Breaking News

Warga Miskin Tak Mampu Bayar Biaya Rumah Sakit, Program Jaminan Kesehatan Tak Tepat Sasaran, Menteri Kesehatan Kemana?

Pasien bernama Mulyono, kelahiran Yogyakarta, 19 Agustus 1954, dan berdomisili di Taman Ubud Permata Timur II No 8, Lippo Karawaci, Binong, Curug Kabupaten Tanggerang, mengalami sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat.

Menteri Kesehatan diminta segera mewujudkan tanggung jawabnya terhadap warga miskin yang ditolak dan tak mampu membayar biaya perobatan di rumah sakit.

 

Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad menyampaikan, lagi-lagi rakyat miskin selalu menjadi korban keburukan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang di kelola BPJS Kesehatan.

 

Terbukti, kata Dika, seorang bapak bernama Mulyono, kelahiran Yogyakarta, 19 Agustus 1954, dan berdomisili di Taman Ubud Permata Timur II No 8, Lippo Karawaci, Binong, Curug Kabupaten Tanggerang, mengalami sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pelni, Jakarta.Namun, Mulyono mendapat perlakuan yang tidak manusiwai serta pembayaran yang membludak.

 

“Entah sampai kapan rakyat miskin yang bernasib seperti Bapak Mulyono akan mendapatkan keadilan di negeri ini,” ujar Dika Moehammad, dalam siaran persnya, di Jakarta.

 

Dia pun menyerukan, agar seluruh rakyat Indonesia memberikan solidaritas atas kesulitan yang dialami oleh Bapak Mulyono.

 

“Mari kita semua memberikan tekanan kepada Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan RI, Gubernur Banten, Bupati Tanggerang agar bertanggung jawab, peduli dan segera membantu agar Bapak Mulyono mendapatkan Hak Kesehatan sebagaimana di atur oleh Undang-undangan dan peraturan lainnya,” ujar Dika.

 

Dia menegaskan, ratusan triliun rupiah uang rakyat dititipkan kepada BPJS Kesehatan. “Berapa banyak sudah uang rakyat terkumpul dalam APBN dan APBD. Disana terdapat harta Bapak Mulyono yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai tagihan perawatan di Rumah Sakit,” katanya.

 

Dika dan kawan-kawannya yang menjadi pemdamping bagi pasien Mulyono menjelaskan, pada Jumat, 14 Juli 2017, Tim pendamping, keluarga Pasien, dan tetangga Mulyono telah datang ke kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jalan Cempaka Putih Jakarta Pusat.

 

Pejabat BPJS Kesehatan yang menemui kami diantaranya, Novi (Humas), Edi (Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat) dan Biro Hukum.

 

“Dalam pertemuan kami menyampaikan agar BPJS Kesehatan dapat segera menanggung biaya Perawatan Bapak Mulyono sebesar Rp 50 juta. Kami juga menyampaikan seharusnya Bapak Mulyono dikategorikan sebagai penerima Bantuan Iuran (PBI). Oleh karena kelalaian Pemda maka Bapak Mulyono tidak tercatat sebagai penerima BPJS PBI,” beber dia.

 

Bahkan, lanjut Dika, beberapa hari sebelum sakit, salah seorang kerabat Mulyono sempat mendaftarkan BPJS Kesehatan. Karena tidak tahu, Mulyono didaftarkan sebagai peserta mandiri. Seharusnya Mulyono berhak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan (PBI).

 

“Namun sungguh sayang, karena ketidak tahuan, dan ketidaksigapan petugas Rumah Sakit, dan BPJS Kesehatan Kabupaten Tanggerang Pak Mulyono harus terdaftar di BPJS Kesehatan mandiri yang menyebabkan klaim baru berlaku setelah tujuh hari pendaftaran,” ujarnya.

 

Persoalan itu menyebabkan Mulyono kesulitan membayar seluruh tagihan Rumah Sakit, yang sampai saat ini sudah mencapai Rp 50 Juta.

 

Terkait aduan kasus Mulyono, BPJS Kesehatan menyatakan secara prosedur tidak dapat membantu memberikan solusi. Namun akan berupaya mengidentifikasi potensi di luar prosedur.

