Breaking News

Warga Miskin Dan Penyandang Disabilitas Ancam Bunuh Diri di Kantor Mensos

Warga Miskin Dan Penyandang Disabilitas Ancam Bunuh Diri di Kantor Mensos.

Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Orang Miskin (Formikom) Sumatera Utara kembali melakukan aksi di depan kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat.

 

Pengujuk rasa yang terdiri dari belasan orang miskin  yang terdiri dari ibu-ibu dan penyandang disabilitas mendesak Kemensos untuk segera memberikan data valid penerima PKH Rastra di Kota Medan, Simalungun dan Siantar.

 

Ketua  Forum Orang Miskin (Formikom) Lipen mengatakan, pihaknya tidak akan surut sampai Kemensos memberikan dan mengungkap tuntutan mereka.

 

“Dengan data resmi yang dikeluarkan oleh Kemensos, kami warga miskin dapat mengawasi jalannya program PKH dan Rastra,” tutur Lipen, Rabu (13/02/2018).

 

Sejak Senin (12/02/2018) Formikom dengan didukung oleh Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) telah melakukan aksi di kantor Kemensos hingga larut malam. Formikom dan SPRI mendesak Kemensos untuk segera menindak lanjuti temuan seperti; penerima PKH tidak sesuai kategori, misal, Kepala Desa Nagori Dolok Marlawan Kecamatan Jorlang Hataran terdaftar sebagai penerima PKH Rastra, mendesak Mensos untuk memecat pendamping PKH yang menyalahi tugasnya, mendesak Mensos untuk mengusut raibnya dana KUBE, Mendesak mensos mengusut data ganda penerima PKH di Kota Medan, dan lain-lain.

 

Sekjen SPRI Dika Moehammad menyatakan, aksi yang dilakukan juga menuntut agar Basis Data Terpadu (BDT) ditinjau kembali. Pemerintah haruslah melibatkan masyarakat dalam menetapkan BDT.

 

“Kami juga mendesak Pemerintah untuk memperbanyak atau menambah data sasaran penerima PKH RASTRA,” ujar Dika.

 

Menurut dia, sasaran penerima tidak cukup dibatasi hanya sebanyak 10–25%. Ketiga, mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk memperbesar anggaran bantuan sosial.

 

“Kami kecewa, Pemerintahan Jokowi dan DPR RI ternyata lebih berpihak kepada para pemilik modal ketimbang mengurus kesejahteraan rakyat miskin. Kami mengecam pernyataan Pejabat Negara yang menyatakan bahwa jumlah orang miskin di negeri ini berkurang. Silahkan cek di lapangan, orang miskin justru bertambah,” tutur Dika.

 

Dia menyampaikan, saat beraudiensi dengan Pejabat Kemensos RI yakni ke Dirjen yang mengurus PKH, KUBE dan Disabilitas, Formikom menilai tidak ada solusi. Pejabat Mensos dinilai mencla mencle dalam hal menyikapi tuntutan massa Formikom. Parahnya saat perwakilan Formikom meminta kepada Pusdatin agar memberikan data penerima PKH Rastra di Kota Medan, Siantar dan Kabupaten Simalungun, pejabat Pusdatin mengatakan mekanismenya haruslah menunggu hingga empat belas hari kerja.

 

“Hal ini membuat massa Formikom kecewa dan memutuskan untuk bermalam di Kantor Mensos,” ujar Dika.

 

Sampai tengah malam massa Formikom bertahan di Kantor Mensos, sungguh sangat disesalkan tidak ada satupun pejabat Kemensos yang menanggapi. Massa kemudian memutuskan untuk pulang dan beristrihat.

 

Dan pagi Rabu (13/02/2018), yakni sejak jam 09.00 Wib, massa Formikom kembali melanjutkan aksi di depan Gedung Kemensos RI. Dijelaskan Dika, sebagai ungkapan rasa kecewa kepada Mensos, massa Formikom menyiramkan darah di depan gedung.

 

“Massa mengecam seluruh pejabat Mensos yang tidak punya hati nurani melayani rakyat miskin. Massa meminta agar seluruh Dirjen dan jajaran yang menangani program bantuan sosial di Mensos di pecat dan berhentikan,” tutur Dika.

 

Salah seorang pengunjuk rasa, yakni Ibu Artati, menyatakan akan bertahan, kalau pun harus gantung diri di Kemensos, hal itu akan dilakukan.

 

“Kami akan terus bertahan di depan kantor Mensos. Kami akan melakukan bunuh diri jika pejabat Mensos tidak menanggapi tuntutan aksi,” ujar Artati.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*