Breaking News

Waspadai Politisasi Kasus, KPK Segeralah Tuntaskan Korupsi E-KTP

Waspadai Politisasi Kasus, KPK Segeralah Tuntaskan Korupsi E-KTP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah diingatkan untuk tidak terjebak pada politisasi kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronikl atau E-KTP.

 

Soalnya, sudah kian banyak pihak yang meng-klaim bahwa sejumlah pelaku yang diduga terlibat dalam kasus itu, tidak akan dijamah oleh aparat penegak hukum.

 

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni menduga, patut diwaspadai sinyalemen yang dilontarkan oleh Koordinator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia bahwasannya Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI Setya Novanto mengklaim dirinya akan aman dari jeratan kasus E-KTP, karena sering bertemu dengan Presiden Jokowi.

 

“Bila itu benar, maka kasus E-KTP yang saat ini sedang digarap oleh KPK dikhawatirkan akan mandeg. Pasalnya di tempat terpisah, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan yang dikenal sangat dekat Presiden Jokowi, dalam sambutannya di Rapimnas Partai Golkar, juga menyebut bahwa terkait dengan KPK sudah ada yang urus, tenang saja,” ungkap Sya’roni dalam keterangan persnya, Senin (22/05/2017).

 

Dia melanjutkan, meskipun pernyataan Menteri Luhut sangat multitafsir tapi setidaknya masih relevan jika dikaitkan dengan sinyalemen yang disampaikan oleh Doli Kurnia.

 

Maka di saat krusial seperti ini, kata Sya’roni, KPK ditantang untuk segera mempercepat penyelesaian pengusutan kasus korupsi E-KTP.

 

“Terutama menyangkut Setya Novanto harus mendapatkan prioritas. KPK harus segera memutuskan status hukum Setya Novanto,” ujarnya.

 

Prioritas ini penting, lanjutnya, agar tidak terjadi simpang siur opini apalagi dalam perkembangannya sudah menyeret nama Istana.

 

“Presiden Jokowi yang namanya disebut, tidak ada salahnya untuk melakukan klarifikasi agar kerja KPK dalam membongkar kasus ini tidak menemui hambatan politis,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengklaim dirinya aman dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) karena sering bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia‎ dalam diskusi bertajuk Refleksi 1 Tahun Partai Golkar Kepemimpinan Setya Novanto di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (21/5/2017).

 

“Bahkan di rapat pleno DPP kemarin disampaikan, saya ketemu empat mata, insya Allah tidak ada apa-apa,” ujar Ahmad Doli Kurnia menirukan ucapan Setya Novanto.

 

Menurut dia, suka atau tidak suka, Partai Golkar saat ini milik Presiden Jokowi.

 

“Saham terbesarnya adalah saham Pak Jokowi,” ujarnya.

 

Karena, lanjut dia, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) memang menyerahkan partainya kepada Presiden Jokowi.

 

“Kan sekarang kan muncul spekulasi kemana-mana, Novanto bisa selamat kalau Pak Jokowi mau. Pak Novanto juga sering kemana-mana bilang bahwa saya aman karena sering bertemu dengan Pak Jokowi,” kata Ahmad Doli.

 

Maka itu, dia mengimbau Presiden Jokowi menjaga Partai Golkar jika ingin mendapatkan dukungan penuh dari partainya.

 

“Dijaga dari apa? Segera tentukan nasib Pak Novanto ini. Kalau memang secara konstruksi hukum sudah susah dinyatakan tidak terlibat,” ujarnya.

 

Dia mengaku sering berdiskusi dengan sejumlah ahli hukum. Dari obrolan itu, para ahli hukum meyakini bahwa Setya Novanto pasti terjerat kasus e-KTP itu.‎

 

“Dia hanya bisa bebas karena politik, dan politik yang paling kuat untuk bisa mengamankan ini adalah Istana,” katanya.

 

Sedangkan Menteri Koordinator Kemaritiman yang juga politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, seluruh kader partai berlambang beringin itu agar tetap solid, sebab urusan dengan KPK dan Kejaksaan Agung, sudah ada yang mengurus.

 

“Tidak usah bicara aneh-aneh, KPK sudah ada yang urus, Jaksa Agung sudah ada yang urus, kompak sajalah,” kata Luhut dalam sambutannya pada Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) Golkar di Novotel Balikpapan, Minggu, 21 Mei 2017. Luhut memang tidak secara spesifik menyebut kasus E-KTP yang menimpa Setya Novanto.

 

Luhut menjelaskan, Golkar harus meningkatkan presentase kemenangan pilkada dari awalnya 58 persen pada 2017, menjadi 60 persen pada 2018. Sedangkan jumlah kursi di DPR mesti bisa naik menjadi 120 dari 91 pada Pemilu 2014 lalu.

 

Untuk itu, Luhut melanjutkan, pengurus Golkar jangan mau dipanasi oleh pihak manapun. Contohnya, kata Luhut, ada yang menawarkan posisi ketua umum dan sekretaris jenderal. Ini sehubungan dengan kasus dugaan korupsi E-KTP yang menyeret nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

 

“Golkar tak sempurna, banyak tidak jelasnya, tapi masih paling hebat,” ujar Luhut.

 

Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional di Balikpapan, 21-23 Mei 2017. Rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus daerah dan 10 organisasi sayap Golkar ini bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Setya Novanto.

 

Setya terpilih menjadi Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada 17 Mei tahun lalu. Dalam rapimnas sempat muncul gagasan mengevaluasi kinerja Setya Novanto. Alasannya, kasus E-KTP dianggap mempengaruhi pamor Golkar.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*