Breaking News

Warning, Indonesia Diambang Kehancuran

diskusi publikCoffee Warning Indonesian Club ‘Runtuhnya Peradaban Bangsa?’,  di Gedung Dewan Pers, Jakarta Media Center (JMC), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (09/04/2018).

Indonesia disebut sedang berada di ambang kehancuran peradabannya yang demokratis. Ancaman runtuhnya peradaban itu bukanlah isapan jempol belaka, itu nyata.

Inisiator Indonesian Club, Hartsa Mashirul memaparkan, ukuran bangsa yang kian reyot seperti Indonesia dapat terekam dari berbagai aktivitas dan kebijakan, serta perilaku para elit-nya yang sudah tidak menunjukkan tindakan yang konstitusional.

“Perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara terus mengalami letupan-letupan sejarah yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Keran demokrasi liberal telah memporakporandakan tantanan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan filosofis UUD 1945 dan Pancasila,” tutur Hartsa, dalam diskusi publikCoffee Warning Indonesian Club ‘Runtuhnya Peradaban Bangsa?’,  di Gedung Dewan Pers, Jakarta Media Center (JMC), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (09/04/2018).

Dia menerangkan, fenomena yang terjadi di Indonesia, dimana secara simultan terjadi pengkotak-kotakan berbagai sisi dan spektrum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut dia, benturan peradaban lama yang menjunjung nilai-nilai budaya dan nilai-nilai moralitas dalam suatu kebijaksanaan berbenturan dengan masuknya budaya liberal yang menjunjung kebebasan dengan sebebas-bebasnya.

“Politik dan sosial dari level elit hingga akar rumput kerap kita jumpai. Lemahnya penegakan hukum, suburnya perilaku korup, hingga sekarang telah menjadi catatan kelam perjalanan bangsa ini,” ujar Hartsa.

Kompleksitas persoalan bangsa makin pelik ketika pelaksanaan demokrasi 2014. Tak bisa disangkan, Pemilu 2014 telah mengkotak-kotakkan kehidupan masyarakat menjadi dua kekuatan berseberangan. Kondisi vis a vis pilpres 2014 berlanjut pada Pilkada DKI 2017.

“Hal ini sebagai barometer proses demokrasi telah menstimulus situasi nasional sampai ke daerah-daerah yang membahayakan keberlangsungan bangsa ini,” ujarnya.

Kontestasi pemilukada, pilpres dan pileg nyata memecah belah antar anak bangsa dengan membawa riak-riak dendam kemenangan maupun kekalahan.

Politik dalam demokrasi liberal dijalankan dengan biaya tinggi yang malah membuahkan 87 kepala daerah yang tertangkap KPK hingga awal tahun 2018.

“Tumbuh suburnya perilaku elit politik tanpa etika dan moralitas, gemar melakukan korupsi dan miskin kenegarawanan merupakan cerminan dari kegagalan perjalanan menjadi sebuah bangsa yang beradab,” tuturnya.

Konflik agraria yang terjadi di masyarakat pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga 3 tahun terakhir pemerintahan Jokowi menjadi salah satu tanda terjadinya hilangnya kepemilikan mendasar rakyat akan tanah sebagai pemilik tanah air Indonesia.

Lalu apa fungsi negara bila rakyatnya tidak memiliki hak atas tanahnya? Implikasi daripada ini menjadikan tingkat ketimpangan ekonomi yang semakin menonjol antara yang miskin semakin jauh dengan yang kaya.

Gap ini merupakan gejala perpecahan antar anak bangsa yang bila dibiarkan terus terjadi dapat mengakibatkan runtuhnya bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.

Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, lanjut dia, malah diproduksi pemimpin yang tak memiliki integritas dan miskin kenegarawanan.

Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionil telah turun derajatnya hanya menjadi pilar di era reformasi.

“Maka setidaknya perjalanan bangsa ini harus dikoreksi dengan segera, agar kembali on the track sesuai dengan filosofis bangsa Indonesia UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen,” pungkasnya.

Dalam diskusi itu, sederet pembicara yang diundang yakni Sidratahta Mukhtar (Direktur CESFAS), Said Iqbal (Presiden KSPI), Ubedilah Badrun (Akademisi), Bhima Yudhistira Adhi Negara (Ekonom Muda INDEF), Haris Rusly Moti (Eksponen Gerakan Mahasiswa 98), Natalius Pigai (Pegiat HAM), Dewi Kartika (Konsorsium Pembaruan Agraria), Pendeta Hariman Pattianakotta (Eksponen GMKI/Ketua Gereja Kristen Pasundan), Rahman Toha (Sekjen KA-KAMMI), Salamuddin Daeng (Pengamat Ekonomi Politik).

Kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik (PPNP) Haris Rusli Moti menyetir lirik lagu, “Dunia Pasti Berputar” yang dinyanyikan oleh group band ST-12.

Lirik lagu filosofis dan menggambarkan situasi dunia saat ini. Ketika mutasi kehidupan dan pertukaran nasib berlangsung secara sangat revolusioner.

“Mereka yang dulunya berdiri di puncak piramida, harus ikhlas bertukar nasib dengan mereka yang ada di kaki piramida,” ujar Haris Rusli Moti.

Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 itu mengatakan, tanpa disadari, revolusi digital yang berlangsung saat ini telah menyeret berbagai pihak berdiri di atas tapal batas antara peradaban dunia yang lama (the old world) dengan peradaban dunia yang baru (a new world).

