncul dikarenakan arus barang masuk secara illegal yang begitu besar tekanannya” Ucap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Lebih lanjut ia mengatakan, produksi berlebihan dan rendahnya kemampuan daya beli konsumen di negara tertentu membuat negara tersebut akan melihat negara mana yang mempunyai penduduk yang besar untuk dijadikan konsumen.

“Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sudah mencapai 70% dibangun lengkap dengan pasarnya” di sisi lain hal tersebut dapat menjadi potensi kerawanan terhadap perdagangan illegal di perbatasan, untuk itu perlu dilakukan pengawasan jeli dan ketat agar tidak menyebabkan kerugian Negara” ujar Enggartiasto.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menambahkan, tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik Darat, Laut, dan Udara.

“Kementerian Perdagangan mengatur lalu lintas arus perdagangan antara produsen ke konsumen, dalam kaitannya dengan  kerjasama di bidang pengamanan dan perlindungan konsumen di wilayah perbatasan, untuk melindungi kepentingan Bangsa dan Negara, TNI siap mendukung kebijakan pemerintah melalui kementerian Perdagangan agar masyarakat mendapat kesejahteraan hidup yang lebih baik,” ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Jumlah sumber daya manusia pelaksana pengawasan pada Direktorat Jenderal  Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga (Ditjen PKTN) terdiri dari Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlindungan Konsumen berjumlah 56 orang, PPNS Perdagangan berjumlah 57 orang, pertugas pengawas barang dan jasa 41 orang, petugas pengawas Tertib Niaga berjumlah 55 orang, dan Petugas Pengawas Metrologi sebanyak 11 orang.

Demi kelancaran proses pengawasan, dukungan dari TNI diperlukan sekali khususnya di wilayah yang tidak dapat dijangkau para pelaksana tugas pengawasan Kemendag.(Michael Nababan)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*