Breaking News

Waspada, Pasca Reshuffle Kabinet, Rekomendasi Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta Bisa Berubah!

Menko Maritim yang baru, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan diminta hentikan reklamasi Teluk Jakarta, dan lanjutkan pengusutan hukum terhadap pelanggaran di Teluk Jakarta.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengkhawatirkan penggantian Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Sumber Daya dari Rizal Ramli ke Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan akan mengubah kebijakan yang telah diambil sebelumnya, yakni menghentikan reklamasi pulau G dan meninjau ulang keberadaan pulau-pulau reklamasi.

 

Koalisi menilai, perombakan kabinet  atau reshuffle Jilid II yang dilakukan pada hari Rabu 27 Juli 2016 dapat membawa persoalan besar terhadap kebijakan penghentian reklamasi yang telah diputuskan sebelumnya.

 

Tim Hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Marthin Hadiwinata menyampaikan, sebelumnya masyarakat sudah sangat mengapresiasi kinerja dan kebijakan Rizal Ramli yang berani melakukan penghentian reklamasi pulau G dan meninjau ulang keberadaan pulau-pulau reklamasi yang ada.

 

“Sejauh ini kinerja dan kebijakan Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya cukup menunjukkan keberpihakan kepada keberadaan nelayan dan lingkungan,” ujar Marthin di Jakarta, Jumat (29/07/2016).

 

Melihat perombakan tersebut, kata Marthin, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang intens melakukan advokasi penolakan reklamasi Teluk Jakarta menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Menko yang baru untuk tetap melanjutkan kebijakan sebelumnya. Pertama, meminta Menko Luhut Binsar Pandjaitan untuk berani  bersikap dan mengambil kebijakan menolak reklamasi Teluk Jakarta.

 

“Melanjutkan penghentian pulau G dan menghentikan reklamasi pulau-pulau lainnya. Caranya mengusulkan kepada Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres penghentian reklamasi Teluk Jakarta,” ujarnya.

 

Kedua, meminta Luhut Pandjaitan untuk berpihak kepada keberlangsungan dan perlindungan lingkungan Teluk Jakarta, berpihak kepada kehidupan nelayan Teluk Jakarta dan tidak berpihak kepada pengusaha/pengembang reklamasi.

 

“Hal ini sesuai dengan intruksi Presiden Jokowi agar reklamasi  tidak merusak lingkungan, melindungi nelayan dan tidak diatur oleh pengembang,” ucapnya.

 

Ketiga, Luhut Pandjaitan harus mendukung penuh pemberantasan Grand Corruption reklamasi yang diduga melibatkan pihak legislatif, eksekutif hingga pihak pengembang reklamasi.

 

“Kami yakin Pak Luhut Pandjaitan akan bersikap kesatria yang berpihak kepada rakyat dan berjiwa nasionalis dalam penyelesaian permasalahan reklamasi Teluk Jakarta,” ujarnya.

 

Selain itu, Marthin juga mengingatkan Presiden dan seluruh jajaran Kabinet Kerja Jilid II, terkhusus menteri terkait, bahwa pelaksanaan atau praktek reklamasi Teluk Jakarta dan reklamasi lainnya masih menyisakan begitu banyak persoalan.

Untuk itu, menyerukan hal-hal yang harus dilakukan yakni, melakukan harmonisasi segala peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pelaksanaan reklamasi dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan kelestarian lingkungan lingkungan, melindungi kehidupan nelayan tradisional dan ditujukan untuk kepentingan publik.

 

“Pemerintah harus membuat perencanaan lingkungan hidup sebagai basis menetapkan Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Teluk Jakarta yang terbaru. Daya dukung dan daya tampung merupakan dasar disusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang dimandatkan Pasal 16 UU 32  Tahun 2009. Perencanaan dan kajian tersebut wajib dilakukan  untuk mengetahui apakah suatu pembangunan tidak melebihi kapasitas alam dalam mendukung suatu pembangunan,” ujarnya.

 

Selain itu, harus ada peninjauan dan kajian ulang terhadap reklamasi dan pulau-pulau yang ada, yang harus dilakukan secara terbuka, dan melibatkan seluruh masyarakat yang berkepentingan terhadap Teluk Jakarta, serta mempublikasikan setiap tahap proses pelaksanaan peninjauan ulang dalam media yang dapat diakses oleh masyarakat.

 

“Pemerintah harus melakukan penegakan Hukum Administrasi dengan memberikan sanksi berupa pencabutan izin-izin reklamasi, dan pemulihan  kerusakan lingkungan akibat pelanggaran yang dilakukan pengembang,” ucapnya.

 

Terakhir, pemerintah wajib melakukan penegakan Hukum Pidana hingga keakar-akarnya, dengan melihat pelaksanaan reklamasi telah nyata mengandung tindak pidana lingkungan hidup maupun aturan pesisir.

 

“Hal ini penting dilakukan untuk memberikan efek jera bagi perusahaan atau oknum yang melanggar ataupun yang terlibat  dan memulihkan kerugian bagi publik tidak terulang lagi,” pungkasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*