Mencermati keadaan dunia saat ini, lanjutnya, dapat digambarkan persis seperti piramida yang runtuh menjadi hamparan.

Ketika sistem pengetahuan, teori, ideologi, hingga sistem politik yang menjadi perangkat peradaban dari dunia yang lama runtuh menjadi hamparan.

“Ketika perangkat peradaban itu tak efektif lagi berfungsi sebagai pisau analisa, maupun sebagai landasan dan panduan dalam membangun peradaban,” ujarnya.

Sebagaimana teknologi yang mempunyai masa kadaluwarsa (expired) yang sangat singkat, misalnya Blackberry dan Nokia yang telah menjadi almarhum. Demikian juga perangkat peradaban, baik sistem pengetahuan, ideologi, teori hingga sistem politik, juga mempunyai masa kadaluwarsanya.

Perhatikan sistem Kesultanan di Yogyakarta, yang telah bernasib seperti Blackberry. Bahkan seorang raja yang pernah sangat berkuasa di era yang lampau, untuk bisa efektif dalam memerintah, dia harus menyesuaikan diri dengan perangkat peradaban yang baru, yaitu dengan menjadi Gubernur.

Jika diperhatikan, bentuk dan susunan dari peradaban a new world yang berkembang saat ini tak sama persis seperti peradaban the old world yang berbentuk piramida.

Dunia yang baru tak lagi berbentuk prisma, segi lima, yang mengkerucut ke puncak piramida, dengan pusat kendalinya yang tunggal dan simetris, baik kendali sistem pengetahuan maupun kendali kekuasaan.

“Kita memang telah masuk ke dalam ekosistem dari dunia yang baru, yang ditandai oleh revolusi digital, ketika teknologi informasi menjadi lokomotif yang menghamparkan kehidupan masyarakat yang sebelumnya berbentuk piramida,” tuturnya.

Perhatikan, lanjut dia, jika di dunia yang lama, akses terhadap sumber-sumber informasi dan pengetahuan hanya dimonopoli oleh segelintir elite masyarakat, baik elite kekuasaan maupun elite intelektual yang berada di puncak piramida.

Berbeda dengan dunia yang baru, melalui gadget di tangan, seluruh masyarakat dari berbagai level mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses informasi dan sumber pengetahuan.

Dunia yang lama adalah sebuah dunia yang dibentuk dan digerakan oleh mesin revolusi industri, yang menggantikan sistem ekonomi agraris yang manual dan feodalistik.

Dunia yang lama yang dibentuk oleh revolusi industri tersebut telah melahirkan sejumlah perangkat peradaban, baik filsafat, ideologi, teori, maupun sejumlah konsensus di dalamnya.

Ideologi kapitalisme, beserta anti-tesanya sosialisme, demikian juga teori tentang demokrasi dan konstitusi, hingga konsep tentang negara bangsa (nation state), sebetulnya adalah produk dari revolusi industri yang menjadi perangkat peradaban dari dunia yang lama.

Bahkan teori tentang perubahan sosial, diantaranya seperti teori revolusi sosial, yang dilakukan secara manual melalui gerakan massa, adalah produk dari situasi revolusi industri, yang menjadi bagian dari perangkat peradaban dari dunia yang lama.

Di dalam dunia yang baru, baik teori revolusi sosial maupun metode perjuangan politik, yang bersifat manual seperti itu, tak kompatibel lagi dengan situasi yang berkembang, tak efektif lagi menjadi metode perjuangan.

Sebagai contoh kasus, di dalam dunia yang baru, pesan politik dapat diterima secara cepat oleh setiap anggota masyarakat melalui media sosial. Meme politik telah menggantikan fungsi dari grafiti action (aksi corat coret), demikian juga broadcast massage telah menggantikan fungsi dari pamflet dan selebaran politik.

Namun, yang menjadi masalahnya adalah belum terjadi mutasi dari perangkat peradaban yang lama dengan pembentukan perangkat peradaban dari dunia yang baru.

Akibatnya perangkat peradaban yang melandasi dan memandu dunia yang baru saat ini, masih menggunakan perangkat peradaban dari dunia yang lama, yang tidak kompatibel lagi dengan gerak zaman.

“Sebagai gambarannya, hingga saat ini kita belum menemukan karya intelektual, baik filsafat, ideologi hingga teori yang menjadi perangkat peradaban dari dunia yang baru tersebut,” ujar Haris Rusli.

Perangkat peradaban sangat dibutuhkan dalam melandasi serta memandu arah dan tujuan dari revolusi di tingkat teknis, yaitu revolusi teknologi informasi yang telah mengubah secara mendasar kehidupan umat manusia tersebut.

Demikian juga, hingga saat ini belum menemukan jawaban ideologis dalam menghadapi situasi borderless yang telah menjebol batas negara. Sama halnya, belum ada rumusan filsafat dalam membedah dan menjawab fenomena revolusi digital yang berpotensi mengubur konstitusi yang mengatur setiap negara.

“Kita juga belum menemukan jawaban teoritik dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang secara bertahap akan digantikan perannya oleh sistem robotic yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Dapat dikatakan, lanjut Haris, dunia yang baru saat ini adalah dunia tanpa perkakas peradaban, yang melandasi dan mamandu setiap gerak perubahan, agar setiap revolusi teknologi tak menyimpang dari nilai-nilai illahiah yang kekal dan abadi.

“Dunia yang baru saat ini persis seperti generasi millenial yang terlihat sangat modern dan bergaya, tapi galau seperti musafir yang tak punya arah dan tujuan,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*