Breaking News

Warga Laporkan Pelanggaran Pergub, Demokrasi di Tingkat Bawah Diciderai

Warga Laporkan Pelanggaran Pergub, Demokrasi di Tingkat Bawah Diciderai.

Bukan hanya di pentas Nasional sedang terjadi pencideraan proses-proses demokrasi. Di tingkat bawah, yakni pada proses pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT), proses demokrasi banyak mengalami kecurangan dan pelanggaran.

Alangkah malangnya warga apabila dalam banyak proses demokrasi di tingkat RT pun sudah mengalami pencideraan.

Toto Andrianto, salah seorang Tokoh Warga Masyarakat di Kawasan Jakarta Pusat mengeluhkan, betapa jahat-nya para pemain demokrasi dari tingkat bawah hingga tingkat nasional.

“Negeri ini sarat dengan kecurangan-kecurangan dalam berdemokrasi. Jangankan untuk tingkat nasional, di tingkat RT saja kecurangan begitu telanjang dilakukan. Mau jadi apa nanti negeri ini?” tutur Toto, Senin (04/02/2019).

Dia mengungkapkan, kejadian yang dialami warga di Rukun Warga (RW) 03, Kelurahan Karang Anyar, Jakarta Pusat, pada Senin 14 Januari 2019.

Pada hari itu, diagendakan proses demokrasi berupa pemilihan Ketua RT di RW 03, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Sayangnya, selama proses Pemilihan, warga melihat adanya serangkaian kecurangan dalam berdemokrasi. “Kami, warga RW 03, mengeluhkan adanya kecurangan saat Pemilihan Calon Ketua RT di RW 03, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar,” ujar Toto.

Pelanggaran yang terjadi, lanjutnya, berkenaan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 171 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Toto mengungkapkan, pelanggaran dan kecurangan yang terjadi Antara lain, keterlibatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam pemilihan Ketua RT.

“Mereka telah melanggar Pergub. FKDM tidak boleh menjadi Ketua atau Sekretaris RT atau RW. Nah, yang terjadi di Karang Anyar, FKDM menjadi Sekretaris,” ujar Toto.

Dia menegaskan, pelanggaran Pergub 171 yang terjadi, sebagaimana ketentuan Pasal 25 butir C Pergub 171 tahun 2016, yakni Penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) RT/RW setempat paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir.

“Orang FKDM tidak memenuhi kriteria itu. Tetapi dipaksakan dan malah jadi panitia,” ujarnya.

Kemudian, pada Pasal 25 butir I Pergub 171 itu,  dengan tegas dijelaskan agar membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan anggota dan/ atau pengurus Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), RT, RW, Dewan Kota/Dewan Kabupaten, Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK-PEMK) atau Lembaga kemasyarakatan lainnya, serta bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Selanjutnya, Toto menjelaskan, pelanggaran Pemilihan RT 09 /RW 03 yang mana salah satu Bakal Calon (Balon) Ketua RT melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dan pelanggaran-pelanggaran itu direkam dalam bukti video oleh Bakal Calon Ketua RT lainnya bermana Fadly.

“Salah seorang Bakal Calon bernama Fadly memiliki videonya. Dia vidokan pelanggaran yang diprotes,” ujarnya.

Atas sejumlah pelanggaran itu, Toto Andrianto yang menjadi Koordinator Warga melakukan protes dan pengaduan ke Kantor Camat setempat.

Toto bersama warga membuat laporan atas serangkaian pelanggaran yang terjadi dalam proses demokrasi di RT-nya.

“Kami telah melaporkan adanya kecurangan dan pelanggaran terhadap Pergub Nomor 171 tahun 2016 itu. Laporan kami buat ke Camat Sawah Besar pada Jumat, 25 Januari 2019,” ujar Toto.

Atas laporan warga itu, lanjutnya, Camat Sawah Besar memberikan respon yang baik. Camat juga meminta warga yang melapor untuk segera membuat surat petisi warga, agar dirinya bisa memroses pelanggaran-pelanggaran dan protes warga itu.

“Pak Camat meminta agar  membuat surat petisi yang berisikan penjelasan mengenai apa saja yang menjadi keberatan warga dan disertai tanda tangan warga yang berkeberatan dengan perihal  tersebut,” ujar Toto.

Fadly, salah seorang Balon Ketua RT 09 di RW 03, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, juga mengakui adanya sejumlah pelanggaran yang terjadi.

“Memang ada pelanggaran Pergub Nonor 171 pada saat pemilihan Ketua RT di wilayah kami,” ujar Fadly.

Dia menuturkan, ada salah seorang bakal calon Ketua RT yang ternyata adalah kader atau pengurus Partai Politik (Parpol) di wilayah itu.

“Salah seorang Balon melanggar Pergub 171, karena yang bersangkutan adalah anggota dari salah satu parpol,” ujarnya.

Selain pelanggaran yang dialami Balon yang diloloskan, Fadly juga menyebut, adanya pelanggaran yang dilakukan para panitia pelaksana pemilihan Ketua RT. Pelanggaran panitia berkenaan dengan pasal 26 ayat 1 poin 2, Pergub Nomor 171 Tahun 2016.

Kepanitiaan Pemilihan Ketua RT dibentuk oleh Pengurus Rukun Warga (RW). Fadly melanjutkan, karena Sekretaris Panitia tersebut bukan dari kepengurusan RW, melainkan anggota FKDM.

“Sekretaris ini pun sangat dominan di forum pemilihan RT saat itu. Dengan adanya keterlibatan FKDM saya melayangkan protes di forum pemilihan RT kepada panitia, namun pihak panitia tidak menggubris,” ujarnya.

Fadly mengungkapkan, oknum FKDM tersebut bernama Ache Nurseha. Orang ini masih anggota FKDM Kecamatan Sawah Besar, yang merangkap sebagai panitia pelaksana pemilihan.

“Di sinilah letak pelanggaran Pergub 171 tersebut. Di samping petahana yang juga belum memiliki surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota parpol,” ujar Fadly.

Toto Andrianto menambahkan, di  RW 03 ini ada sebanyak 14 RT. Menurut dia, sesuai ketentuan yang ada, seharusnya  dilakukan pemilihan Ketua RT secara serentak di masing-masing wilayah.

“Tetapi sungguh luar biasa, demokrasi di bawah ini diciderai. Baru ada sejarah sekali di seluruh Jakarta, yang mana ada RT dengan pemilihan secara aklamasi, yakni terpilih secara mutlak dan suara bulat. Eh, tak tahunya, saya dengar udah ada deal-deal di dalamnya,” ujar Toto.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*