Breaking News

Whistleblower Sering Kena Ancam Dan Sarat Intimidasi, Perlu Perlindungan Maksimal

Whistleblower Sering Kena Ancam Dan Sarat Intimidasi, Perlu Perlindungan Maksimal.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat, ancaman dan intimidasi terhadap para saksi dan pelapor kasus kejahatan masih tinggi. Padahal saksi dan pelapor atau whistleblower merupakan salah satu pendukung penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan terorganisasi.

 

Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono, menuturkan pola ancaman terhadap para whistleblower juga masih dalam tren yang sama. “Tidak hanya berupa ancaman fisik, ancaman hukum lewat pelaporan balik, namun juga psikologis dan administratif,” katanya dalam siaran persnya, Rabu (09/08/2017).

 

Dari segi kasus-kasus ancaman terhadap whistleblower, sepanjang 2016 berdasarkan laporan LPSK terdapat peningkatan jumlah kasus whistleblower yang mendapatkan intimidasi. Pada tahun yang sama LPSK menyatakan telah memberikan perlindungan kepada 36 orang berstatus whistleblower terkait berbagai kasus tindak pidana seperti korupsi, penganiayaan, penyiksaan dan lain-lain.

 

ICJR sendiri menilai masih munculnya kasus-kasus ancaman terhadap whistleblower di Indonesia harus menjadi catatan penting. “Saat ini ICJR masih saja menemukan beberapa whistleblower kasus korupsi yang menerima ancaman, salah satunya adalah Daud Ndakularak seorang pelapor Korupsi asal Waingapu, NTT,” ungkap Supriyadi.

 

Diterangkannya, Daud Ndakularak, sejak tahun 2010 berdasarkan keputusan LPSK No:R-182/I.4/LPSK/03/2010 merupakan terlindung dalam posisinya sebagai whistleblower tindak pidana kasus korupsi. Dia adalah pelapor yang beritikad baik dalam perkara tindak pidana pengelolaan dana kas APBD Kabupaten Sumba Timur 2005-2006.

 

Daud Ndakularak tidak saja telah melindungi banyak alat bukti, dia juga telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Sumba Timur, menjadi saksi di depan penyidikan, dan memberikan keterangan sebagai saksi Jaksa Penuntut Umum di depan pengadilan Tipikor. Namun naas, karena statusnya sebagai whistleblower kasus korupsi, Daud Ndakularak mendapatkan serangan pembalasan. Tindak pidana korupsi yang dilaporkannya justru membuat dia dijadikan tersangka.

 

Terkait kasus-kasus seperti diatas, ICJR,mendorong pihak aparat penegak hukum untuk menghentikan serangan balik kepada pelapor-pelapor korupsi yang beritikad baik seperti Daud Ndakularak, dan meminta Jaksa Agung segera mencermati dan menghentikan proses penuntutan terhadap Daud Ndakularak.

 

“Situasi ini menunjukkan kepada publik bahwa para whistleblower atau pelapor di Indonesia, rentan atas pembalasan dan minim perlindungan negara,” kata Supriyadi. Pihaknya khawatir kasus-kasus seperti ini akan menyurutkan langkah para calon whistleblower dan para pelapor, khususnya dalam kasus korupsi.

 

“Kasus korupsi yang memiliki karekteristik terorganisir dan sering kali menyangkut orang-orang dalam posisi jabatan strategis membutuhkan peran mereka untuk melaporkan kasus-kasus pidana ke aparat penagak hukum sebaiknya di dukung dan diproteksi,” tandasnya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, mengatakan dalam UU no. 30 tahun 2002, pada Pasal 15 huruf a disebutkan jika KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

 

Sementara dalam UU no. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana pada Pasal 12 A ayat (1) butir f hingga h dinyatakan, LPSK berwenang mengelola rumah aman, memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman, serta melakukan pengamanan dan pengawalan.

 

“Kepentingan LPSK menempatkan saksi dalam rumah aman atau safe house bertujuan agar terlindung tidak mendapatkan tindak kekerasan dan ancaman yang dapat mempengaruhi keterangan terlindung dalam perkara yang dia laporkan atau dia ketahui,” katanya. Diungkapkan Edwin, saat ini LPSK tengah melindungi saksi dan whistleblower yang perkaranya sedang ditangani KPK.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*