Breaking News

Warga DKI Jakarta Dukung Anies-Sandi Segel Pulau Reklamasi

Warga DKI Jakarta Dukung Anies-Sandi Segel Pulau Reklamasi.

Warga mendukung penyegelan Pulau Reklamasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Pemerintah Provinsi DKI pun diminta tetap konsisten menjalankan visi misi dan janji-janji kampanyenya, termasuk menolak tunduk kepada kepentingan pengembang besar yang hendak menguasai pulau-pulau reklamasi.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak menyampaikan dukungan dan apresiasinya kepada Pemprov DKI Jakarta yang berani bertindak dengan menyegel Pulau Reklamasi.

“Negara harus berwibawa dan tidak tunduk pada kepentingan pengembang besar. Mereka para pelanggar hukum itu sebenarnya hanya piece of cake, tidak ada apa-apanya bagi negara,” tutur Bastian, Minggu (10/06/2018).

Dia mengatakan, pihaknya mengapresiasi keberanian Anies-Sandi dalam menegakkan aturan, meskipun harus berhadap-hadapan dengan pengusaha bermodal besar yaitu para pengembang reklamasi.

Langkah itu, lanjutnya, sebagai upaya membongkar bobrok yang selama ini dilakukan pejabat terdahulu yakni Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dan eks Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

“Kalau ada pejabat yang takut kepada mereka (pengembang) pasti ada udang dibalik batu,” katanya.

Bagi Geprindo, lanjut Bastian, penyegelan bangunan yang berada di Pulau Reklamasi oleh Anies adalah bukti bahwa selama ini Jokowi dan Ahok membiarkan pengembang ugal-ugalan melanggar aturan.

“Sehingga apa yang dilakukan Ahok dan Jokowi sebelumnya patut dipertanyakan. Mengapa pengusaha reklamasi begitu berani untuk membangun pulau dan bangunan tanpa izin yang lengkap?” ujarnya.

Maka, kata Bastian, tidak berlebihan juga jika dugaan kolusi pada era sebelumnya terjadi. “Wajar jika masyarakat mencurigai ada kolusi  antara pemerintah Jokowi dan Ahok dengan pengembang reklamasi. Apalagi pada tahun 2017 lalu kelihatan sekali pemerintah Jokowi membela pengembang reklamasi ketika Gubernur Anies bertindak tegas menghentikan pembangunan Pulau reklamasi,” tuturnya.

Dengan apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta kali ini, lanjut dia, seharusnya masyarakat pendukung Jokowi dan Ahok mulai berpikir obyektif, atas kinerja yang dilakukan.

“Hari ini terbukti sudah, ternyata Jokowi dan Ahok selama ini membiarkan pengembang bebas membangun pulau reklamasi dan ruko-rukonya  tanpa izin. Akibatnya negara tidak berwibawa dan seolah-olah takut pada pengembang meskipun pengembang telah melanggar aturan,” jelas Bastian.

Memang, dikatakan dia lagi, politisi boleh saja mendapatkan dukungan finansial dari pengusaha pada pertarungan perebutan kekuasaan, namun tidak berarti setelah menang, politisi itu tunduk kepada pengusaha.

“Kepentingan rakyat dan negara harus dikedepankan. Tidak boleh dikorbankan hanya karena ada kepentingan pengusaha pendukung politisi tersebut,” pungkasnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut akan segera membentuk badan yang akan menangani masalah reklamasi sesuai dengan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Hal itu disampaikan Anies usai melakukan penyegelan 932 bangunan di Pulau D, salah satu pulau hasil Reklamasi.

“Nanti akan dibentuk badan-badan yang diharuskan oleh Keppres nomor 52 tahun 1995 dan juga oleh perda yang menyangkut reklamasi, kami akan menjalankan sesuai dengan aturan,” ujar Anies.

Saat ditanya lebih jauh soal badan seperti apa yang akan dibentuk, Anies hanya menyampaikan pembentukan badan tersebut disesuaikan dengan Keppres.

Pada pasal 4 Keppres tersebut dikatakan dalam rangka mengendalikan reklamasi pantura dibentuk sebuah badan pengendali yang diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta.

Kemudian di pasal 8 dikatakan untuk menyelenggarakan reklamasi panturan Gubernur DKI Jakarta membentuk sebuah badan pelaksana.

Lebih lanjut, Anies juga menyampaikan Pemprov DKI akan melakukan penataan secara terintegrasi terhadap semua pulau reklamasi di kawasan pesisir Jakarta.

“Kami akan segera umumkan, timnya sudah ada orangnya semua sudah siap nanti kita akan umumkan segera,” ujarnya.

Di sisi lain, Anies menyebut tengah menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi setelah sebelumnya dua raperda reklamasi.

“Kami akan segera menuntaskan penyusunan raperda,” ujarnya.

Pada Kamis (07/06/2018), Anies menyegel 932 bangunan yang ada di Pulau D Reklamasi karena tidak memiliki izin.

Selain menyegel pulau D, Anies juga menyegel lahan Pulau C meski belum ada bangunan maupun aktivitas pembangunan di pulau tersebut.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*