Breaking News

Wakil Jaksa Agung Minta Kejahatan Korporasi Dibidik

Wakil Jaksa Agung Minta Kejahatan Korporasi Dibidik.

Wakil Jaksa Agung Arminsyah meminta jajaran Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk lebih mewaspadai kejahatan korporasi sebagai modus korupsi yang lebih berbahaya dibandingkan dengan kejahatan kerah putih.

“Jadi beragamnya modus operandi tipikor yang cenderung semakin merajalela dan menggurita, bahkan bertransformasi bukan lagi menjadi sekedar kejahatan yang lazim yang semula dilakukan di kalangan terdidik dan golongan elit penguasa saja, namun saat ini sudah berkembang menjadi kejahatan korporasi,” kata Arminsyah kepada wartawan seusai membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pidsus di Badiklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (08/05/2018).

Karena itu, kata dia, paradigma penegakan hukum memberantas korupsi yang cerdas menjadi sangat relevan dan diperlukan dalam kerangka menemukan serta merumuskan cara dan tindakan yang tepat untuk mewujudkan akselerasi pemberantasan korupsi ditengah kompleksitas dinamika dan problematika yang ada.

“Jadi kompetensi, kapasitas, kapabilitas, pengetahuan serta keterampilan teknis penanganan perkara harus ditingkatkan,” ujarnya.

Arminsyah menuturkan pemberantasan korupsi yang cerdas seyogianya dilaksanakan melalui tahapan-tahapan baku yang telah direncanakan secara matang, terukur dan kalkulatif sehingga dapat diimplementasikan dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya.

“Hal ini untuk mengantisipasi segala kemungkinan hambatan dan kendala yang akan dihadapi serta mencari solusi yang tepat sehingga mampu mencapai hasil yang optimal,” katanya.

Selain itu, penanganan perkara tindak pidana korupsi juga harus dilakukan penuh inisiatif dan inovatif, dengan senantiasa menghadirkan berbagai pendekatan yang menekankan pada efisiensi dan efektivitas, serta dapat diaplikasikan dan bermanfaat guna menunjang keberhasilan tugas kejaksaan dalam menghasilkan output yang berdaya guna dan berhasil guna.

“Berangkat dari orientasi kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi, maka output yang dicapai tidak semata hanya menangkap dan memenjarakan pelakunya sebagai upaya untuk memberikan efek jera, melainkan juga mengoptimalisasikan upaya pemulihan keuangan negara yang hilang akibat korupsi,” ujarnya.

Rakernis Bidang Pidsus  Kejaksaan RI ini diikuti para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) dari seluruh Kejati dan Kepala Seksi (Kasi) Pidsus dari seluruh Kejari se-Indonesia, para Jaksa Agung Muda (JAM) serta Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pidsus.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*