 

Pada tanggal 24 Juni 2017 kerabat Mulyono mendaftarkan BPJS Kesehatan. Kerabat tidak mengetahui adanya program BPJS Kesehatan untuk warga miskin. Dengan maksud baik Mulyono di daftarkan di Kelas II. Sesuai prosedur Kartu BPJS Kesehatan akan berlaku aktif empat belas hari setelah pendaftaran, yaitu tanggal 8 Juli 2017.

 

Pada, tanggal 1 Juli 2017, Mulyono mengalami sakit dan dalam keadaan kritis di bawa ke RS Pelni oleh seorang kerabat. Hingga saat ini dirawat secara intensif di ruang HCU.

 

Mulyono hidup sendiri (sebatang kara). Selama di rawat di RS Pelni, dia diurus oleh kerabat dan tetangga yang perduli.

 

Kerabat yang mengurus di RS telah meminta kebijakasaan RS agar seluruh biaya perawatan Mulyono di-klaim BPJS Kesehatan.

 

“Dengan alasan prosedur dan aturan, klaim BPJS Kesehatan Bapak Mulyono belum berlaku. Kerabat yang mengurus sudah membayar tagihan sebesar Rp 1 Juta,” ujar Dika.

 

Dia melanjutkan,  Kelurahan Binong, tempat domisili Mulyono telah mengeluarkan surat keterangan tidak mampu. Hal ini membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah benar orang miskin.

 

Kerabat yang mengurus Mulyono di RS telah berupaya mendatangi berbagai pihak yang bertanggung jawab seperti meminta kesediaan Pemda Kabupaten Tanggerang agar dijaminkan oleh Jamkesda, dengan alasan Jamkesda tidak berlalu diluar Kabupaten, pemda tak bisa menjamin.

 

Kerabat juga telah mendatangi P2JK Kemenkes RI, Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Tanggerang dan Kantor Pusat BPJS Kesehatan.

 

“Hasil tetap saja Bapak Mulyono harus membayar biaya perawatan secara tunai,” kata Dika.

 

Sebagai orang miskin, Mulyono seharusnya mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau BPJS Kesehatan (PBI). Oleh karena buruknya sistem pendataan orang miskin dinegeri ini, Bpk Mulyono menjadi korban yang tak tercatat sebagai penerima bantuan kesehatan.

 

Saat pendaftaran BPJS Kesehatan, kerabat juga tidak memiliki pengatahun mengenai program BPJS Kesehatan untuk rakyat yang miskin. Pihak RS dan BPJS Kesehatan juga tidak menginformasikan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

 

“Bapak Mulyono merupakan korban dari ketidakbecusan penyelenggara layanan kesehatan. Sudah seharusnya jika pemerintah bertanggung jawab atas seluruh biaya perawatan Bpk Mulyono di RS Pelni Jakarta Barat,” ujar Dika.

 

Karena tak kunjung ada perhatian, lanjut Dika, pihaknya pun akan menggeruduk kantor Kementerian Kesehatan untuk mengadukan persoalan itu.

 

“Menindak lanjuti hal tersebut, kami tim pendamping, keluarga pasien, dan para tentangga yang bersimpati atas kesulitan yang dialami oleh Bapak Mulyono akan kembali menggadakan aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Kesehatan RI pada Senin, 17 Juli 2017 Jam 10.00 Wib,” ujarnya.

 

Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Banten Agus Trisno membenarkan adanya rencana aksi ke Kementerian Kesehatan. Namun, aksi itu dibatalkan lantaran ada informasi dari pihak Rumah Sakit terkait perobatan Bapak Mulyono.

 

“Hari ini sedianya kami para kerabat dan pendamping Bapak Mulyono akan melakukan aksi Geruduk Kementerian Kesehatan RI untuk meminta tanggung jawab menteri kesehatan dalam hal pembayaran biaya perawatan Bapak Mulyono di RS PELNI Jakarta Barat. Namun kami batalkan,” ujar Agus.

 

Dia menjelaskan, pada pagi hari, sekitar Jam 07.00 Wib, kerabat yang mengurus Mulyono di Rumah Sakit, dipanggil oleh manajemen RS Pelni Jakarta Barat. Pihak RS menyampaikan bahwa seluruh biaya perawatan Mulyono telah digratiskan.

 

“Pihak Rumah Sakit menyampaikan akan terus memberikan pelayanan hingga Bapak Mulyono mengalami kesembuhan. Atas dasar hal tersebut kami kerabat dan tim pendamping Bapak Mulyono membatalkan rencana aksi Geruduk di kantor Kemenkes RI,” ujar Agus.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*